Jakarta, LIPUTAN 9
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai pencairan bansos dengan cara dirapel tidak perlu dipolitisasi. Sebab, hal ini bukanlah yang pertama kali terjadi tapi juga pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
“Bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga sering dirapel. Seharusnya tidak perlu dipolitisasi. Jangan halangi pemerintah untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan,” kata R Haidar Alwi, Jumat (2/2/2024).
Adapun bansos yang pernah dirapel di antaranya BLT El Nino periode November-Desember 2023 yang cair di Desember 2023, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Mei -Juni 2023 yang cair di Juni 2023, BLT dan BPNT periode April-Juni 2022 yang cair di April 2022, dan lain-lain.
“Ada yang rapelannya cair di akhir periode dan ada juga rapelannya yang cair di awal periode. Jadi kalau misalkan yang dipermasalahkan kenapa bansos 2024 rapelannya cair di awal, itu tidak tepat karena sebelumnya juga pernah cair di awal periode,” tutur R Haidar Alwi.
Dirinya mengingatkan bahwa bansos adalah untuk rakyat, bukan untuk pejabat atau politisi. Dengan demikian pencairannya melihat permasalahan dan kebutuhan rakyat.
“Rakyat itu maunya yang cepat. Kalau bisa cair di awal kenapa harus ditunda? Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat? Politisi kan maunya diperlambat untuk kepentingan politik mereka. Tapi bantuan itu kan untuk rakyat, rakyat yang merasakan kesulitan,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan pihak-pihak yang mendiskreditkan Presiden Jokowi seolah-olah pencairan bansos dengan cara dirapel adalah untuk kepentingan pemilu.
“Justru pihak-pihak yang mempermasalahkan inilah yang sebenarnya memanfaatkan momentum pemilu untuk mempolitisasi pencairan bansos dengan cara dirapel karena kebetulan tahun ini bertepatan dengan momentum pemilu,” kata R Haidar Alwi.
Haidar menduga pihak-pihak tersebut sengaja mempolitisasi bansos karena dilatarbelakangi oleh kecemburuan dan ketakutan terhadap Presiden Jokowi.
“Mereka cemburu melihat kedekatan dan kemesraan Pak Jokowi dengan pihak lain sehingga mereka khawatir dan takut Pak Jokowi bersama para pendukungnya tidak berpihak kepada mereka di pemilu nanti. Mereka takut kalah,” jelasnya.
Menurutnya, atas alasan itulah kemudian banyak pihak terus berupaya menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Serangan-serangan politik tidak hanya menargetkan Presiden Jokowi, tapi juga menyasar orang-orang di sekitarnya.
“Mulai dari isu Pak Jokowi memihak 02, isu perpecahan di kabinet sampai pencairan bansos dijadikan bahan untuk menyerang beliau. Bahkan Mensesneg Pratikno pun juga ikut diserang, dipukul melalui media,” tegas R Haidar Alwi.
Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bansos berupa bantuan langsung tunai Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret. Pencairan dirapel tiga bulan atau sekaligus Rp 600 ribu pada Februari. Sejumlah pihak lantas menuduh Presiden Jokowi mempolitisasi bansos karena Februari adalah bulan pemilu. (Ai)
