• Latest
  • Trending
  • All
  • Politik
Kajian Ekonomi Islam dan Industri Halal: Membedah Ekosistem Industri Halal dari Konsep Halal-Thayyib hingga Posisi Indonesia di

Kajian Ekonomi Islam dan Industri Halal: Membedah Ekosistem Industri Halal dari Konsep Halal-Thayyib hingga Posisi Indonesia di Panggung Global

November 22, 2026
Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

November 22, 2026
Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

November 22, 2026
Pinjol dalam Timbangan Islam: Ketika Kemudahan Utang Bertemu Larangan Riba

Pinjol dalam Timbangan Islam: Ketika Kemudahan Utang Bertemu Larangan Riba

November 22, 2026
Sekali Klik Langsung Punya: Jebakan PayLater dan Tawaran Solusi dari Fintech Syariah

Sekali Klik Langsung Punya: Jebakan PayLater dan Tawaran Solusi dari Fintech Syariah

November 22, 2026
Gus Irfan

Gus Irfan Minta Pelunasan Haji 2027 Dipermudah, Jangan Persulit Jemaah

November 22, 2026
Sembilan tokoh agama datangi Kantor MUI, kecam penyebutan MUI sebagai setan dan desakan permintaan maaf terbuka kepada Habib Alwi.

Forum Ulama Tegur Keras Ucapan Alwi Assegaf: Kritik Boleh, Menghina Jangan

November 22, 2026
Ekonomi Digital: Mesin Baru Pertumbuhan dan Tantangannya bagi Indonesia

Ekonomi Digital: Mesin Baru Pertumbuhan dan Tantangannya bagi Indonesia

November 22, 2026
Angkat Kitab Al-Mafākhir al-ʿAliyyah dan Syarḥ al-Ḥikam, Perkuat Tradisi Keilmuan serta Spiritualitas Pengamal Tarekat

JATMAN Gelar Kajian Rutin Dua Kitab Tasawuf di Gedung PBNU

November 22, 2026
Amanah di Balik Kepemilikan: Individu, Masyarakat, dan Negara dalam Ekonomi Islam

Amanah di Balik Kepemilikan: Individu, Masyarakat, dan Negara dalam Ekonomi Islam

November 22, 2026
Peran Ekonomi Syariah dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Era Modern

Peran Ekonomi Syariah dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Era Modern

November 22, 2026
  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang
Monday, November 23, 2026
  • Login
Liputan9 Sembilan
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
Liputan9 Sembilan
No Result
View All Result
Home Ekonomi Syariah

Kajian Ekonomi Islam dan Industri Halal: Membedah Ekosistem Industri Halal dari Konsep Halal-Thayyib hingga Posisi Indonesia di Panggung Global

Oleh: Muhammad Bagus Aliyy Rahmaan

liputan9news by liputan9news
November 22, 2026
in Syariah
A A
0
Kajian Ekonomi Islam dan Industri Halal: Membedah Ekosistem Industri Halal dari Konsep Halal-Thayyib hingga Posisi Indonesia di

Kajian Ekonomi Islam dan Industri Halal: Membedah Ekosistem Industri Halal dari Konsep Halal-Thayyib hingga Posisi Indonesia di (Foto: Ilustrasi)

502
SHARES
1.4k
VIEWS

BOGOR |LIPUTAN9NEWS

Tinjauan komprehensif mengenai fondasi syariah, rantai nilai, pemetaan sektor, regulasi jaminan
produk halal, dan strategi daya saing nasional. Industri halal telah berkembang melampaui sekadar urusan kepatuhan ritual di meja makan. Dalam perspektif ekonomi Islam, industri halal merupakan titik temu antara perilaku konsumsi, sistem produksi, dan peran regulasi negara. Ketika konsumen memilih produk halal dan thayyib, produsen merancang rantai nilai yang sesuai syariat, dan negara hadir mengatur serta mengawasi, lahirlah sebuah ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

Menariknya, daya tarik produk halal tidak terbatas pada konsumen Muslim saja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumen non-Muslim juga memilih produk berlabel halal karena dinilai lebihhigienis, aman, dan bermutu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan strategis: mengapa negara-negara non-Muslim justru berlomba menjadi pemasok produk dan jasa halal dunia, sementara Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar masih menghadapi tantangan besar untuk mengokohkan posisinya sebagai produsen dan eksportir utama?

