JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Se-Nusantara (BEM PTNU Se-Nusantara) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan pengalihannya menjadi dipilih oleh DPRD.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Saudara Achmad Baha’ur Rifqi menilai bahwa wacana tersebut merupakan kemunduran demokrasi lokal dan berpotensi menjauhkan rakyat dari ruang partisipasi politik yang substansial.
BEM PTNU mencermati bahwa wacana ini mendapatkan respons beragam dari partai politik nasional, antara lain, Partai yang menyatakan mendukung penghapusan Pilkada langsung:
- Partai Golkar
- Partai Gerindra
- PKB
- PAN
Partai yang menyatakan menolak:
- PDI Perjuangan
Partai yang belum menentukan sikap secara resmi:
- Partai NasDem
- PKS
- Partai Demokrat
Menurut BEM PTNU, konfigurasi sikap tersebut menunjukkan bahwa isu penghapusan Pilkada langsung bukan aspirasi tunggal rakyat, melainkan wacana elite yang masih problematik dan jauh dari konsensus publik.
BEM PTNU menegaskan bahwa secara faktual, DPRD belum sepenuhnya menjalankan fungsi representasi rakyat secara ideal. Realitas politik menunjukkan masih kuatnya dominasi kepentingan elite partai, pragmatisme politik, serta praktik transaksional dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif daerah.
“Dalam banyak kasus, keputusan DPRD lebih merepresentasikan kepentingan partai dan elite politik dibanding aspirasi riil masyarakat di daerah. Menyerahkan sepenuhnya pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru berisiko mempersempit kedaulatan rakyat,” tegas Baha’.
Menurut Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan daerah. Melalui Pilkada langsung, rakyat memiliki hak untuk menilai, memilih, sekaligus menghukum secara politik kepala daerah yang gagal menjalankan amanah publik.
Penghapusan Pilkada langsung dinilai akan:
- Mengurangi partisipasi politik warga, terutama masyarakat akar rumput.
Memperlemah akuntabilitas kepala daerah, karena legitimasi tidak langsung berasal dari rakyat. - Memperbesar potensi oligarki politik lokal, di mana kekuasaan berputar di lingkaran elite terbatas.
BEM PTNU juga menolak argumentasi efisiensi anggaran sebagai dalih penghapusan Pilkada langsung. Menurutnya, demokrasi memang memiliki biaya, namun biaya demokrasi jauh lebih murah dibanding biaya kerusakan tata kelola akibat kekuasaan yang tidak akuntabel.
“Solusi atas mahalnya Pilkada bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, melainkan dengan memperbaiki tata kelola pemilu, pengawasan, dan penegakan hukum,” lanjut pernyataan tersebut.
BEM PTNU Se-Nusantara menyerukan:
- Pemerintah dan DPR untuk menghentikan wacana penghapusan Pilkada langsung.
- Penguatan fungsi representasi DPRD melalui reformasi internal, transparansi, dan akuntabilitas.
- Pelibatan publik, akademisi, dan masyarakat sipil dalam setiap pembahasan kebijakan strategis terkait demokrasi.
- BEM PTNU menegaskan komitmennya untuk terus berdiri bersama rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi, dan memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan ditarik kembali ke ruang elite kekuasaan.
