Kepuasan Publik 79,3 Persen, Syafrudin Budiman Apresiasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menurut Syafrudin, tingkat kepuasan publik yang mencapai 79,3 persen berdasarkan survei Indonesia Network Election Survey (INES) menjadi salah satu indikator yang patut dicermati dalam melihat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan survei tersebut dilakukan untuk membaca pendapat masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahan. Hasilnya mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen.

“Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Tentu survei harus dibaca secara objektif, tetapi angka ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Syafrudin Budiman, Senin (28/9/2026) di Jakarta.

Gus Din, sapaan akrab Syafrudin, mengatakan apresiasi tersebut tidak hanya didasarkan pada angka survei, tetapi juga pada sejumlah indikator pembangunan dan kebijakan pemerintah selama hampir dua tahun terakhir.

Syafrudin menilai salah satu fondasi penting pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2024 sebesar 5,03 persen. Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia kembali tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif. Ini penting karena pemerintahan Prabowo berjalan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang dagang, gejolak geopolitik hingga perubahan rantai pasok dunia,” ujar Syafrudin.

Ia menilai pertumbuhan tersebut harus terus diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM serta peningkatan daya beli masyarakat.

Menurut Syafrudin, pemerataan ekonomi menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo. Kebijakan penguatan ekonomi desa, koperasi, UMKM, petani, nelayan dan pembangunan infrastruktur daerah dinilai diarahkan agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi.

Dalam bidang infrastruktur, pemerintah pada Juni 2026 meresmikan 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi. Pemerintah juga meresmikan lima bendungan dengan total nilai kontrak sekitar Rp9,79 triliun yang antara lain mendukung irigasi, ketahanan pangan dan penyediaan air.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada kota-kota besar, tetapi juga konektivitas daerah, irigasi, ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Syafrudin juga mengapresiasi sejumlah program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi pendidikan, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat serta program hilirisasi energi.

Program MBG, kata dia, memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menciptakan permintaan terhadap produk petani, peternak, nelayan, UMKM dan pelaku usaha lokal.

Sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah telah meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Mei 2026, sementara pemerintah menargetkan pengoperasian koperasi secara optimal di seluruh Indonesia.

“MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kombinasi kebijakan yang menarik karena menyatukan agenda sosial dengan pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Syafrudin.

Ia juga menyebut revitalisasi pendidikan dan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas dengan perhatian terhadap peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa serta pengembangan Sekolah Rakyat.

Di sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, Syafrudin mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat hilirisasi dan tata kelola komoditas strategis.

Pemerintah juga membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2026. PT DSI diarahkan menjadi instrumen penguatan tata kelola serta konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui sistem ekspor satu pintu.

“DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah agar kekayaan sumber daya alam memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” kata Syafrudin.

Menurutnya, hilirisasi energi dan sumber daya alam harus terus dikawal agar tidak berhenti pada peningkatan investasi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, lapangan kerja dan penerimaan negara.

Syafrudin juga memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penertiban kebocoran kekayaan negara.

Presiden Prabowo berulang kali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi. Pemerintah juga menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk KPK, serta menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan.

“Prinsipnya sederhana, uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.

Di bidang luar negeri, Syafrudin menilai pemerintahan Prabowo juga aktif memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perdagangan global.

Salah satu contoh adalah diplomasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat yang menghasilkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen serta fasilitas tarif nol persen bagi sejumlah produk unggulan Indonesia.

Pemerintah juga terus mendorong penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses pasar Indonesia ke Eropa.

“Presiden Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berbicara mengenai politik luar negeri, tetapi juga bagaimana membuka pasar, memperkuat investasi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia,” katanya.

Syafrudin menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional juga memperlihatkan upaya pemerintah membangun hubungan dengan berbagai kekuatan dunia secara lebih aktif dan pragmatis.

Lebih jauh, Syafrudin menilai karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas, komunikatif dan dekat dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membentuk persepsi publik.

“Pak Prabowo itu sosok yang ceplas-ceplos, apa adanya, merakyat, tetapi tegas ketika mengambil keputusan. Gaya komunikasi seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya,” ujar Gus Din.

Menurutnya, tingkat kepuasan 79,3 persen yang dilaporkan INES dapat menjadi salah satu gambaran mengenai penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun angka survei tetap harus dibaca bersama indikator ekonomi, sosial dan pembangunan lainnya.

“Yang paling penting, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari pemerataan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Syafrudin.

Ia menegaskan, Barisan Pembaharuan 08 akan terus mengawal program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.

“Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Gus Din yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG).

(GD/MSN)