JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Setiap kali rupiah melemah, Indonesia hampir selalu bereaksi dengan kepanikan. Harga barang naik, biaya hidup meningkat, dan kekhawatiran terhadap krisis kembali memenuhi ruang publik. Pelemahan mata uang sering dipahami semata sebagai tanda kegagalan ekonomi. Padahal dalam sejarah pembangunan dunia, banyak negara justru menggunakan pelemahan mata uang sebagai momentum memperkuat industri nasional dan memperbesar ekspor domestik. Negara-negara Asia Timur telah membuktikan bahwa mata uang lemah tidak selalu identik dengan kehancuran ekonomi, melainkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat industrialisasi nasional.
Tiongkok adalah contoh paling nyata. Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok mempertahankan yuan pada level yang relatif rendah agar produk manufakturnya tetap kompetitif di pasar global. Strategi ini membuat barang-barang produksi Tiongkok lebih murah dibanding produk negara lain. Dalam waktu beberapa dekade, Tiongkok berhasil berubah dari negara agraris miskin menjadi pusat manufaktur dunia. Produk mereka membanjiri pasar internasional karena negara secara sadar menggunakan kebijakan moneter, industri, dan perdagangan untuk memperkuat kapasitas produksi domestik. Pelemahan mata uang di sana tidak diperlakukan sebagai bencana nasional, tetapi sebagai alat memperbesar industri nasional dan menyerap tenaga kerja dalam skala besar.
Fenomena serupa juga terlihat di Filipina. Ketika peso melemah, ekspor elektronik dan remitansi meningkat tajam karena produk dan jasa Filipina menjadi lebih kompetitif di pasar global. Situasi ini memperlihatkan bahwa mata uang lemah tidak otomatis menghancurkan ekonomi selama negara memiliki strategi kontra ekopol dahsyat dan basis produksi yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum tersebut.
Masalah Indonesia justru terletak pada struktur ekonominya sendiri. Ketika rupiah melemah, barang dalam negeri ikut mahal karena industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor: ilmu impor, mesin impor, energi impor, dan teknologi impor. Akibatnya, pelemahan rupiah berubah menjadi imported inflation atau inflasi impor. Negara lain memanfaatkan mata uang lemah untuk mendorong ekspor dan produksi domestik, sedangkan Indonesia justru terjebak dalam kenaikan biaya hidup akibat ketergantungan impor yang terlalu besar. Inilah kutukan “negeri impor dan konsumtif” yang sedang kita rasakan.
Dalam buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan (2026) dijelaskan bahwa Soemitro sejak awal percaya kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi hanya akan melahirkan bentuk ketergantungan baru yang lebih halus. Karena itu, industrialisasi dipandang bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan proyek kedaulatan nasional. Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi periferi ekonomi dunia yang hanya menjadi pasar barang asing dan pengekspor bahan mentah tanpa kapasitas produksi yang kuat.
Menurut pemikiran Soemitro, Indonesia sebenarnya memiliki seluruh syarat dasar untuk menjadi negara industri besar. Negara ini memiliki sumber daya alam melimpah, bonus demografi, pasar domestik yang luas, dan posisi geografis strategis. Pelemahan rupiah seharusnya dapat membuat produk nasional lebih kompetitif di pasar global, terutama produk berbasis komoditas seperti rempah, herbal, kopi, kakao, sawit, perikanan, tekstil, hingga produk agroindustri. Namun peluang itu sulit dimanfaatkan secara optimal karena rantai produksi nasional belum benar-benar mandiri.
Kelemahan industrialisasi Indonesia juga terlihat dari stagnasi ekspor UMKM nasional. Hingga saat ini kontribusi ekspor produk UMKM Indonesia masih berada stagnan di kisaran 15,6% terhadap total ekspor nasional. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Indonesia masih terjebak di pasar domestik dan belum terintegrasi kuat ke rantai perdagangan global. Padahal di banyak negara industri Asia, UMKM menjadi tulang punggung ekspor nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa industrialisasi Indonesia belum mampu menciptakan ekosistem produksi yang benar-benar kuat dari bawah hingga ke industri besar.
