JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mendapat tanggapan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK), Abd Aziz.
Abd Aziz menyambut baik keputusan Gibran yang memilih mengundurkan diri di tengah polemik persyaratan pendidikan dan dinamika politik di parlemen. Menurutnya, keputusan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari perkembangan ketatanegaraan, sekaligus menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang telah menyita perhatian publik.
Dalam pernyataan tertulisnya, Abd Aziz menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah, bukan kekuasaan yang harus dipertahankan dengan mengabaikan kepentingan bangsa.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak yang harus dipertahankan dengan mengabaikan kepentingan bangsa,” ujar Abd Aziz dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Liputan9.id, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, setelah pengunduran diri tersebut, pemerintah dan lembaga negara harus segera memastikan seluruh konsekuensi hukum dan ketatanegaraan diselesaikan secara tertib, transparan, serta berlandaskan konstitusi.
Abd Aziz merupakan Ketua Umum DPP GMPK, Founder dan Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU), sekaligus praktisi hukum nasional.
Menurut Abd Aziz, keputusan Gibran mengundurkan diri dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan politik yang berkembang akibat polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum dan kelembagaan.
Publik, kata dia, membutuhkan kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisian jabatan yang kosong, serta tindak lanjut proses politik yang sebelumnya telah berjalan di DPR.
“Pengunduran diri merupakan langkah penting, tetapi konsekuensi kelembagaan dan hukumnya tetap harus dituntaskan,” terangnya.
Pengacar sukses tersebut juga mengingatkan agar tidak ada lembaga negara yang menggunakan momentum tersebut untuk melakukan transaksi politik yang justru mengorbankan kepastian hukum.
Selanjutnya, Abd Aziz menegaskan, pengunduran diri Gibran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, terutama ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai ketentuan konstitusi.
Menurutnya, proses tersebut bukan kewenangan Presiden untuk menunjuk pengganti secara sepihak. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan administrasi dan status hukum pengunduran diri agar tidak menimbulkan tafsir berbeda mengenai kapan kekosongan jabatan Wakil Presiden secara resmi berlaku.
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tersebut menjadi landasan utama pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Selain itu, persoalan lain yang menjadi perhatian GMPK adalah kelanjutan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya diusulkan anggota DPR.
Berdasarkan pemberitaan 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan HMP terkait polemik persyaratan jabatan Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Delapan fraksi yang terlibat meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Menanggapi perkembangan itu, Abd Aziz mengingatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak otomatis menghapus HMP sebagai hak kelembagaan DPR.
Hak tersebut dijamin Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Namun, ia meminta DPR membedakan antara hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan dan proses pemakzulan sebagai mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Menurutnya, apabila pengunduran diri Gibran telah efektif secara hukum, proses pemakzulan yang semata-mata bertujuan memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden perlu dievaluasi karena objek persoalannya telah berubah.
“Pengunduran diri tidak boleh dipahami sebagai penghapusan seluruh persoalan, tetapi proses politik juga tidak boleh diteruskan tanpa mempertimbangkan perubahan status hukum yang mendasar,” tegas Abd Aziz.
Lebih lanjut, Abd Aziz memberikan catatan penting bahwa pengunduran diri tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan otomatis terhadap seluruh tuduhan yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran.
Sebaliknya, pengunduran diri juga tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ia meminta seluruh pihak menghormati putusan MK dan MA sesuai kewenangan, objek perkara, serta amar putusan masing-masing.
Sementara itu, mekanisme pemakzulan tetap harus mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melalui usulan DPR, pemeriksaan dan putusan MK, kemudian keputusan MPR.
Secara tegas, Abd Aziz meminta Presiden Prabowo, DPR, dan MPR tidak menjadikan perkembangan politik ini sebagai ruang transaksi kepentingan.
Ia menilai seluruh lembaga negara harus menjaga independensi dan martabat kelembagaannya.
Presiden harus memastikan proses pengusulan calon pengganti berjalan transparan dan sesuai persyaratan. MPR wajib menjalankan kewenangan konstitusionalnya, sedangkan DPR harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kelanjutan usulan HMP.
GMPK juga berharap momentum pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polarisasi politik yang tidak produktif.
Hemat Abd Aziz, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, hingga penguatan demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus dibebani polemik jabatan ketika berbagai persoalan kehidupan rakyat masih membutuhkan penyelesaian.
Mengutip pemikiran Montesquieu mengenai pembatasan kekuasaan, Abd Aziz menegaskan bahwa setiap kekuasaan harus dijalankan dalam batas hukum.
Tidak boleh ada pejabat yang berada di atas konstitusi. Begitu pula tidak boleh ada kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan rakyat.
Dalam pernyataan penutupnya, Abd Aziz mengutip prinsip hukum Romawi yang dikenal luas:
Salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan dan kepentingan rakyat harus menjadi hukum tertinggi.
Bagi GMPK, pengunduran diri Gibran harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola ketatanegaraan, bukan sekadar mengakhiri polemik seorang pejabat.
“Jabatan dapat berganti, kekuasaan dapat berakhir, dan polemik dapat menemukan ujungnya. Namun, kehormatan negara hanya akan terjaga apabila hukum tetap berdiri di atas segala kepentingan politik. Konstitusi harus menjadi panglima, dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi tujuan tertinggi penyelenggaraan negara,” pungkasnya.
