YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Catatan tebal yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa para ulama desa dan guru-guru agama (komunitas pesantren) selalu memberikan perlawanan terhadap penjajah sejak mula colonial hadir. Strategi melawan penjajah baru mengalami perubahan setelah berakhirnya tiga peristiwa penting pada paruh kedua abad XIX, yaitu Perang Paderi (1821-1837) yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro) dan Perang Aceh (1873-1904).
Ketiga perang besar tersebut berakhir dengan kekalahan. Wilayah-wilayah Mingkabau, Jawa, Aceh dikuasai Belanda. Akibat Perang yang panjang ini Belanda memberlakukan kebijakan politik dan kontrol yang sangat kejam supaya mendapatkan kekayaan setelah menghabiskan banyak biaya dalam perang. Kebijakan yang paling terkenal kejam, memiskinkan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia adalah tanam paksa.
Kebijakan yang keras dari Belanda ini menyebabkan rakyat (khususnya umat Islam) terpinggirkan ke pedalaman desa. Pada situasi ini, karena rakyat tidak mungkin mengakses pendidikan Belanda, maka pesantren menjadi satu-satunya tempat bagi pendidikan rakyat. Dampak lain dari situasi ini adalah berubahnya strategi perlawanan kepada penjajah, dari pola perang secara militer ke perlawanan damai dan terorganisir melalui pendidikan dan kebudayaan. Maka berdirilah banyak pesantren yang dipimpin oleh para mantan pasukan perang, dan lahir pula berbagai organisasi yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang luas.
Pesantren dan organisasi-organisasi itulah yang dipergunakan sebagai sarana meneguhkan perlawanan kepada penjajah dan menghindari-menolak kebudayaan barat. Tokoh-tokoh pesantren mendirikan berbagai institusi yang menunjukkan kecintaannya kepada bangsa dan negara seperti Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Tanah Air), Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah Air). Selan itu tokoh-rokoh pesantren terlibat dalam berbagai gerakan seperti di Sarekat Islam yang dipimpin HOS Cokroaminoto dan Studi Klub Indonesia yang dipimpin tokoh nasionalis Dr. Sutomo.
Para tokoh pesantren sangat menyadari pentingnya persatuan umat Islam, sehingga ketika pertentangan antara pengikut madzhab yang mayoritas berafiliasi ke pesantren dengan kelompok modernis (seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam) meruncing, maka KH. Hasyim Asy’ari mengajak untuk mengakhir konflik atas hal-hal furu di dalam Islam supaya bisa bersama-sama melawan penjajah Belanda. Hasilnya, lahirlah badan federasi bagi organisasi Islam yang diikuti 13 organisasi Islam tradisional dan modernis, bernama MIAI (Majlis Al-Islam A’la Indonesia) pada tahun 1937. Selain sebagai tali pemersatu antar umat Islam, MIAI juga menjadi sarana melawan penjajah secara non kooperatif. Untuk mendekatkan pada cita-cita kemerdekaan, MIAI bergabung dengan badan federasi kelompok nasionalis GAPI (Gabungan Politik Indonesia).
Namun harus di catat pula bahwa tidak semua gerakan melawan penjajah yang dilakukan komunitas pesantren (dan juga kelompok Islam yang lain) dilakukan secara non kooperatif. Pada masa Jepang melalui Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) komunitas pesantren kepada Jepang sangat kooperatif. Pada masa itu jabatan-jabatan strategis diserahkan kepada tokoh muslim seperti KH. Hasyim Asy’ari. Politik Akomodasi ini dikritik sebagai kemunduran pesantren terhadap perlawanan penjajah. Namun KH. A. Wahid Hasyim memberikan argumentasi, bahwa dengan kooperatif dimaksudkan sebagai cara untuk memperjuangkan dan menyiapkan pencapaian kemerdekaan Indonesia yang lebih cepat. Karena Jepang telah menipu, maka harus ditipu dengan cara kita untuk Indonesia merdeka. Ini merupakan cara membangun relasi kuasa yang lebih strategis dan taktis dalam rangka pencapaian cita-cita nasional yang lebih besar, Indonesia merdeka.
Dr. Nurul Huda SA, Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Menyelesaikan Pendidikan sarjana dan magister di UIN Sunan Kalijaga. Mendapatkan gelar Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) dari Universitas Negeri Yogyakarta. Anggota Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI). Alumni Pondok Pesantren Al-Qur’aniyy Mangkuyudan Solo dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Salah satu pendiri Pondok Pesantren Bumi Cendekia dan Pondok Pesantren Inovasi Bangsa Yogyakarta.
