Jakarta | LIPUTAN9NEWS
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden (DPP Bara JP), mengkritik keras putusan hakim terhadap kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis. Ia menyatakan bahwa vonis yang dijatuhkan terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama di tengah harapan rakyat akan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para koruptor.
“Rakyat melihat bagaimana ketimpangan vonis terhadap koruptor dibandingkan dengan kasus kecil seperti pencurian ayam atau motor. Dalam beberapa kasus, pelaku pencurian kecil bahkan dihukum hampir setara dengan koruptor yang merugikan negara hingga miliaran rupiah,” tegas Sekjen DPP Bara JP dalam pernyataannya, Selasa (31/12/2024).
Ia menilai bahwa vonis ringan terhadap Harvey Moeis menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keadilan harus ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu, terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak luas pada kehidupan rakyat. “Hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Vonis ini menjadi cermin buruk bagi sistem peradilan kita,” tambahnya.
Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta Jaksa Agung untuk mengajukan banding dan menuntut hukuman setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan. “Presiden sudah memberikan arahan yang jelas, bahwa koruptor harus dihukum berat. Jaksa Agung perlu bertindak cepat agar rasa keadilan rakyat tidak terus-terusan diabaikan,” ujar Sekjen DPP Bara JP.
Sekjen juga menyampaikan pentingnya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan. Ia mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan terhadap negara, tetapi juga penghianatan terhadap rakyat. “Bagaimana rakyat bisa percaya pada sistem hukum jika pelaku korupsi yang merampas hak rakyat mendapatkan hukuman yang begitu ringan?” katanya.
Masyarakat, menurutnya, perlu terus bersuara agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius dalam menindak koruptor. “Hukuman berat terhadap koruptor bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi rakyat. Kita tidak ingin lagi melihat ketimpangan seperti ini terjadi,” ujarnya.
Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan perbaikan nyata dalam sistem hukum Indonesia. Namun, publik juga menunggu langkah konkret dari jaksa agung dan pemerintah untuk memastikan bahwa banding akan diajukan dan keadilan benar-benar ditegakkan. (GD)
