CIREBON | LIPUTAN9NEWS
Nahdlatul Ulama (NU) secara statistik adalah raksasa. Dengan data Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) yang mencatat antara 183 hingga 274 lembaga—mulai dari universitas hingga akademi—NU secara kuantitatif telah memenangkan pertarungan akses pendidikan.
Namun, di balik angka-angka mentereng tersebut, tersimpan sebuah ironi yang menyesakkan dada: banyaknya jumlah kampus belum berbanding lurus dengan kualitas SDM yang mampu menjawab tantangan zaman. Kita sedang menghadapi inflasi kelembagaan namun mengalami defisit substansi.
Masalah paling akut dalam tubuh Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) adalah persoalan kepemilikan dan profesionalisme. Meski membawa label “NU”, faktanya banyak kampus yang secara de facto dikelola layaknya aset keluarga atau perorangan. Bahkan, yayasan-yayasan lokal seringkali terjebak dalam manajemen tradisional yang tertutup, nepotistik, dan jauh dari standar Good University Governance.
Akibatnya, regenerasi kepemimpinan kampus bukan berdasarkan meritokrasi, melainkan garis keturunan atau kedekatan emosional. Dampaknya sistemik: dana sulit dikelola secara transparan, inovasi tersumbat, dan kampus hanya menjadi sekadar tempat “kursus mendapatkan ijazah” ketimbang pusat keunggulan intelektual. Jika kondisi ini dibiarkan, PTNU hanya akan menjadi beban sejarah ketimbang mesin penggerak peradaban.
Secara reflektif, kita harus berani bertanya: Mengapa NU masih mengalami krisis tenaga medis, dokter, insinyur, dan pakar bisnis di tengah ratusan kampus yang dimilikinya? Data lapangan menunjukkan mayoritas PTNU masih “nyaman” membuka jurusan-jurusan ilmu sosial dan keagamaan yang berbiaya operasional rendah.
Padahal, kebutuhan mendesak bangsa hari ini adalah kedaulatan kesehatan, ketahanan pangan (teknologi pertanian), dan transformasi digital (saintis). Bagaimana mungkin kita berharap NU bisa mewarnai kebijakan negara jika kita tidak memiliki suplai teknokrat yang memadai? Ketiadaan fakultas kedokteran, teknik unggulan, dan sekolah bisnis bertaraf nasional di mayoritas PTNU menunjukkan adanya jurang pemisah antara realitas kebutuhan zaman dengan visi pendidikan NU.
NU sedang krisis, bukan dalam jumlah jamaah, tapi dalam jumlah intelektual teknis. Kampus UNU mestinya menjadi ujung tombak jawaban atas tantangan zaman (digitalisasi, teknologi medis). Keberhasilan UNUSA (Surabaya) dan Universitas kultur NU, yaitu Alma Ata (Yogyakarta) yang fokus pada kesehatan adalah pengecualian, bukan aturan. Sebagian besar lainnya masih berjuang mengatasi akreditasi minim.
Solusi atas krisis ini tidak bisa lagi sekadar imbauan atau moratorium. PBNU melalui LPTNU harus melakukan langkah radikal. Pertama, perlunya sentralisasi dan akuisisi strategis: PBNU harus segera menertibkan status hukum yayasan-yayasan lokal. Kampus-kampus yang membawa nama NU wajib diakuisisi secara legal dan manajerial agar tunduk pada satu Roadmap besar kebutuhan organisasi. Tidak boleh ada lagi kampus NU yang berjalan sendiri tanpa arah (disorientasi).
Kedua, radikalisasi kurikulum saintifik: Segera buka kran kerja sama dengan stakeholder global untuk mendirikan jurusan-jurusan eksakta, medis, dan bisnis. Kita tidak butuh seribu sarjana yang sama; kita butuh satu fakultas kedokteran atau teknik yang mampu melahirkan inovator kelas dunia.
Ketiga, rekrutmen profesional. Pengelola kampus harus diambil dari tenaga profesional, bukan sekadar “titipan” pengurus. Mendatangkan dosen tamu dari praktisi industri dan peneliti internasional adalah keharusan, bukan opsi.
Kampus NU bukan sekadar simbol kebesaran jumlah warga (jamaah), melainkan harus menjadi kawah candradimuka bagi terciptanya pemimpin masa depan (jam’iyyah). Menata kembali PTNU adalah bentuk khidmah tertinggi kita kepada umat dan negara.
Karena itu, Fakultas dan Jurusan yang mendesak ada di PTNU dan harus ditambah kuantitasnya, diantaranya adalah Fakultas Medis dan Kesehatan. Meliputi; Jurusan Kedokteran (Umum & Spesialis), Keperawatan & Kebidanan, Ahli Gizi (Nutrisi dan Dietetika), Farmasi/Apoteker, Teknik Laboratorium Medis (Analis Kesehatan), Teknik Radiologi dan Manajemen Rumah Sakit/Kesehatan Masyarakat.
Kemudian Fakultas Sains, Teknologi, & Teknik (Engineering). Meliputi; Jurusan Teknik Komputer/Informatika/Sains Data, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, Teknik Pertanian dan Biomedik (Biomedical Engineering, lalu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan berbagai varian jurusannya.
Keberadaan kampus NU di masa depan tidak bisa hanya mengandalkan “barokah” kiai. Ia harus berakar pada nilai pesantren (Aswaja) namun berdaun pada teknologi modern. Jika tidak segera berbenah, kampus-kampus NU akan menjadi fosil, ditinggalkan zaman, dan PBNU hanya akan mengelola “kantor” bukan “pusat keunggulan.”
Saatnya menjadikan PTNU sebagai “kawah candradimuka” intelektual NU yang moderat, ahli dalam ilmu agama, dan mumpuni dalam saintek. Hanya dengan cara inilah NU benar-benar bisa “Melawan Ketertinggalan Pendidikan”. Jika tidak sekarang melakukan lompatan besar, ratusan kampus itu hanya akan menjadi monumen masa lalu yang gagal menyongsong masa depan. Wallahu’alam bishawab.
KH. Imam Jazuli, Lc., MA., Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
