PALU | LIPUTAN9NEWS
Ketimpangan yang dialami nelayan tradisional di Sulawesi Tengah masih menjadi pekerjaan besar dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Keterbatasan armada, kerusakan wilayah tangkap, lemahnya rantai pasok, hingga fasilitas penyimpanan ikan yang tidak berfungsi optimal membuat kesejahteraan nelayan belum merata.
Persoalan tersebut disoroti akademisi perikanan tangkap sekaligus mantan Rektor Universitas Alkhairaat (UNISA), Dr. Umar Alatas, dalam Dialog Publik bertajuk Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru, Sabtu (14/11/2026), di Kedai Taman Ria, Kota Palu.
Menurut Umar, sebagian besar nelayan tradisional masih mengandalkan armada kecil dengan jangkauan penangkapan terbatas. Kondisi tersebut semakin berat akibat kerusakan wilayah tangkap dan tekanan penangkapan berlebih atau overfishing.
Akibatnya, hasil tangkapan nelayan sulit dipastikan dan pendapatan mereka rentan mengalami ketidakstabilan.
“Nelayan itu dihadapkan dengan fenomena bahwa kepastian itu adalah sesuatu yang belum pasti. Kenapa? Karena nelayan ini belum pada taraf penguasaan dari sistem bagaimana memanfaatkan sumber daya. Itu gambaran titik awalnya,” ungkap Umar.
Selain keterbatasan armada, Umar menyoroti lemahnya rantai pasok hasil perikanan di Sulawesi Tengah.
Ia mengungkapkan, sebagian hasil tangkapan nelayan justru dipasarkan ke luar daerah, termasuk Kalimantan, karena perbedaan harga. Sementara fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage di Parigi disebut sebagian besar tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan produksi tangkapan. Infrastruktur penyimpanan, distribusi, dan akses pasar juga harus dibenahi agar nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.
Umar juga mengingatkan ancaman kerusakan ekosistem pesisir, terutama sedimentasi di Teluk Palu dan aktivitas pertambangan di kawasan pesisir Donggala.
Menurutnya, pengawasan lingkungan perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan wilayah tangkap dan kehidupan masyarakat pesisir.
Menanggapi program pemerintah daerah Berani Tangkap Banyak, Umar mengapresiasi upaya meningkatkan produktivitas nelayan. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan hasil tangkapan tidak mengabaikan daya dukung sumber daya perikanan.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan Maximum Sustainable Yield (MSY) atau hasil tangkapan maksimum berkelanjutan.
“Walaupun kalau kita di akademisi tangkap banyak ini tentu mempertimbangkan JTB (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan) dan MSY (Maximum Sustainable Yield), karena sustainable dari sumber daya ini juga perlu dijaga,” jelasnya.
Dengan demikian, peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut agar sumber daya perikanan tetap tersedia bagi generasi mendatang.
Dialog yang diselenggarakan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) tersebut menghadirkan empat pemateri dari kalangan akademisi, pemerintah, organisasi nelayan, dan organisasi kepemudaan.
Selain Umar Alatas, hadir Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Abdul Rasyid, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, serta Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat Dr. Taufik Lasenggo.
Abdul Rasyid memaparkan langkah pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Berani Tangkap Banyak dan pengembangan ekonomi biru.
Sementara Dani Setiawan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional nelayan tradisional serta pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan.
Adapun Taufik Lasenggo mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi masyarakat untuk mengawal pelaksanaan ekonomi biru agar tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Dialog tersebut menegaskan bahwa masa depan perikanan Sulawesi Tengah tidak hanya ditentukan oleh besarnya hasil tangkapan. Pembenahan infrastruktur, pemerataan akses ekonomi, perlindungan wilayah tangkap, dan penguatan posisi nelayan tradisional menjadi bagian penting dari pembangunan kelautan yang berkelanjutan.






















