JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Peta politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Informasi tersebut diberitakan Reuters berdasarkan keterangan tiga sumber politik, termasuk dua sumber di lingkungan parlemen dan Budi Arie Setiadi, yang merupakan salah satu pembantu politik Gibran.
Dalam laporan terbarunya, Reuters menyebut Budi Arie membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu.
Dua sumber di lingkungan parlemen menyebutkan, surat pengunduran diri secara resmi dijadwalkan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, terdapat perbedaan antara pernyataan pengunduran diri secara politik dan proses konstitusional yang harus diselesaikan untuk mengosongkan jabatan Wakil Presiden. Karena itu, status formal pengunduran diri Gibran masih menunggu tahapan administrasi dan konstitusional.
Perkembangan ini bermula pada Selasa (10/11/2026), ketika Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang utama perkembangan tersebut.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi penggugat Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang setara SMA di luar negeri.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang setara SMA.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi perhatian serius dalam dinamika politik nasional.
Persoalan Gibran juga merembet ke parlemen. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Associated Press (AP) melaporkan pada 11 November 2026 bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik menandatangani petisi yang mempertanyakan kelayakan Gibran.
PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat melalui para anggotanya di DPR.
Langkah tersebut berpotensi membuka proses politik dan konstitusional yang dapat berujung pada usulan pemberhentian apabila memenuhi persyaratan hukum.
Namun, pengunduran diri secara sukarela berbeda dengan pemakzulan. Keduanya memiliki dasar hukum dan prosedur yang tidak sama.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mekanisme konstitusional jika Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran telah diproses secara resmi dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, Presiden Prabowo harus mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR.
MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Setelah itu, mekanisme pengisian jabatan mengikuti ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, penyampaian surat kepada Presiden saja belum otomatis menyelesaikan seluruh proses pengunduran diri secara konstitusional.
Perkembangan pengunduran diri Gibran menjadi salah satu peristiwa politik paling penting pada November 2026.
Di satu sisi, Gibran menghadapi persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Di sisi lain, tekanan politik di parlemen mulai berkembang melalui dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, Presiden Prabowo berada pada posisi penting dalam menentukan kelanjutan proses pemerintahan dan pengisian jabatan apabila pengunduran diri tersebut telah resmi diproses.
Kini perhatian publik tertuju pada tiga hal: kepastian surat pengunduran diri Gibran, sikap resmi Presiden Prabowo, serta langkah MPR dalam menjalankan amanat konstitusi.
Apakah Indonesia benar-benar akan memasuki babak baru pemerintahan tanpa Gibran sebagai Wakil Presiden? Jawabannya bergantung pada kepastian dokumen pengunduran diri dan proses konstitusional yang menyertainya.
