JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, SIP, mengkritik keras munculnya gagasan kabinet bayangan (shadow cabinet) yang dibentuk oleh kalangan oposisi.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun tidak seharusnya berkembang menjadi narasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap perekonomian.
Syafrudin menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang fokus menjalankan agenda Asta Cita sebagai fondasi pembangunan nasional. Berbagai program strategis telah berjalan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Barisan Pembaharuan 08 menilai energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, bukan membangun polemik politik yang berpotensi menurunkan optimisme masyarakat dan dunia usaha,” ujar Syafrudin dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, berbagai indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur positif, inflasi relatif terkendali, investasi terus mengalir, serta berbagai lembaga internasional masih memberikan prospek yang stabil terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut merupakan modal penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui implementasi program-program Asta Cita.
Syafrudin menilai, apabila kabinet bayangan lebih banyak menghadirkan narasi yang pesimistis tanpa menawarkan solusi yang konkret dan realistis, maka hal itu berpotensi menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, setiap kritik sebaiknya disertai gagasan kebijakan yang konstruktif sehingga memperkuat kualitas demokrasi, bukan memperbesar ketidakpastian.
“Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi ‘kabinet halu’ yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik,” tegasnya.
Meski demikian, Syafrudin menegaskan bahwa Presiden Prabowo bukanlah sosok yang anti kritik. Justru, menurutnya, Presiden menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi Indonesia. Kritik yang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan bertujuan memperbaiki kebijakan akan selalu menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah.
“Presiden Prabowo berkali-kali menunjukkan bahwa beliau menghargai perbedaan pendapat. Yang diperlukan adalah kritik yang membangun, bukan narasi yang berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap bangsa sendiri,” katanya.
Dalam bidang penegakan hukum, Syafrudin juga menilai komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi patut diapresiasi. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap berbagai perkara korupsi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Prinsipnya jelas, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlindungan bagi pelaku korupsi, siapa pun orangnya,” ujarnya.
Sebagai organisasi relawan yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo-Gibran, Barisan Pembaharuan 08 menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal seluruh program Asta Cita, sekaligus memberikan masukan apabila diperlukan. Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap evaluasi, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia,” tutup Syafrudin.
