Kemudahan layanan pinjaman online (pinjol) membuat masyarakat dapat memperoleh dana dalam waktu singkat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan membahas pandangan Islam terhadap pinjol, khususnya terkait prinsip utang-piutang, larangan riba, dan keadilan bagi peminjam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap Al-Qur’an, hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pemberitaan dan kajian hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pinjaman yang mengandung riba dihukumi haram, sedangkan layanan pembiayaan berbasis teknologi dapat dibolehkan apabila memenuhi ketentuan syariah, yaitu terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan zhulm. Penagihan yang menekan dan mengintimidasi juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami akad, memilih layanan yang berizin, dan berutang sesuai kemampuan.
Kata kunci: Pinjol, Riba, Fintech Syariah, Fatwa DSN-MUI, Utang-Piutang, Akad.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Saat ini, seseorang cukup mengunggah kartu identitas, menyetujui ketentuan di aplikasi, dan dana dapat cair dalam hitungan menit. Kemudahan tersebut membuat pinjaman online (pinjol) menjadi pilihan yang menarik, terutama ketika kebutuhan mendesak datang tiba-tiba.
Di sisi lain, Islam memiliki aturan yang jelas dalam urusan muamalah. Pada dasarnya, kegiatan muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang melarangnya. Karena itu, kemudahan sebuah layanan tidak otomatis menjadikannya halal. Setiap transaksi, termasuk pinjaman berbasis aplikasi, perlu dinilai dari akadnya, tambahan yang disyaratkan, dan perlakuannya terhadap pihak yang berutang.
Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas bagaimana Islam memandang pinjol, di mana letak persoalan riba di dalamnya, serta bagaimana layanan pembiayaan digital dapat disesuaikan dengan prinsip syariah. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu masyarakat bersikap lebih bijak dalam berutang.
Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari ayat Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021, serta artikel hukum dan pemberitaan yang membahas pinjol.
Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu konsep utang dalam Islam, riba, ketentuan akad pinjol syariah, dan keadilan bagi peminjam. Selanjutnya, tema-tema tersebut disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pandangan Islam terhadap pinjol.
3.1 Utang-Piutang dalam Islam
Islam tidak melarang utang-piutang. Utang dapat menjadi bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana semangat QS. Al-Ma’idah ayat 2. Al-Qur’an juga memerintahkan agar utang dicatat dengan jelas (QS. Al-Baqarah ayat 282), sehingga hak dan kewajiban kedua pihak terlindungi.
Meski demikian, utang bukan perkara ringan. Rasulullah saw. bersabda bahwa menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman (HR. Bukhari no. 2287 dan Muslim no. 1564). Hadis ini menunjukkan bahwa berutang menuntut sikap amanah: peminjam harus berniat melunasi dan bertanggung jawab atas kewajibannya.
3.2 Riba sebagai Persoalan Utama Pinjol
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah ayat 275), serta memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba (QS. Al-Baqarah ayat 278-279). Rasulullah saw. juga melaknat pemakan riba, pemberinya, pencatatnya, dan dua saksinya (HR. Muslim no. 1598). Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Islam memandang riba sebagai persoalan serius, bukan hanya bagi pemberi pinjaman, tetapi bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam konteks pinjol, persoalan muncul ketika pinjaman dikenai bunga dan denda yang membuat jumlah yang dikembalikan jauh melebihi pokok pinjaman. Pada 11 November 2021, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa layanan pinjaman, baik offline maupun online, yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak (VIVA, 2021; Andany, 2021a). Artinya, persetujuan peminjam di aplikasi tidak serta-merta menghalalkan tambahan yang bersifat riba.
3.3 Pinjol Syariah: Akad dan Ketentuannya
Islam menilai isi transaksi, bukan sekadar wadah atau aplikasinya. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut fatwa tersebut, penyelenggaraan layanan harus terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (spekulasi), tadlis (ketidaktransparanan), dharar (bahaya), zhulm (merugikan salah satu pihak), dan hal-hal yang haram (Hukumonline, t.t.).
Fatwa yang sama membolehkan penyelenggara mengenakan biaya jasa (ujrah) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan (Bisnis.com, 2025). Dengan demikian, biaya yang dikenakan harus berkaitan dengan jasa yang diberikan, bukan tambahan atas pinjaman. Platform digital tidak otomatis haram, tetapi juga tidak otomatis halal. Penilaiannya kembali pada akad dan cara kerja layanan tersebut.
