JAKARTA | LIPUTAN9NEWS— Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan tidak hanya memicu pembicaraan soal pergantian kabinet. Cara Purbaya mengetahui dirinya dicopot ketika sedang mengikuti rapat bersama DPD RI kini ikut menjadi sorotan.
Purbaya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, dan digantikan Suahasil Nazara. Pada hari yang sama, Purbaya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di kompleks parlemen.
Di tengah rapat, pimpinan sidang meminta Purbaya menghentikan sementara pembahasannya karena ada telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya kemudian meninggalkan ruang rapat. Belakangan, Purbaya membenarkan bahwa melalui telepon tersebut dirinya mengetahui keputusan pergantian jabatan.
Peristiwa tersebut kemudian melahirkan kritik mengenai etika penggunaan kekuasaan.
Salah satunya datang dari Abd. Aziz melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu diberi judul “Ketika Kekuasaan Kehilangan Adab.”
Aziz menegaskan, surat tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan kewenangan konstitusional Presiden dalam mengganti menteri.
“Presiden tentu memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengevaluasi kabinet. Yang ingin saya persoalkan adalah cara menggunakan kewenangan tersebut,” ujar Abd Aziz.dalam keterangan, Kamis (17/09/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan apakah Purbaya harus dipertahankan atau tidak. Presiden tetap memiliki hak untuk mengganti menteri berdasarkan pertimbangan pemerintahan.
Namun, menurut Aziz, cara menyampaikan keputusan pemberhentian juga menyangkut penghormatan terhadap orang yang sebelumnya telah diberi kepercayaan.
“Mengangkat orang dengan hormat adalah hal yang baik. Tetapi memberhentikan orang dengan tetap menjaga kehormatannya adalah tanda kebesaran jiwa,” terangnya.
Fakta bahwa Purbaya masih mengikuti rapat DPD ketika menerima telepon dari Mensesneg menjadi titik utama kritik Aziz.
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan fiskal dan keuangan negara. Dalam situasi itu, Purbaya masih tampil sebagai Menteri Keuangan yang menjalankan tugas resmi.
Menurut pemberitaan sejumlah media, pimpinan rapat bahkan sempat menghentikan sementara agenda agar Purbaya dapat menerima telepon dari Istana. Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.
Bagi Aziz, persoalannya bukan kewenangan Presiden untuk melakukan reshuffle, melainkan bagaimana seorang pejabat yang pernah dipercaya dilepas dari jabatannya.
“Ketika seseorang diangkat dengan baik-baik, maka ketika diberhentikan pun semestinya dipanggil dan disampaikan dengan baik-baik,” tegasnya.
Ia menilai, pemanggilan langsung dan penyampaian keputusan secara personal tidak akan mengurangi kewibawaan Presiden.
Justru sebaliknya, menurut Aziz, cara tersebut dapat menunjukkan kematangan seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaan.
Aziz juga menyinggung pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang sebelumnya menyebut cara pemberhentian tersebut “kurang etis”.
Aziz menyatakan dirinya memiliki pandangan yang lebih tegas.
“Bukan ‘kurang etis’. Jika prosesnya benar sebagaimana diberitakan, persoalannya adalah tidak etis,” jelarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Aziz dalam surat terbukanya, bukan kesimpulan resmi pemerintah mengenai proses pergantian Menteri Keuangan.
Aziz berpendapat, ukuran etika kepemimpinan justru terlihat ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan.
“Mudah menghormati orang ketika kita membutuhkan tenaganya. Yang sulit adalah tetap menghormatinya ketika kita sudah tidak membutuhkan jabatannya,” urai Aziz.
Dalam suratnya, Aziz mengingatkan bahwa kekuasaan tidak semestinya hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan.
Menurut dia, seorang pemimpin juga dinilai dari cara memperlakukan manusia ketika keputusan yang diambil berdampak langsung terhadap orang tersebut.
Presiden, katanya, memiliki hak untuk mengganti menteri. Alasan pergantian pun dapat berupa evaluasi kinerja, perubahan kebijakan maupun kebutuhan kabinet.
Namun, ia mengusulkan agar proses pemberhentian dilakukan secara langsung, dengan penjelasan dan penghormatan kepada pejabat yang bersangkutan.
“Presiden boleh tegas. Presiden boleh mengganti menteri. Presiden boleh mengatakan bahwa seseorang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kabinet. Tetapi seorang Presiden semestinya tidak boleh kehilangan adab kepemimpinan,” katanya.
Aziz kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah yang lebih luas: bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan.
Ia mengutip ungkapan Arab, “Al-adabu fauqal-‘ilmi”, yang bermakna adab berada di atas ilmu. Ia juga mengingatkan hadis riwayat Muslim mengenai prinsip *ihsan* dalam segala sesuatu.
Menurutnya, prinsip tersebut relevan bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penggunaan kewenangan publik.
“Jabatan hanyalah amanah. Kekuasaan hanyalah titipan. Tetapi adab akan menjadi warisan,” tutur Aziz.
Pada bagian akhir surat, Aziz menegaskan bahwa kritiknya ditujukan sebagai koreksi terhadap cara penggunaan kekuasaan, bukan sebagai penolakan terhadap hak Presiden melakukan reshuffle.
Ia berharap peristiwa yang dialami Purbaya dapat menjadi pelajaran dalam praktik kepemimpinan pemerintahan.
“Presiden tidak kehilangan kewibawaan karena memanggil bawahannya untuk menyampaikan pemberhentian secara langsung,” pacarnya.
Menurut Aziz, justru dalam situasi seperti itulah kualitas kepemimpinan diuji: tegas dalam menggunakan kewenangan, tetapi tetap menghormati manusia.
Surat terbuka tersebut ditandatangani Abd. Aziz, Founder dan Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU).
Sementara itu, secara faktual, pergantian Menteri Keuangan telah berlangsung. Presiden Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya, dengan mandat untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN serta mendukung program prioritas pemerintah.
Kini, polemiknya bukan lagi semata tentang siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, melainkan juga tentang satu pertanyaan yang lebih mendasar; bagaimana kekuasaan seharusnya memperlakukan orang yang pernah diberinya kepercayaan.
