Ketika seseorang berkata “ini rumah saya” atau “ini uang saya”, ia sedang menyatakan kepemilikan. Ekonomi modern umumnya berhenti di situ: yang penting status hukumnya sah. Ekonomi Islam melangkah lebih jauh dengan bertanya siapa pemilik sebenarnya, dari mana milik itu diperoleh, dan untuk apa dimanfaatkan. Jawaban Islam berpusat pada satu kata, yaitu amanah. Artikel ini menguraikan bagaimana gagasan amanah membentuk tiga lapis kepemilikan dalam Islam: milik individu, milik umum, dan milik negara.
Islam memandang Allah sebagai pemilik hakiki langit, bumi, dan seluruh isinya. Manusia berstatus pemilik relatif, yaitu khalifah dan pemegang amanah yang berhak memanfaatkan harta sesuai ketentuan-Nya. Dari sini lahir alur yang sederhana tetapi tegas: Allah sebagai pemilik mutlak, manusia sebagai pemegang amanah, lalu pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan membelanjakan.
Hadis dari Abu Barzah al-Aslami menegaskan hal ini. Pada hari kiamat seorang hamba akan ditanya tentang umurnya, ilmunya, tubuhnya, dan hartanya (HR At-Tirmidzi no. 2417). Menariknya, hanya harta yang ditanya dengan dua pertanyaan: dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan. Artinya, dalam Islam kepemilikan tidak berhenti pada soal “punya atau tidak”, tetapi menyangkut cara memperoleh dan cara memakai.
Pandangan ini juga selaras dengan cara Al-Qur’an menggambarkan harta: perhiasan dunia (QS Al-Kahfi [18]: 46), ujian (QS Al-Anfal [8]: 28), amanah, dan bekal ibadah. Islam menempatkan diri di tengah, tidak menolak harta sebagai kotoran rohani dan tidak pula memujanya sebagai tujuan hidup.
Gagasan amanah menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan dua sistem arus utama.
| Aspek | Kapitalisme | Sosialisme | Islam |
| Pemilik hakiki | Individu | Masyarakat melalui negara | Allah; manusia pemegang amanah |
| Milik individu | Diakui hampir mutlak | Sangat dibatasi; alat produksi tidak boleh dimiliki pribadi | Diakui dan dilindungi dalam batas syariah |
| Milik umum dan negara | Minimal; cenderung diprivatisasi | Dominan | Diakui untuk sumber daya vital dan aset publik |
| Cara memperoleh | Bebas selama sah menurut hukum positif | Diatur dan dialokasikan negara | Harus halal: kerja, akad sah, waris, dan sebab syar‘i lain |
| Pemanfaatan | Bebas sesuai kehendak pemilik | Mengikuti rencana negara | Terikat syariah: zakat, nafkah, larangan israf dan mudarat |
Islam bersikap wasath: tidak membebaskan kepemilikan tanpa batas dan tidak pula menghapus hak milik individu.
Milik individu (milkiyyah fardiyyah) adalah izin syariat bagi seseorang untuk memanfaatkan barang yang diperoleh melalui sebab yang sah, seperti rumah, kendaraan, gaji, usaha, dan tabungan. Hak ini dihormati karena harta adalah qiyam, penopang tegaknya kehidupan (QS An-Nisa’ [4]: 5). Ayat yang sama juga menjadi dasar hajr, yakni pembatasan tindakan hukum atas harta bagi pemilik yang belum cakap (safih). Perlindungan hak milik dan pembatasannya lahir dari logika yang sama: harta adalah titipan yang harus dijaga.
Menurut fikih, milik hanya lahir dari sebab yang diakui syara‘:
- Ihraz al-mubahat: menguasai harta mubah yang belum dimiliki siapa pun, seperti berburu, memancing, atau menghidupkan lahan mati.
- Al-‘uqud: perpindahan milik melalui akad seperti jual beli, hibah, dan wasiat, yang merupakan sebab paling umum pada masa kini.
- Al-khalafiyyah: penggantian, misalnya waris atau ganti rugi atas harta yang dirusak.
- At-tawallud min al-mamluk: hasil yang lahir dari harta milik, seperti anak ternak dan buah dari pohon.
Karena berstatus amanah, milik individu memiliki empat batas:
- Dalam memperoleh: tidak dengan riba, gharar, maysir, penipuan, atau suap, dan tidak dengan merampas hak orang lain melalui pencurian atau korupsi.
- Dalam mengembangkan: harta harus produktif; penimbunan (ihtikar) dan monopoli dilarang.
- Dalam memanfaatkan: tidak israf (berlebihan), tidak tabdzir (sia-sia), dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain.
- Kewajiban yang melekat: zakat, nafkah bagi keluarga dan kerabat, serta infak bagi yang membutuhkan.
Ibnu Taimiyah merangkumnya: pemilik berhak menikmati, mengembangkan, memindahkan, dan melindungi hartanya, dalam batas syariah dan tanpa berlebih-lebihan atau bermewah-mewah.
Milik umum (milkiyyah ‘ammah) adalah izin syariat bagi masyarakat untuk memanfaatkan bersama sumber daya yang dibutuhkan semua orang. Contohnya air, padang rumput, energi, sungai, laut, jalan, masjid, dan tambang berdeposit besar. Dasarnya sabda Nabi saw. bahwa kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api (HR Abu Dawud no. 3477).
Prinsip ini diperkuat oleh kisah tambang garam Abyadh bin Hammal. Rasulullah saw. menarik kembali tambang itu setelah diketahui depositnya melimpah (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Sumber daya vital yang melimpah tidak boleh dikuasai perorangan karena kebutuhan semua orang bergantung padanya.
Milik negara (milkiyyah ad-daulah) adalah harta yang menjadi hak seluruh kaum Muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara. Contohnya ghanimah, fai’, khumus, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan harta tanpa ahli waris. Negara di sini bukan pemilik dalam arti pribadi, melainkan pengelola amanah demi kemaslahatan rakyat. Semangat ini tercermin pula dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tiga lapis kepemilikan dalam Islam tidak berdiri sendiri; ketiganya diikat oleh satu prinsip, yaitu amanah. Individu menjaga hartanya dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain, masyarakat berbagi sumber daya vital, dan negara mengelola harta publik untuk kemaslahatan bersama. Dengan cara pandang ini, kepemilikan bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab yang kelak ditanya: dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan.
Siti Zahra Ramadhani, Mahasiswa Semester 3, Program Studi Teknik Informatika, STMIK Tazkia























