BOGOR | LIPUTAN9NEWS
Coba buka aplikasi belanja daring di ponsel kita. Saat akan membayar, fitur apa yang posisinya paling mencolok dan sering kali sudah terpilih secara otomatis? Jawabannya hampir pasti: PayLater atau “Beli Sekarang, Bayar Nanti”.
Bagi kita yang berstatus mahasiswa, apalagi yang sedang berada di tengah hiruk-pikuk tugas akhir atau padatnya jadwal kuliah tingkat tiga, kemudahan ini rasanya seperti penyelamat. Teman-teman nongkrong di kedai kopi kekinian, kita bisa ikut. Ada diskon gawai atau sepatu incaran, tinggal klik. Rasanya seperti punya uang tambahan tak terbatas, padahal sebenarnya kita sedang menggali lubang utang.
Di sinilah letak masalahnya. Sistem atau algoritma di balik aplikasi belanja dan PayLater memang dirancang dengan sangat cerdik. Mereka membaca kebiasaan kita, menyodorkan barang yang paling kita inginkan, lalu memberikan opsi pembayaran yang seolah “tanpa beban” saat itu juga. Proses persetujuannya pun kilat, hanya dalam hitungan menit. Tapi, kemudahan teknologi ini sering kali menutupi realitas pahit di belakangnya.
Sebagai konsumen, kita jarang membaca syarat dan ketentuan yang panjangnya minta ampun itu. Kita sering abai bahwa di balik satu klik PayLater, ada bunga yang terus berjalan, biaya layanan, biaya admin, hingga denda keterlambatan yang bisa berlipat ganda.
Dalam kacamata ekonomi Islam, model transaksi seperti ini menyenggol dua rambu merah utama. Pertama adalah riba, karena adanya tambahan atau bunga dari uang yang dipinjamkan, apalagi denda yang terus membengkak jika kita telat bayar. Kedua adalah gharar atau ketidakjelasan, karena terkadang kita tidak tahu persis total uang yang sebenarnya harus kita kembalikan sejak awal akibat biaya-biaya tersembunyi.
Algoritma PayLater konvensional cenderung tidak peduli apakah kita mampu membayar atau tidak di bulan depan; fokus mereka adalah bagaimana transaksi terjadi hari ini juga. Akibatnya, tidak sedikit anak muda dan mahasiswa yang riwayat kreditnya rusak, atau parahnya, harus berurusan dengan penagih utang hanya karena gengsi dan gaya hidup.
Di tengah maraknya fenomena ini, teknologi keuangan (fintech) syariah sebenarnya menawarkan cara main yang jauh lebih masuk akal dan menenangkan. Pendekatan ekonomi Islam tidak anti dengan teknologi atau larangan berutang, melainkan mengatur bagaimana utang itu dilakukan dengan cara yang etis dan adil.
Perbedaan paling mendasar ada pada konsep akad atau perjanjiannya. Jika kita menggunakan layanan cicilan dari fintech syariah, yang terjadi bukanlah pinjam-meminjam uang dengan bunga, melainkan transaksi jual beli (biasanya menggunakan akad murabahah).
Sederhananya begini: pihak aplikasi syariah “membelikan” dulu barang yang kita butuhkan, lalu menjualnya kepada kita dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan di awal. Kalau harga barang dan marginnya sudah diketok palu menjadi, misalnya, Rp1.200.000 untuk dicicil tiga bulan, maka angka itulah yang kita bayar. Tidak akan ada cerita utang tiba-tiba membengkak jadi Rp1.500.000 bulan depan gara-gara bunga berbunga.
Lebih dari itu, algoritma pada sistem syariah yang baik seharusnya tidak memicu perilaku konsumtif yang berlebihan. Teknologi penilaiannya (credit scoring) dirancang untuk benar-benar mengukur kemampuan finansial pengguna, bukan malah menjerumuskan mereka ke dalam utang yang di luar batas kesanggupan. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang sangat mewanti-wanti umatnya agar berhati-hati dengan utang.
Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Canggih atau tidaknya sebuah aplikasi tidak menjamin keselamatan finansial penggunanya. Ekosistem ekonomi Islam saat ini punya peluang besar untuk masuk ke ranah digital bukan hanya dengan menempelkan label “syariah”, tapi dengan benar-benar menghadirkan algoritma dan sistem yang beretika.
Bagi kita para anak muda, melek teknologi harus dibarengi dengan melek finansial. Godaan untuk mengeklik “Beli Sekarang, Bayar Nanti” memang akan selalu ada di genggaman kita. Namun, memahami mana sistem yang menjebak dengan bunga dan mana yang menawarkan transparansi tanpa riba adalah langkah pertama agar kita tidak menjadi korban gaya hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, kemudahan sesaat tidak pernah sepadan dengan hilangnya ketenangan pikiran.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. (Sumber ini digunakan sebagai landasan sah bahwa teknologi keuangan/fintech itu diperbolehkan dalam Islam, asalkan menggunakan akad yang jelas seperti jual-beli/murabahah dan bebas dari unsur riba serta gharar).
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. (Ini adalah buku “babon” atau literatur wajib ekonomi Islam di Indonesia. Buku ini sangat valid untuk merujuk penjelasan dasar mengenai bahaya bunga berbunga (riba) dan ketidakjelasan biaya (gharar) yang menjebak konsumen).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028. Jakarta: OJK.
Abdurrahman As Sudais, Mahsiswa Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer TAZKIA Dramaga, Bogor.
