1. Fondasi Halal-Thayyib, Titik Kritis, dan Rantai Nilai
Dalam kerangka ekonomi Islam, halal merupakan syarat minimum yang merujuk pada kebolehan menurut syariat untuk dikonsumsi, digunakan, atau diperjualbelikan (QS Al-Ma’idah [5]: 88). Sementara itu, thayyib adalah standar mutu yang mencakup aspek aman, bersih, sehat, bergizi, tidak menjijikkan, serta diproduksi secara etis tanpa merugikan pekerja, konsumen, maupun lingkungan. Perpaduan zat dan proses yang halal dengan mutu dan etika yang thayyib menjadi kunci kepercayaan pasar.

BeritaTerkait:

Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

Sekali Klik Langsung Punya: Jebakan PayLater dan Tawaran Solusi dari Fintech Syariah

Amanah di Balik Kepemilikan: Individu, Masyarakat, dan Negara dalam Ekonomi Islam

Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan dasarnya, tetapi juga oleh cara memperoleh dan memprosesnya:

  1. Haram li-dzatihi: zat yang diharamkan secara mutlak apa pun cara memperolehnya, seperti bangkai, darah, daging babi, dan khamr (QS Al-Ma’idah [5]: 3).
  2. Haram li-ghairihi: sesuatu yang pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram karena cara memperoleh atau prosesnya melanggar syariat, seperti makanan hasil curian, laba dari riba atau penipuan, maupun bahan halal yang terkontaminasi bahan haram.
  3. Rukhshah (darurat): zat haram yang dibolehkan dikonsumsi sekadarnya dalam keadaan terpaksa ketika tidak ada pilihan lain.

Di tengah kompleksitas industri modern, banyak bahan turunan berada di wilayah syubhat (perkara samar) karena asal-usulnya tidak tampak secara kasatmata (HR Al-Bukhari no. 52 & Muslim no. 1599). Sertifikasi halal berfungsi menghadirkan ketertelusuran (traceability) pada enam kelompok bahan kritis berikut:

  1. Gelatin dan kolagen: dapat berasal dari tulang atau kulit sapi, ikan, maupun babi; kerap ditemukan pada permen, yoghurt, kapsul, dan produk perawatan kulit.
  2. Enzim dan rennet: pengental keju yang dapat bersumber dari hewan, mikroba, atau tanaman.
  3. Pengemulsi dan lemak: senyawa mono- dan digliserida yang dapat bersumber nabati atau hewani.
  4. Etanol dan perisa: pelarut pada perisa, ekstrak, dan parfum yang asal serta kadarnya harus diverifikasi.
  5. Media mikroba: media tumbuh pada proses fermentasi dan produksi vaksin yang berpotensi memakai bahan hewani.
  6. Kuas dan sikat bulu: kuas roti maupun kuas kosmetik yang dapat terbuat dari bulu babi.

Sesuai UU No. 33 Tahun 2014, Proses Produk Halal (PPH) dijalankan secara menyeluruh di sepanjang rantai nilai halal (halal value chain), mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan dan penyembelihan, penyimpanan serta pengemasan yang terpisah dari bahan haram, distribusi dan logistik, hingga penjualan dan penyajian. Seluruh rantai ini ditopang oleh keuangan syariah (komersial dan sosial), sumber daya manusia halal (penyelia dan auditor), serta riset dan teknologi ketertelusuran.

2. Sektor Industri Halal dan Lanskap Regulasi di Indonesia
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/26 oleh DinarStandard,
belanja konsumen Muslim dunia pada enam sektor konsumen halal diproyeksikan meningkat dari
USD 2,60 triliun pada 2024 menjadi USD 3,56 triliun pada 2029. Sektor-sektor tersebut
mencakup industri halal inti, industri halal berkembang, serta sektor penggerak dan pendukung.

Sektor & Kategori Contoh Produk & Jasa Titik Kritis & Kerangka Regulasi
Makanan & Minuman (Industri Inti) Makanan olahan, minuman kemasan, daging dan unggas, restoran/katering, jasa penyembelihan (RPH). Sumber daging dan penyembelihan, bahan tambahan (gelatin, perisa, enzim), kontaminasi silang; wajib halal UU JPH dan izin keamanan pangan BPOM.
Farmasi & Kosmetik (Industri Inti) Obat, jamu dan obat tradisional, suplemen, vaksin, produk perawatan kulit (skincare), sabun, parfum. Cangkang kapsul (gelatin), kolagen/plasenta hewani, etanol, media mikroba; izin edar BPOM dan kewajiban halal bertahap (2026, 2029, 2034).
Keuangan Syariah (Penggerak & Pendukung) Pembiayaan murabahah dan musyarakah, deposito mudharabah, sukuk, asuransi dan reksa dana syariah. Bebas riba, gharar, dan maysir; kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI dan DPS; diawasi OJK (bukan sertifikasi BPJPH).

(Industri Inti) kemasan, daging dan unggas, tambahan (gelatin, perisa, enzim), restoran/katering, jasa kontaminasi silang; wajib halal UU JPH dan penyembelihan (RPH). izin keamanan pangan BPOM.

(Industri Inti) suplemen, vaksin, produk hewani, etanol, media mikroba; izin edar perawatan kulit (skincare), sabun, BPOM dan kewajiban halal bertahap (2026, parfum. 2029, 2034).

(Penggerak & musyarakah, deposito mudharabah, akad dengan fatwa DSN-MUI dan DPS; Pendukung) sukuk, asuransi dan reksa dana diawasi OJK (bukan sertifikasi BPJPH) syariah.

Sektor & Kategori Contoh Produk & Jasa Titik Kritis & Kerangka Regulasi
Fesyen Muslim (Industri Berkembang) Busana muslim, hijab, mukena, sepatu dan tas kulit, aksesori, fesyen muslim daring. Kulit dan bulu hewan, perekat/pewarna hewani, desain menutup aurat, keadilan upah pekerja; sandang masuk barang gunaan dalam UU JPH.
Pariwisata Ramah Muslim (Industri Berkembang) Hotel syariah, restoran halal, wisata religi, fasilitas ibadah di bandara/mal, spa syariah. Dapur dan makanan hotel, ketersediaan tempat salat, hiburan sesuai syariah, pengelolaan dana; Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 dan wajib halal restoran.
Media & Rekreasi (Industri Berkembang) Film dan animasi islami, musik religi, aplikasi Al-Qur’an dan kajian, gim edukasi, taman rekreasi keluarga. Konten aurat, kekerasan, unsur judi (maysir) dalam gim, iklan menyesatkan; rambu penyiaran, sensor film, dan Fatwa MUI No. 24/2017.

(Industri Berkembang) sepatu dan tas kulit, aksesori, hewani, desain menutup aurat, keadilan fesyen muslim daring. upah pekerja; sandang masuk baranggunaan dalam UU JPH.

Muslim religi, fasilitas ibadah di tempat salat, hiburan sesuai syariah, (Industri Berkembang) bandara/mal, spa syariah. pengelolaan dana; Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 dan wajib halal restoran. (Industri Berkembang) religi, aplikasi Al-Qur’an dan kajian, dalam gim, iklan menyesatkan; rambu gim edukasi, taman rekreasi penyiaran, sensor film, dan Fatwa MUI No. keluarga. 24/2017.

