Kabupaten Bekasi Bebaskan Tunggakan PBB

“Insya Allah kami akan menyesuaikan dengan arahan Bapak Gubernur,” ujar Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, seusai menghadiri acara Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, daikutip dari Tempo, Selasa, 19 Agustus 2025.

Asep mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi memberikan saran langsung agar Pemkab Bekasi membebaskan tunggakan PBB warga. Saran tersebut kemudian diterima dan segera dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menurut Asep, dasar utama kebijakan ini adalah karena pihaknya melihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tidak stabil. Dengan begitu, pembebasan tunggakan PBB diharapkan dapat meringankan beban warga.

Selain itu, Asep berharap masyarakat tetap disiplin membayar pajak di masa mendatang. “Pertimbangannya, kondisi ekonomi sekarang memang kurang baik. Dengan kebijakan Pak Gubernur, kami mengikuti saran tersebut,” kata Asep.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan PBB perorangan. Kebijakan ini ia cetuskan dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Provinsi Jawa Barat mengimbau bupati dan wali kota memberikan pembebasan tunggakan PBB perorangan untuk semua golongan, terhitung 2024 ke belakang, seperti halnya pembebasan pajak kendaraan bermotor,” kata Dedi dalam salah satu video unggahan di Instagram pribadinya.

Dedi menekankan bahwa beban pajak yang berat seharusnya diringankan agar mendorong kepatuhan masyarakat.

Kebijakan ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah mengelola pendapatan pajak demi kesejahteraan bersama.

“Imbauan ini semoga diikuti seluruh masyarakat. Dengan kesadaran penuh, masyarakat taat bayar pajak dan pemerintah mampu mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

(RDN)