JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa Demul memberikan tanggapan atas kritik dari mantan Wakil Presiden Indonesia, Maruf Amin. Kritik itu terkait dengan alokasi hibah untuk pesantren dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025.
Demul menegaskan bahwa dirinya terbuka dengan setiap masukan, termasuk dari tokoh nasional seperti Ma’ruf Amin. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas koreksi tersebut karena dianggap sebagai bentuk perhatian bagi pembangunan di Jawa Barat.
“Oh iya, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengoreksi saya,” ujar Demul saat ditemui di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu, 17 Agustus 2025.
Menurut Demul, apa yang ia putuskan sebagai gubernur bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan umat. Ia menegaskan bahwa program pemerintah provinsi harus tetap berpihak kepada masyarakat luas.
Meski dikritik, Demul memastikan tidak ada rencana untuk menghapus hibah bagi pesantren di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa perubahan APBD 2025 hanya akan melakukan evaluasi, bukan menghilangkan bantuan.
“Jadi pemerintah provinsi bukan menghapus bantuan hibah pesantren, tetapi menunggu proses evaluasi. Hal ini penting agar distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya,” jelas Demul.
Evaluasi tersebut, kata Demul, menjadi langkah penting agar bantuan tidak salah sasaran. Dengan begitu, pesantren yang benar-benar membutuhkan bisa lebih terbantu melalui hibah yang disalurkan pemerintah.
Lebih lanjut, Demul juga menyoroti pemerataan distribusi hibah. Ia tidak ingin bantuan hanya menumpuk di daerah tertentu, sementara wilayah lain di Jawa Barat kurang mendapatkan perhatian.
Dengan sistem baru, distribusi dana hibah pesantren diharapkan bisa lebih merata. Tidak hanya di kabupaten tertentu, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat secara adil.
“Artinya, jangan sampai hibah hanya menumpuk pada dua kabupaten saja, seperti Garut dan Tasikmalaya. Mulai tahun 2026, kita akan tata ulang agar lebih merata,” tegasnya.
Rencana penataan distribusi hibah pada tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diharapkan bisa lebih berkembang dengan dukungan dana pemerintah.
Dengan kebijakan ini, Demul ingin memastikan bahwa pesantren di seluruh Jawa Barat dapat tumbuh bersama. Pemerataan bantuan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di daerah.
Sebagai penutup, Demul kembali menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari proses demokrasi. Ia menilai masukan dari Ma’ruf Amin menjadi bahan evaluasi agar program hibah pesantren semakin baik di masa mendatang.
