SOLO | LIPUTAN9NEWS
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap tegas menolak rencana Reuni 212 yang akan dilakukan diberbagai Wilayah dan kota kota besar di Indonesia. Reuni 212 dinilai rawan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berhaluan keras dengan ideologi Transnasional, khilafah, jaringan terorisme, serta Ikhwanul Muslimin yang telah dilarang di berbagai negara.
Kegiatan ini disinyalir bukan hanya sekedar reuni bejilid – jilid, namun sebagai ajang konsolidasi dan diduga membuat agenda makar yang membakan keamanan dan keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum PNIB, Gus Wal, dalam pernyataan sikap yang dirilis di Solo.
Menurut PNIB, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa momentum seperti Reuni 212 kerap dijadikan panggung oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di dalam lingkaran gerakan FPI dan HTI mengingat kedua kelompok tersebut telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Perpu Ormas karena bertentangan dengan ideologi negara serta dinilai mengancam ketertiban, kenyamanan, keselamatan dan keamanan publik.
PNIB juga membandingkan ketegasan Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah mengambil langkah tegas dan keras terhadap kelompok-kelompok serupa. Malaysia, misalnya, melarang aktivitas kelompok Wahabi karena dinilai meresahkan masyarakat serta menimbulkan fragmentasi sosial.
“Sementara itu, Arab Saudi menerapkan hukuman berat sampai tingkat hukuman mati bagi para penyeru khilafah dan pelaku aksi terorisme yang mengancam keamanan negara,” ujar Gus Wal, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, pada tingkat global, Amerika Serikat telah melarang keberadaan dan aktivitas Ikhwanul Muslimin karena dianggap memiliki jaringan terorisme internasional yang berpotensi menginspirasi ekstremisme radikaisme terorisme politik berkedok keagamaan.
“PNIB menilai pendekatan negara-negara tersebut dapat menjadi rujukan kepada Indonesia bahwa kewaspadaan terhadap gerakan ideologi transnasional yang mengusung ideologi khilafah Terorisme bukan sekadar isu lokal, tetapi tantangan global,” terangnya.
Ia menegaskan Indonesia tidak boleh lengah. Setiap gerakan yang membuka ruang bagi ideologi khilafah, radikalisme, anarkisme ekstremisme dan jaringan politik maupun terorisme transnasional yang sangat berbahaya karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia harus dihentikan.
“Ketegasan pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum Desnsus 88, BNPT, POlri dan TNI adalah syarat utama untuk menjaga Pancasila, keamanan, keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia serta demi keutuhan NKRI,” ucapnya.
PNIB juga menyebut bahwa Indonesia perlu memastikan tidak ada celah hukum maupun politik yang dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dengan organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin. PNIB menilai pengawasan harus diperkuat, termasuk terhadap entitas politik yang dianggap membawa agenda yang sejalan dengan ideologi tersebut.
“Indonesia harus belajar dari negara-negara seperti malaysia, arab saudi, amerika Serikat dll yang sudah mengambil langkah tegas dan keras demi mencegah tumbuhnya gerakan ekstrem yang merusak kehidupan bermasyarakatberbangsa dan bernegara,” jelasnya.
PNIB menekankan, tidak boleh ada toleransi terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Khilafah teroeiame yanh selalu mengadakan kegaiatan tahunan reunk 212, negara dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum Densus 88, BNPT, Polri dan TNI wajib tegas menolak acara reuni 212 dimanapun berarada.
PNIB menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh masyarakat dan pemerintah, Densus 88, BNPT, Polri dan TNI bersama-sama waspada terhadap ruang-ruang publik yang berpotensi ditunggangi kelompok ekstrem.
“Utamanya kegiatan Reuni 212 yang dinilai memiliki risiko tinggi dimanfaatkan kembali oleh kelompok-kelompok terlarang HTI FPI JAT JAD yang ingin bengkit kembali dengan sarana mengadakan konsolidasi Reuni 212, Kami meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum Densus 88, BNPT, Polri dsn TNI untuk menolak, melerang dan membunarkan acara reuni 212 dimanapun berada,” pungkanya.