Dari sisi kebijakan hukum, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia bertransformasi dari sistem sukarela (sejak berdirinya LPPOM MUI pada 1989) menjadi kewajiban negara melalui UU No. 33 Tahun 2014 yang diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), serta diatur teknis dalam PP No. 42 Tahun 2024 dan Perpres No. 153 Tahun 2024 (yang menempatkan BPJPH sebagai lembaga nonkementerian di bawah Presiden).

Ketentuan pokoknya mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal (kecuali produk dari bahan haram yang wajib mencantumkan keterangan tidak halal). Sertifikat berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produksi, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan barang dari peredaran.

Dalam tata kelola kelembagaan yang terintegrasi melalui sistem SIHALAL, tugas dibagi secara jelas: BPJPH bertindak sebagai regulator dan penerbit sertifikat; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan dan pengujian ilmiah melalui auditor halal (batas waktu maksimal 15 hari kerja pada jalur reguler); dan Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan produk dalam sidang fatwa (maksimal 3 hari kerja). Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), tersedia jalur cepat pernyataan mandiri (self-declare) melalui verifikasi lapangan oleh Pendamping PPH dan penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Setelah bersertifikat, pelaku usaha wajib menunjuk penyelia halal serta menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Tenggat Penting Wajib Halal (PP No. 42 Tahun 2024): Setelah kewajiban bagi usaha menengah dan besar sektor makanan-minuman berlalu pada 17 Oktober 2024, 17 Oktober 2026 menjadi tenggat krusial bagi makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik UMK, produk impor terkait, serta seluruh pelaku usaha untuk obat tradisional, kuasi, suplemen, kosmetik, dan produk kimiawi/rekayasa genetik. Tahap berikutnya menyasar obat bebas (17 Oktober 2029) dan obat keras selain psikotropika (17 Oktober 2034).

3. Masterplan Nasional dan Posisi Indonesia di Ekonomi Islam Global
Melalui Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023–2029 yang diluncurkan KNEKS, pemerintah menetapkan visi menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. Visi ini ditopang empat strategi utama:

  1. peningkatan produktivitas dan daya saing (penguatan halal value chain, SDM unggul, pemberdayaan UMK/pesantren/startup, serta riset dan inovasi);
  2. penguatan kebijakan dan regulasi (penerapan SJPH dan ketertelusuran);
  3. penguatan keuangan syariah inklusif, infrastruktur kawasan halal, dan basis data; serta
  4. pengembangan halal brand and awareness melalui promosi gaya hidup halal dan diplomasi ekonomi internasional.

Peta jalan MPIHI bergerak bertahap dari Halal Awareness (2023) dan Pusat Produsen Halal Dunia (2024), memasuki fase Global Halal Value Chain (2025/2026), menuju Halal Hub Dunia (2027/2028) dan Global Halal Brand (2029), yang dipantau melalui delapan indikator kinerja— meliputi pangsa PDB industri halal, serapan tenaga kerja, investasi, pangsa keuangan syariah, ekspor dan porsi TKDN, rasio I/UMKM, indeks literasi, serta peringkat global.

Namun, data SGIE Report 2025/26 menunjukkan bahwa Indonesia turun ke peringkat ke-4 secara keseluruhan (dari peringkat ke-3 pada 2024/25), berada di bawah Malaysia (peringkat 1), Uni Emirat Arab (peringkat 2), dan Arab Saudi (peringkat 3), serta diikuti Bahrain (peringkat 5).

Secara sektoral, Indonesia menempati peringkat ke-1 pada fesyen muslim, peringkat ke-3 pada makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat ke-4 pada farmasi dan kosmetik, tetapi masih berada di luar lima besar untuk keuangan syariah dan pariwisata ramah muslim. Di saat yang sama, negara-negara non-Muslim tampil agresif sebagai pemasok halal global: Selandia Baru, Australia, dan Brasil mendominasi ekspor daging halal; Thailand mencanangkan diri sebagai “dapur halal dunia”; Korea Selatan mengembangkan pariwisata ramah muslim; Tiongkok mengekspor produk fesyen muslim; dan Inggris memosisikan diri sebagai pusat keuangan syariah di Barat.

