SURABAYA | LIPUTAN9NEWS
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menilai keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai langkah yang dapat meredam polemik politik nasional dan menjaga kondusivitas Indonesia.
Ketua Umum PNIB, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menyebut mundurnya Gibran sebagai momentum penting untuk mengakhiri kontroversi yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, desakan publik agar Gibran legawa menerima persoalan hukum dan konstitusi telah berlangsung sejak lama. Ia menilai pengunduran diri secara sukarela lebih terhormat dibandingkan harus diberhentikan melalui proses politik.
“Publik sedari awal mendorong Gibran untuk legowo menerima putusan konstitusi dengan jalan mengundurkan diri. Secara etika moral lebih terhormat daripada dipecat dengan sejumlah alasan terkait status pendidikannya. Aksi turun ke jalan adik-adik mahasiswa dan sejumlah ormas adalah murni aspirasi rakyat, dan kini berbuah hasil,” papar Gus Wal dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Gus Wal menegaskan, tekanan publik terhadap Gibran bukan muncul secara tiba-tiba. Ia mengaitkannya dengan kontroversi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, terutama setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.
Menurutnya, putusan tersebut menjadi awal munculnya persoalan serius terkait etika dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Sejak tahun 2023 ketika putusan MK No. 90 menjadi pintu gerbang pencalonan Gibran, rakyat sudah melihat ketidakadilan akibat akrobat politik Pilpres. Hingga di akhir tahun 2026 ini kebenaran menemukan jawaban dan jalannya sendiri,” ujarnya.
Gus Wal mengingatkan bahwa konstitusi tidak boleh dijadikan instrumen untuk memenuhi kepentingan politik kelompok atau elite tertentu.
“Ini menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa, bahwa konstitusi yang dijadikan produk pesanan politik akan melahirkan skandal baru di kemudian hari. Keputusan terburu-buru menutupi penyimpangan yang ada. Akan terbongkar hanya menunggu waktu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Gus Wal mengapresiasi mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat sipil yang dinilainya konsisten menyuarakan kritik serta mempertanyakan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan setiap pejabat publik bertanggung jawab terhadap persyaratan hukum yang berlaku.
“Perjuangan mahasiswa hingga para akademisi yang menggugat keabsahan ijazah Wapres tidak bisa dibungkam, karena fakta yang bisa dilihat dan dibaca berkata lain. Seorang pemimpin di hadapan rakyatnya tidak bisa berbohong,” tegasnya.
Namun, Gus Wal mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada figur Gibran. Ia meminta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah maupun proses verifikasi persyaratan pencalonan turut diperiksa.
Ia secara khusus menyoroti Kemendiknas dan KPU yang menurutnya perlu dimintai pertanggungjawaban atas proses penerbitan dokumen dan verifikasi persyaratan tersebut.
Gus Wal menegaskan, PNIB akan terus mengawal proses pergantian Wakil Presiden agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia berharap sosok pengganti nantinya memiliki integritas, kejujuran, serta komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga ketersediaan bahan bakar bersubsidi.
“Selanjutnya rakyat akan terus mengawal proses pergantian Wapres. Siapa yang akan diajukan sesuai aturan yang berlaku. Dan siapa sosok yang terpilih nantinya bersih dari kebohongan, belajar dari pendahulunya,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar energi bangsa tidak terus terkuras oleh konflik dan intrik politik elite.
“Proses perjalanan menjadi Indonesia bangsa yang besar dan maju masih panjang, jangan sampai energi kita terbuang hanya untuk memikirkan intrik politik. Skandal hukum para elite yang tidak juga membuat pajak turun, antrean BBM bersubsidi hilang atau tiba-tiba harga beras menjadi murah,” pungkas Gus Wal.
PNIB berharap dinamika politik ini menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum, menjaga persatuan, serta mengembalikan fokus pemerintahan pada kesejahteraan rakyat.
