JOMBANG | LIPUTAN9NEWS
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menaruh perhatian serius terhadap penguatan ekonomi rakyat. Salah satu sorotan utama diarahkan pada tata kelola koperasi desa dan komunitas agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar program administratif pemerintah.
Hal itu terungkap dalam Sidang Pleno Pengesahan Hasil Sidang Komisi Rekomendasi Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).
Dalam sidang tersebut, Muktamar ke-35 NU menetapkan sejumlah rekomendasi strategis mengenai penguatan koperasi di tingkat desa dan komunitas. Rekomendasi dibacakan perwakilan Komisi Rekomendasi, Ahmad Suaedy, di hadapan ribuan muktamirin sebelum ditetapkan secara resmi sebagai keputusan Muktamar.
NU Minta Koperasi Kembali ke Khittah Ekonomi Rakyat Ahmad Suaedy menegaskan, pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui koperasi berbasis komunitas yang inklusif, mandiri, dan memiliki daya saing.
Rekomendasi tersebut sekaligus menjadi respons NU terhadap berbagai kebijakan dan program ekonomi pemerintah yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu poin penting yang disorot adalah keberadaan Koperasi Desa Merah Putih.
NU mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan koperasi tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan koperasi tetap berada pada prinsip dasarnya sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang dibangun atas asas kekeluargaan dan gotong royong.
“Agar rakyat tidak hanya menjadi objek pasar, melainkan menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penerima manfaat utama pembangunan ekonomi,” ujar Ahmad Suaedy saat membacakan draf rekomendasi di arena persidangan.
NU merekomendasikan agar orientasi Koperasi Desa Merah Putih tidak lagi semata-mata menggunakan pendekatan administratif dan teknis.
Sebaliknya, koperasi harus dikembangkan dengan pendekatan berbasis komunitas masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi berbagai kekuatan ekonomi lokal untuk masuk dan berkembang dalam ekosistem koperasi desa.
Kelompok tani, pelaku UMKM, pesantren, hingga komunitas ekonomi rakyat lainnya diharapkan dapat menjadi bagian utama dalam pengembangan koperasi.
Dengan demikian, koperasi tidak berhenti sebagai lembaga formal di tingkat desa, tetapi tumbuh sebagai wadah ekonomi yang benar-benar dimiliki, dikelola, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Perhatian Muktamar ke-35 NU tidak hanya tertuju pada Koperasi Desa Merah Putih.
NU juga menekankan pentingnya afirmasi pemerintah terhadap koperasi pesantren. Dukungan konkret dinilai diperlukan agar koperasi pesantren mampu berkembang sekaligus memperkuat fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.
Dukungan tersebut mencakup kemudahan regulasi, permodalan, pendampingan, hingga akses terhadap berbagai program ekonomi nasional.
Penguatan koperasi pesantren juga dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menempatkan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat.
NU juga mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan pola pengembangan koperasi desa yang seragam di seluruh Indonesia.
Menurut Ahmad Suaedy, setiap daerah memiliki karakter, sumber daya, kebutuhan, serta potensi ekonomi yang berbeda. Karena itu, pengembangan koperasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan model yang paling sesuai dengan kondisi lokal.
“Pemerintah memberi kesempatan kepada koperasi-koperasi itu berdasarkan potensi di daerah masing-masing. Tidak seragam, agar tumbuh berkembang dari bawah,” tegasnya.
Prinsip tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan ekonomi desa.
Koperasi diharapkan tumbuh berdasarkan kebutuhan dan potensi riil masyarakat, bukan semata-mata karena desain kebijakan dari atas.
Melalui rekomendasi tersebut, Muktamar ke-35 NU mendorong lahirnya ekosistem koperasi yang berakar kuat pada potensi lokal.
Koperasi desa diharapkan mampu menjadi rumah bersama bagi petani, UMKM, pesantren, dan berbagai kelompok ekonomi rakyat lainnya untuk memperkuat produksi, distribusi, akses permodalan, sekaligus memperluas pasar.
Jika dikelola dengan prinsip kekeluargaan, gotong royong, inklusivitas, dan berbasis potensi daerah, koperasi dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi anggota dan masyarakat.
Lebih jauh, koperasi desa diharapkan tidak hanya bertahan menghadapi kompetisi ekonomi nasional, tetapi mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang memiliki daya saing di tengah dominasi kekuatan ekonomi besar.
Pesan utama Muktamar ke-35 NU pun menjadi jelas: koperasi desa harus kembali kepada rakyat. Bukan menjadikan rakyat sebagai pasar, melainkan menempatkan mereka sebagai pemilik, pelaku, sekaligus penerima manfaat utama pembangunan ekonomi.
