BANTEN – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Provinsi Banten menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Wakil Ketua ICMI Muda Provinsi Banten, Sahrul Hikam, S.H., M.H., menilai rencana tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan hidup salah satu spesies paling langka di dunia yang habitat alami terakhirnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurutnya, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi di Provinsi Banten, melainkan habitat alami terakhir Badak Jawa di dunia sekaligus warisan ekologis yang memiliki arti penting bagi Indonesia maupun masyarakat internasional.
“Kami dari ICMI Muda Provinsi Banten secara tegas menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo,” ujar Hikam.
Ia menegaskan, kebijakan konservasi tidak boleh hanya dibangun di atas asumsi mitigasi bencana, tetapi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Hikam, upaya mengantisipasi ancaman bencana terhadap populasi Badak Jawa memang merupakan hal penting. Namun, langkah yang diambil pemerintah juga harus memperhitungkan risiko ekologis dan biologis yang mungkin timbul akibat proses pemindahan satwa tersebut.
“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menciptakan risiko baru terhadap kelangsungan hidup spesies tersebut,” tegasnya.
Hikam berpandangan, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap perburuan liar, pemeliharaan kualitas ekosistem, penguatan pengelolaan kawasan konservasi, serta pembangunan sistem mitigasi bencana yang lebih optimal.
Baginya, persoalan konservasi Badak Jawa tidak semestinya hanya dilihat dari pilihan memindahkan atau mempertahankan satwa di suatu kawasan, melainkan bagaimana negara memastikan keberlangsungan hidup spesies tersebut melalui kebijakan yang tepat dan berbasis ilmu pengetahuan.
“Bagi kami, menyelamatkan Badak Jawa tidak harus dimulai dengan memindahkannya, tetapi harus dimulai dengan memastikan rumah alaminya benar-benar terlindungi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hikam meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif ketika masa depan salah satu warisan ekologis terpenting di wilayahnya sedang menjadi perhatian publik.
Ia juga menilai bahwa berbagai keberatan yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat, organisasi lingkungan, dan elemen masyarakat setempat seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan konservasi Ujung Kulon.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menyampaikan sikap resmi dan mengambil langkah konkret. Jangan sampai pemerintah daerah terlambat merespons persoalan yang menyangkut masa depan kawasan konservasi dan identitas ekologis Banten,” tuturnya.
Hikam menambahkan, upaya penyelamatan Badak Jawa harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama yang melampaui batas administratif maupun kepentingan sektoral. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pakar konservasi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat sekitar kawasan perlu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Konservasi harus mengedepankan tanggung jawab ilmiah, keberlanjutan ekosistem, dan kepentingan generasi mendatang. Badak Jawa adalah kekayaan hayati Indonesia yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (red/KJ)
























