JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pesantren Lirboyo, Kediri, berencana menggelar Musyawaroh Kubro bertajuk “Masayikh Memanggil” pada Minggu, 21 Desember 2025, dengan mengundang seluruh pengurus PBNU, Lembaga, Banom, Wakil PWNU, PCNU, PCINU, Pengasuh Pesantren dan seluruh elemen Muktamar. Agenda resminya adalah untuk meneguhkan keutuhan jam’iyyah Nahdlatul Ulama di tengah krisis kepemimpinan.
Namun, forum ini patut diduga menjadi kedok untuk mengakomodasi kepentingan politik Gus Yahya dan para pembelanya, di tengah statusnya yang sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU. Beredar dugaan kuat bahwa netralitas forum tercederai sejak awal karena adanya tanda tangan Gus Yahya pada surat undangan.
Setidaknya ada dua poin krusial menjadi sorotan tajam dan memicu perdebatan di kalangan nahdliyin. Pertama, adanya bukti kuat yang menjadi dasar keraguan atas netralitas acara ini adalah adanya tanda tangan KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pada undangan resmi Musyawaroh Kubro.
Padahal, fakta hukum organisasi menunjukkan bahwa per 26 November 2025, Gus Yahya resmi dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU berdasarkan surat edaran dan keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. Segala wewenang dan hak yang melekat pada jabatannya telah gugur, dan ia tidak berhak bertindak atas nama organisasi.
Dengan statusnya yang sudah diberhentikan secara tidak hormat dari posisi Ketua Umum, tanda tangan Gus Yahya pada undangan tersebut menimbulkan kesan bahwa ia masih menggunakan atribut dan wewenang yang bukan lagi haknya. Hal ini secara langsung mencoreng marwah forum Masayikh di Lirboyo yang seharusnya netral dan berwibawa, mengubah “lembaran putih” forum kiai sepuh menjadi ternoda oleh kontroversi status kepemimpinan.
Kedua, dugaan adanya upaya sistematis yang memperalat marwah dan kewibawaan kiai sepuh, dengan “kongkalikong” para ‘gus’ di belakang layar. Beberapa nama, seperti Gus Atho disebut-sebut sebagai inisiator bersama Gus Salam yang diduga memiliki agenda tersendiri, memanfaatkan kharisma Lirboyo dan para masayikh untuk tujuan politik praktis.
Alih-alih murni menjadi forum pencarian solusi demi keutuhan jam’iyyah, muncul kekhawatiran bahwa acara ini dirancang untuk menciptakan legitimasi tandingan atau dukungan politis bagi kubu Gus Yahya pasca-pemecatannya.
Keterlibatan aktif pihak-pihak yang terafiliasi kuat dengan salah satu kubu yang sedang berkonflik (kubu Gus Yahya) dalam kepanitiaan atau inisiasi acara, menguatkan dugaan bahwa “Masayikh Memanggil” adalah manuver politik yang dibungkus jubah forum kultural untuk mencari solusi di tengah ketegangan. Musyawaroh Kubro di Lirboyo adalah forum yang sangat dinantikan untuk menjernihkan suasana di tubuh NU.
Namun, jika kekhawatiran ini benar adanya, penyelenggaraan forum dan netralitasnya patut akan dipertanyakan. Pihak Lirboyo dan para inisiator dituntut untuk memberikan klarifikasi transparan demi menjaga marwah pesantren dan kewibawaan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan..Wallahualam bishawab.
