JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Saya bukan ahli ekonomi. Saya hanya seorang anak bangsa yang mencoba membaca keadaan dan mempertanyakan arah kebijakan negara. Ketika kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi, kita tidak boleh menganggapnya sebagai persoalan biasa. Sebab, BBM bukan sekadar urusan kendaraan, melainkan urat nadi ekonomi rakyat.
Petani membutuhkan energi untuk mengolah lahan dan mendistribusikan hasil panen. Nelayan membutuhkannya untuk melaut. Pedagang kecil membutuhkannya untuk menjaga biaya usaha tetap terjangkau. Ketika akses energi terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya waktu, melainkan juga penghasilan dan ketahanan pangan masyarakat.
Di tengah situasi ini, publik patut mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah. Apakah besarnya pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah direncanakan secara proporsional tanpa mengorbankan kebutuhan energi rakyat?
Saya tidak sedang menuduh bahwa anggaran subsidi BBM dan LPG dialihkan untuk membiayai MBG. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen anggaran dan penjelasan resmi pemerintah. Namun, mempertanyakan transparansi anggaran adalah hak warga negara, bukan tindakan melawan pemerintah.
Kita tidak perlu mempertentangkan gizi anak dengan kebutuhan energi rakyat. Keduanya sama-sama penting dan harus dipenuhi negara.
Pemerintah harus menjelaskan penyebab kelangkaan BBM secara terbuka: apakah persoalan pasokan, distribusi, tata kelola, atau kebijakan anggaran. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menanggung dampak, sementara akar persoalannya tidak pernah diterangkan secara terang.
Sebagai Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara, saya melihat persoalan ini juga berkaitan dengan nasib petani. Bagaimana kita berbicara tentang swasembada pangan apabila kepastian energi untuk produksi dan distribusi belum sepenuhnya terjamin?
Program MBG semestinya memperkuat ekosistem pangan nasional dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Sementara itu, kebijakan subsidi energi harus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses yang terjangkau.
Saya mungkin bukan ekonom, tetapi saya percaya bahwa setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak cukup meminta masyarakat percaya; pemerintah juga wajib membuka data dan menjelaskan kebijakannya.
Kritik ini bukan penolakan terhadap MBG, melainkan tuntutan agar seluruh program negara berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar rakyat lainnya.
Sebab, mencintai negara bukan berarti membenarkan semua kebijakannya. Terkadang, cinta kepada bangsa justru mengharuskan kita mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman.
Hari ini, pertanyaan saya sederhana: ketika BBM langka dan anggaran negara begitu besar, sudahkah pemerintah memastikan bahwa prioritas pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat?
Negara tidak boleh membuat rakyat terus menebak-nebak. Anggaran harus transparan, kebijakan harus terukur, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan akhirnya.
M. Nadhim Ardiansyah, Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara
