JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Ketua Umum Relawan Prabowo – Gibran, Logis 08 Anshar Ilo, menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum menunjukkan kinerja yang optimal sejak dibentuk pemerintah.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang menghambat efektivitas lembaga tersebut adalah masih banyaknya pejabat yang merangkap jabatan di institusi lain.
Anshar Ilo mengatakan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fokus kerja dan memperlambat pengambilan keputusan strategis yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Danantara dibentuk dengan harapan menjadi motor penggerak investasi nasional yang mampu mengelola aset negara secara profesional dan produktif. Namun hingga saat ini, kontribusinya terhadap perekonomian nasional belum terlihat signifikan,” ujar Anshar Ilo, Rabu (13/05).
Menurutnya, rangkap jabatan menimbulkan persoalan serius, mulai dari terbatasnya waktu dan perhatian pejabat, hingga potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.
Seperti, Rosan Perkasa Roeslani menjabat sebagai CEO Danantara pada saat yang sama juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM (kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM).
Selanjutnya, Dony Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, lalu
Pandu Patria Sjahrir menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara, namun dikenal masih aktif dalam berbagai perusahaan dan entitas investasi swasta.
“Jika para pengambil keputusan masih disibukkan dengan tugas di lembaga lain, tentu sulit bagi Danantara untuk bekerja secara maksimal. Lembaga sebesar ini membutuhkan figur-figur yang fokus penuh dan memiliki komitmen total,” tegasnya.
Anshar juga menilai bahwa Danantara semestinya menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara dan menempatkan investasi pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi Danantara, termasuk menata ulang komposisi pimpinan agar diisi oleh profesional yang dapat bekerja secara independen dan penuh waktu.
“Pemerintah perlu memastikan Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan begitu, lembaga ini dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional,” tutup Anshar Ilo.
(GD)
