JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa PP Muhammadiyah mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.
Pernyataan Abdul Mu’ti itu disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (03/02/2026). Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa di sejumlah ormas Islam memang terdapat sikap skeptis terkait dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP).
Sikap skeptis itu didasari oleh adanya informasi yang tidak secara utuh diterima. Kemudian, dalam pertemuan dengan sejumlah ormas Islam, Presiden Prabowo membeberkan penjelasan terkait dengan alasan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian.
“Setelah Pak Presiden menyampaikan informasi secara utuh, mulai dari penjelasan umum situasi global, kemudian situasi-situasi di Palestina, dan apa sudah dilakukan Indonesia, Alhamdulillah semua ormas Islam sangat mendukung langkah politik pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian,” ujar Abdul Mu’ti.
Begitu juga dengan PP Muhammadiyah yang turut memahami penjelasan dari Presiden Prabowo terkait alasan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian.
“Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah,”terangnya kepada khalayak media.
Hal senada disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Ia menjelaskan bahwa selain terkait keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP), Presiden juga menjelaskan terkait Kampung Haji dalam pertemuannya dengan sejumlah ormas Islam.
“Alhamdulillah kemarin minggu yang lalu ya, pemerintah Saudi Arabia juga sudah memberikan suatu keputusan resmi bahwa asing sudah bisa membeli properti, tanah, hotel, dan sebagainya di Makkah dan Madinah,” ungkap Prof Nasar.
Pembahasan lainnya adalah terkait akan adanya pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).
Sebelumnya, keputusan Presiden Prabowo dalam ikut sertanya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) mendapatkan reaksi beragam dari rakyat Indonesia. Termasuk MUI yang meminta Presiden menarik diri dari keangotaan Board of Peace (BoP).