Berdasarkan pemikiran Soemitro , industrialisasi merupakan simbol modernitas sekaligus jalan menuju kemandirian bangsa. Negara yang mampu memproduksi barang bernilai tambah tinggi akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan internasional. Sebaliknya, negara yang terlalu bergantung pada impor akan mudah terguncang setiap kali terjadi perubahan ekonomi global, termasuk ketika nilai tukar mata uang melemah.
Oleh karena itu, persoalan rupiah hari ini sebenarnya bukan sekadar masalah kurs mata uang asing. Persoalan utamanya adalah Indonesia terlalu lama nyaman menjadi pasar konsumsi global dibanding membangun industri nasional secara mendalam serta menciptakan demand kepada pasar global. Bahkan banyak produk yang disebut lokal ternyata masih bergantung pada bahan baku dan komponen luar negeri. Ketika mata uang asing naik, biaya produksi domestik ikut melonjak. Akibatnya, warga negara harus membayar lebih mahal untuk ekonomi yang belum sepenuhnya mandiri.
Soemitro dalam bukunya mengatakan, “negara tidak boleh hanya menjadi penonton mekanisme pasar global. Negara harus hadir sebagai arsitek pembangunan nasional. Negara harus memiliki keberanian melindungi industri strategis, memperkuat kapasitas produksi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.” Tanpa keberanian dan program-program dahsyat tersebut, pelemahan rupiah hanya akan menjadi penderitaan ekonomi tanpa menghasilkan transformasi struktural.
Fenomena global saat ini justru memperlihatkan bahwa banyak negara mulai kembali pada nasionalisme ekonomi. Amerika Serikat melindungi industrinya melalui kebijakan perdagangan dan teknologi. Tiongkok memperkuat manufaktur nasionalnya secara agresif. India mendorong substitusi impor dan produksi domestik. Dunia sedang bergerak menuju persaingan industrialisasi baru, sementara Indonesia masih sering terjebak dalam pola ekonomi konsumsi yang rapuh terhadap gejolak mata uang asing.
Singkatnya, ini bukan hanya pertarungan angka, kurs, data dan statistik ekonomi semata. Ini adalah pertarungan kejeniusan. Ini perang struktural dan ideologis tentang arah bangsa. Rupiah boleh melemah, tetapi negara yang memiliki institusi inklusif, industri nasional yang kuat, dan keberanian melindungi kepentingan domestiknya justru dapat menjadikan tekanan ekonomi sebagai jalan menuju kebangkitan nasional. Negara yang kuat bukan negara yang sekadar memiliki mata uang stabil, tetapi negara yang mampu menjaga martabat ekonominya, melindungi warga negaranya, dan berdiri mandiri di tengah tekanan global.
Tetapi, kemandirian ekonomi bukanlah kondisi yang hadir secara otomatis, melainkan hasil dari proses panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan, disiplin institusional, dan keberanian negara menentukan arah pembangunannya sendiri, serta elite pemerintahan yang merdeka. Pelemahan rupiah saat ini seharusnya menjadi alarm sekaligus momentum bagi Indonesia untuk mempercepat industrialisasi nasional, memperkuat hilirisasi komoditas, dan membangun rantai produksi domestik yang lebih berdaulat.
Pada akhirnya, pertarungan terbesar Indonesia bukan semata melawan mata uang asing. Pertarungan sesungguhnya adalah melawan ketergantungan ekonomi yang membuat bangsa ini selalu rentan setiap kali mata uang asing menguat. Menurut pemikiran Soemitro, “bangsa yang gagal membangun kapasitas produksinya sendiri akan terus berada dalam bayang-bayang penjajahan ekonomi dalam bentuk yang baru. Sebaliknya, bangsa yang berani membangun industri nasional, memperkuat institusi inklusif, dan memuliakan produksi dalam negeri akan melahirkan negara yang benar-benar merdeka, bermartabat, mandiri, dan manusiawi.”
Saatnya rupiah berdaulat. Saatnya kita cari ekonom yang paham memenangkan perang kurs dan turunannya. Saatnya cari pemimpin yang merealisasikan kedaulatan di segala hal.
Yudhie Haryon (CEO Nusantara Centre) dan Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