3.4 Keadilan bagi Peminjam
Islam mengajarkan keadilan kepada pihak yang berutang. Al-Qur’an memerintahkan agar orang yang berutang dan berada dalam kesulitan diberi tenggang waktu sampai ia lapang (QS. Al-Baqarah ayat 280). Penagihan yang menekan, mengintimidasi, atau mempermalukan peminjam bertentangan dengan semangat ini dan termasuk kezaliman.
Di sisi lain, peminjam juga memiliki tanggung jawab. Ia sebaiknya tidak berutang untuk gaya hidup yang tidak mendesak dan tidak berutang bila belum memiliki rencana untuk melunasinya. Dengan demikian, keadilan dalam utang-piutang terwujud ketika pemberi pinjaman bersikap adil dan peminjam bersikap amanah.
3.5 Langkah Bijak bagi Masyarakat
Bagi masyarakat yang membutuhkan dana, terdapat beberapa langkah yang lebih aman. Pertama, mulailah dari keluarga atau kerabat yang dapat membantu tanpa tambahan yang memberatkan. Kedua, pertimbangkan koperasi atau lembaga keuangan syariah yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, baca dan pahami akad sebelum menyetujui pinjaman, termasuk biaya dan konsekuensi keterlambatan. Langkah-langkah ini sejalan dengan anjuran agar masyarakat beralih ke pembiayaan syariah untuk menghindari riba (Andany, 2021b).
Sebelum menekan tombol setuju di aplikasi pinjol, ada tiga pertanyaan sederhana yang layak diajukan: apakah akadnya jelas, adakah tambahan yang disyaratkan di luar pokok pinjaman, dan sanggupkah saya melunasinya tepat waktu.
Islam membolehkan utang-piutang, tetapi menempatkannya sebagai amanah yang harus dijaga. Pinjol yang mengandung riba dihukumi haram berdasarkan hasil Ijtima Ulama MUI 2021, sedangkan layanan pembiayaan berbasis teknologi dapat dibolehkan apabila memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.
Selain menghindari riba, layanan pinjaman juga harus adil kepada peminjam, termasuk dalam cara penagihan. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang akad, memilih layanan yang berizin, dan berutang sesuai kemampuan. Dengan sikap tersebut, kemudahan teknologi dapat dimanfaatkan tanpa melanggar aturan Allah.
- Al-Qur’an al-Karim. QS. Al-Ma’idah ayat 2; QS. Al-Baqarah ayat 275, 278-280, dan 282.
- Al-Bukhari, M. bin I. Shahih al-Bukhari, hadis no. 2287. Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim, hadis no. 1564 dan 1598.
- Andany, W. (2021a, 13 November). Alternatif pendanaan di tengah fatwa haram pinjol MUI. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211112101105-83-720126/alternatif-pendanaan-di-tengah-fatwa-haram-pinjol-mui
- Andany, W. (2021b, 16 November). Agar terhindar riba pinjol yang diharamkan MUI. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211116073812-78-721673/a gar-terhindar-riba-pinjol-yang-diharamkan-mui
- bisnis. com. (2025, 13 Maret). AFSI dorong MUI beri rekomendasi aturan bagi hasil untukfintech syariah. https://finansial.bisnis.com/read/20250313/563/1860892/afsi-dorong-mui-beri-rekomendasi-aturan-bagi-hasil-untuk-fintech-syariah
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- hukumonline (t.t.). Pinjol berbasis syariah, berikut aturan dan tipsnya.https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjol-berbasis-syariah-berikut-aturan-dan-tipsny a-lt603cb45060b4c/
- VIVA (2021). Tak hanya uang kripto, fatwa MUI juga haramkan pinjol. https://www.viva.co.id/bisnis/1422430-tak-hanya-uang-kripto-fatwa-mui-juga-haramkanpinjol https://www.viva.co.id/bisnis/1422430-tak-hanya-uang-kripto-fatwa-mui-juga-haramkanpinjol
Maysa Frianto, Mahasiswa STMIK Tazkia Bogor (NIM 251552010023)

























