YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Di negeri yang sering terdengar bising oleh godaan angka dan fasilitas, kisah KH Saifuddin Zuhri terasa seperti bisikan dari masa silam yang jernih. Bukan kisah heroik yang menggelegar, melainkan keheningan sikap di tengah riuh kekuasaan. Ia, seorang menteri agama di era Soekarno, menolak rumah dinas. Sebuah pilihan yang seperti kecil, mungkin, tapi di dalamnya tersembunyi semesta moral yang luas.
Karena kuasa, seringkali, adalah topan yang memorakporandakan kesederhanaan. Ia datang bersama fasilitas, hak istimewa, dan godaan untuk “mengambil” apa yang tersedia. Kiai Zuhri tahu ini. Ia merasakan ketakutan—seperti pengakuannya dalam buku “Berangkat dari Pesantren” —saat nama menteri disematkan padanya. Bukan euforia, tapi gentar. Sebuah ketakutan yang langka di zaman ini, di mana jabatan lebih sering dikejar dengan ambisi ketimbang perenungan.
Penolakan rumah dinas itu, pada dasarnya, adalah penolakan terhadap mentalitas “hak”. Ia memilih menyicil rumah sendiri di Hang Tuah, menegaskan jarak antara pribadi dan jabatan. Ketika didesak, jawabannya ringkas: “Tidak. Saya menteri agama. Tidak seharusnya sama dengan menteri yang lain..”. Kalimat ini bukan retorika kosong, tapi cermin dari jiwa yang sadar akan fatwa moral.
Sang Menteri itu tidak hanya menggunakan cermin diri dari statusnya, menteri agama harus paling di depan dalam urusan moral, tapi juga telah memilih jarak. Bukan karena tak berhak, tapi karena tahu persis hak bisa menjelma beban, bahkan racun. Sebuah rumah dinas, yang semestinya jadi penanda status, ditampiknya. Ia lebih memilih menyicil, membangun dari keringat sendiri, sebidang rumah di Hang Tuah. Ada cermin di sana, memantulkan wajah kesederhanaan di tengah godaan fatamorgana kekuasaan.
Tapi cermin itu tak sekadar memantulkan. Ia juga menggugat. Manakala rumah yang dicicil lunas itu, justru disumbangkannya ke Nahdlatul Ulama. Sebagian mungkin mengernyitkan dahi: bagaimana dengan anak-anaknya? Di situlah letak keindahannya. Ia memutus mata rantai warisan materi, menggantinya dengan warisan etos. Bahkan tawaran “pesangon” pensiunan yang kabarnya saat itu mencapai Rp 200 juta, ditolak mentah-mentah.
“Siapa tahu bertepatan dengan setan lewat,” ujarnya. Metafora yang getir, mengingatkan kita betapa tipisnya batas antara kemaslahatan dan khianat.
Jarak itu juga terlihat saat adik iparnya, seorang veteran, meminta bantuan untuk naik haji. Saifuddin menolak. Bukan karena benci, tapi karena cinta pada integritas. “Coba kamu orang lain, sudah lama aku hajikan,” katanya. Hubungan darah tak boleh menodai sumpah jabatan.
Keteladanan KH Saifuddin Zuhri bukan soal menolak uang semata, tapi soal konsistensi jiwa. Ia memilih hidup sebagai pedagang beras dan pengajar setelah pensiun, seolah ingin berujar, “Jabatan itu sementara, martabat itu abadi.” Dalam riwayat hidupnya, kita menemukan esensi kepemimpinan sejati: ia yang memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan menumpuk privilese. Kita, di zaman bising ini, rindu pada jarak dan cermin seperti itu.
Dr. KH. Aguk Irawan MN, Lc., MA., Pengasuh Pesantren Baitul Kilmah Yogyakarta, Santri Alumni Darul Ulum, Langitan. Pernah kuliah jurusan Aqidah-Filsafat di Al-Azhar University Cairo dan Sekolah Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Pengajar Antropologi-budaya di STIPRAM Yogyakarta, serta di Ma’had Aly KH. Ali Maksum Krapyak dan STAI Pandanaran Yogyakarta. Buku terbarunya terbit di penerbit Mizan Group; Genealogi Etika Pesantren, Kajian Intertekstual (2018) dan Sosrokartono, Sebuah Biografi Novel (2018).