Dengan populasi Muslim sekitar 87%, Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pasar konsumen
semata. Pengurangan ketergantungan impor bahan baku halal, penguatan infrastruktur ekosistem, hilirisasi ekspor bernilai tambah tinggi, serta perluasan kesepakatan saling pengakuan sertifikat halal lintas negara (Mutual Recognition Agreement/MRA) menjadi prasyarat mutlak agar Indonesia benar-benar memimpin industri halal dunia.

Daftar Rujukan

  1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024–2026). Regulasi dan Penahapan Kewajiban
    Sertifikasi Halal. Kementerian Agama RI / BPJPH.
  2. DinarStandard. (2025/2026). State of the Global Islamic Economy Report 2025/26.
  3. Ibrahim, A., dkk. (2021). Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
    (DEKS) – Bank Indonesia.
  4. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029. Jakarta: KNEKS.
  5. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  6. Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang
    Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024.

Muhammad Bagus Aliyy Rahmaan, Mahasiswa STMIK TAZKIA, prodi sistem informasi ka

Tags: Ekonomi IslamhalalIndustri Halal
Share201Tweet126SendShare
liputan9news

liputan9news

Media Sembilan Nusantara Portal berita online yang religius, aktual, akurat, jujur, seimbang dan terpercaya

BeritaTerkait

Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?
Syariah

Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

by liputan9news
November 22, 2026
0

Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

Read more
Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

November 22, 2026
Sekali Klik Langsung Punya: Jebakan PayLater dan Tawaran Solusi dari Fintech Syariah

Sekali Klik Langsung Punya: Jebakan PayLater dan Tawaran Solusi dari Fintech Syariah

November 22, 2026
Amanah di Balik Kepemilikan: Individu, Masyarakat, dan Negara dalam Ekonomi Islam

Amanah di Balik Kepemilikan: Individu, Masyarakat, dan Negara dalam Ekonomi Islam

November 22, 2026
Load More

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Gus Yahya

PBNU Respon Rais Am JATMAN yang telah Demisioner dan Teken Sendirian Surat Perpanjangan Kepengurusan

November 26, 2024
Akhmad Said Asrori

Bentuk Badan Hukum Sendiri, PBNU: JATMAN Ingin Keluar Sebagai Banom NU

December 26, 2024
Jatman

Jatman Dibekukan Forum Mursyidin Indonesia (FMI) Dorong PBNU Segera Gelar Muktamar

November 22, 2024
Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

2633
KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

760
KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

143
Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

Tergiur Cuan Instan dan Investasi Bodong: Bagaimana Fundamental Ekonomi Islam Melindungi Anak Muda?

November 22, 2026
Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

Ekonomi Islam di Era Digital: Ketika Prinsip Syariah Bertemu Teknologi

November 22, 2026
Pinjol dalam Timbangan Islam: Ketika Kemudahan Utang Bertemu Larangan Riba

Pinjol dalam Timbangan Islam: Ketika Kemudahan Utang Bertemu Larangan Riba

November 22, 2026
Logo Liputan9
Logo Liputan9.id

Tentang Kami

  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang

Alamat dan Kontak

Alamat: Jl. Antara No.12, RT 07/RW 01, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Telepon: (021) 3506766
WA : 081212711146

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Media Sembilan Nusantara

Copyright © 2024 Liputan9news.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Wisata-Travel
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Dunia Islam
    • Filantropi
    • Amaliah NU
    • Al-Qur’an
    • Tasawuf
    • Muallaf
    • Sejarah
    • Ngaji Kitab
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Seputar Haji
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Pendidikan
    • Sejarah
    • Buku
    • Tokoh
    • Seni Budaya

Copyright © 2024 Liputan9news.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In