Sprindik Umum Terbit, Haji Lilur Minta KPK Segera Tangkap Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemerikasaan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (07/08/2025) di Kantor KPK Jakarta Pusat.

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Kasus yang menyeret adik kandung Ketua Umum PBNU itu kini telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Perubahan status itu dibarengi dengan terbitnya Sprindik Umum.

Selain Yaqut sebeumnya, KPK juga telah memeriksa Khalid Basalamah. KPK menyatakan terus mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran sejumlah pihak.

“Dengan adanya sprindik umum ini, kami lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti dan informasi,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (09/08/2025).

Menanggapi Naiknya status penyelidikan ke penyedikan dan terbitnya sprindik umum itu, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Haji Lilur), tokoh pergerakan anti korupsi bergelar KRH Krendo Panulahar itu menyatakan dukungan penuh kepada KPK.

Haji Lilur mendesak agar para pihak yang terlibat segera ditangkap dan diproses hukum.

“Saya bersama ratusan juta warga NU akan selalu mendukung KPK. Segera tangkap dan penjarakan para koruptor kasus tipikor kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut,” ucap tegaas Haji Lilur, yang juga cicit Sayyid Ali Murtadho, Ahad (10/08/2025).

Kata Haji Lilur, hingga kini masih banyak orang di lingkaran Yaqut Cholil Qoumas yang merasa aman karena belum pernah dipanggil sebagai saksi. Namun, dengan keluarnya sprindik umum, ia menilai situasi tersebut akan berubah.

“Koruptor itu dilaknat Allah. Apalagi jika korupsi terjadi di urusan haji, tentu lebih besar lagi laknatnya. Semua yang terlibat dan melindungi para koruptor ini harus dipenjara,” tegasnya.

Haji Lilur juga menyampaikan peringatan keras kepada pengurus PBNU yang terkait dengan kasus kuota haji.

“Jika ternyata banyak pengurus PBNU terlibat dalam kasus korupsi kuota haji ini, maka inilah PBNU terlaknat sepanjang sejarah berdirinya NU. Semua pengurus harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

(MFA)