JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, mengkritik sikap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung ke dalam Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump.
Yon Machmudi menegaskan, PBNU seharusnya tidak sekadar mengekor kebijakan pemerintah, melainkan aktif memberikan masukan demi kedaulatan Palestina. PBNU hendaknya memberikan Tausiyah Geopolitik untuk Presiden.
“Bukan masalah dukung-mendukung, tetapi lebih kepada mendorong dan mengingatkan terus kepada pemerintah,” ujar Yon Machmudi pada Senin (02/02/2026).
Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam dewan tersebut harus diukur dari capaian kemerdekaan Palestina, bukan sekadar proses perdamaian semu.
Yon Machmudi memperingatkan adanya risiko besar di balik dewan bentukan Trump tersebut. Kehadiran Israel dan Amerika Serikat di dalamnya berpotensi menguatkan kepentingan pihak tertentu yang justru merugikan Palestina. Ia mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadi anggota pasif, tetapi harus berani melakukan negosiasi yang tegas.
“Tujuan akhir Dewan Perdamaian harus menghasilkan perdamaian yang dimulai dengan mengakhiri pendudukan dan mendapatkan kemerdekaan,” terang Ketua Prodi Doktor Kajian Stratejik dan Global SPPB UI tersebut.
Tanpa target yang jelas, keterlibatan Indonesia dikhawatirkan hanya akan terseret dalam blok kepentingan Amerika Serikat.
PBNU didorong untuk segera menyampaikan “tausiyah” atau nasihat geopolitik kepada Presiden Prabowo. Yon menyarankan agar keanggotaan RI dalam Board of Peace tidak bersifat permanen dan fokus utamanya tetap pada penyelesaian krisis di Gaza. Hal ini penting agar diplomasi Indonesia tetap konsisten pada amanah konstitusi.
Isu ini juga memicu dinamika di internal organisasi. Sebelumnya, Gus Yahya menyebut partisipasi RI sebagai langkah kemanusiaan karena dianggap belum ada platform alternatif untuk konsolidasi perdamaian. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan Rais Syuriyah PBNU, KH M Cholil Nafis.
Kiai Cholil Nafis menilai keputusan bergabung tersebut aneh karena posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Kiai Cholil Nafis mendesak Presiden agar Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan yang juga mensyaratkan biaya tertentu tersebut. Ditambah lagi seruan dan kecaman petisi 125 warga Nahdlatul Ulama terhadap PBNU yang mendukung eksistensi RI dalam Board of Peace (BoP) besutan Donald Trump.
