JAKARTA | LIPUTAN9.id
Nama Raden Mas (R.M.) Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto, masuk dalam daftar 18 tokoh yang diusulkan menerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026. Sosok yang dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam meletakkan fondasi perekonomian dan sistem keuangan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Kabar tersebut menjadi perhatian publik karena Margono bukan hanya dikenal sebagai kakek Presiden Prabowo, melainkan juga salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi dan ketatanegaraan Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membenarkan bahwa nama Margono termasuk tokoh yang memenuhi persyaratan dan telah diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
“Ya, Pak Margono, salah satu yang memenuhi syarat dan kita usulkan,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Gus Ipul menjelaskan, seluruh nama yang diusulkan telah melalui proses penelitian dan penilaian oleh tim yang melibatkan akademisi, sejarawan, serta unsur terkait. Hasilnya kemudian diteruskan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk dibahas sebelum disampaikan kepada Presiden.
Ia meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi Presiden Prabowo yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dengan demikian, hingga Senin (9/11/2026), status Margono masih sebagai calon penerima yang diusulkan, sementara keputusan penganugerahan menunggu pengumuman resmi pemerintah.
Selanjutnya, dokumen surat yang diterima redaksi dan beredar pada 9 November 2026 memperlihatkan adanya surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Militer Presiden, tertanggal 5 November 2026.
Surat bernomor R-16/KSN/SM/GT.02.00/11/2026 tersebut ditujukan kepada Menteri Sosial dengan perihal penyampaian informasi calon penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026.
Dalam dokumen itu tercantum 18 nama tokoh dari berbagai provinsi yang disebut akan dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional. Nama R.M. Margono Djojohadikusumo berada pada urutan kesembilan, mewakili Provinsi Jawa Tengah.
Surat tersebut juga memuat permintaan agar Kementerian Sosial menghadirkan para ahli waris dalam kegiatan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026 di Istana Negara.
Meski demikian, substansi dan status hukum dokumen tersebut perlu dibaca bersama keterangan resmi Menteri Sosial yang menyatakan bahwa pengumuman penganugerahan masih menunggu Presiden.
R.M. Margono Djojohadikusumo lahir pada 16 Mei 1894 dan wafat pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Ia merupakan ayah dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka Indonesia sekaligus ayah Presiden Prabowo Subianto.
Jejak pengabdiannya kepada bangsa terlihat jelas dalam bidang ekonomi dan pembangunan kelembagaan negara.
Salah satu jasa terbesarnya adalah menggagas dan mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI), bank pertama milik pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.
BNI didirikan pada 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Pada masa awal berdirinya, BNI tidak hanya menjalankan fungsi sebagai bank umum, tetapi juga mengemban fungsi bank sirkulasi atau bank sentral.
Di bawah kepemimpinan Margono sebagai direktur utama pertama, BNI menjadi salah satu instrumen penting perjuangan mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Peran BNI ketika itu sangat strategis. Indonesia yang baru merdeka membutuhkan lembaga keuangan nasional yang mampu menopang pemerintahan, menggerakkan perekonomian, serta memperkuat kemandirian bangsa dari sistem keuangan warisan kolonial.
BNI juga berperan dalam penerbitan dan peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang resmi pertama Republik Indonesia yang menjadi simbol kedaulatan ekonomi negara.
Fakta sejarah tersebut juga ditegaskan dalam catatan resmi BNI yang menyebut Margono sebagai pendiri lembaga perbankan nasional tersebut. BNI bahkan secara khusus mengenang jasa Margono dalam peringatan hari jadinya.
Pengabdian Margono tidak berhenti di sektor perbankan. Ia juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama setelah Indonesia merdeka.
Dalam perjalanan ketatanegaraan, Margono turut memberikan kontribusi terhadap penguatan fungsi pengawasan parlemen.
Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang menginisiasi penggunaan hak angket DPR pada era 1950-an untuk menyelidiki persoalan tata kelola devisa negara.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan rekam jejak tersebut, Margono memiliki kontribusi yang melampaui jabatan formal. Ia ikut membangun fondasi kelembagaan ekonomi sekaligus memperkuat praktik ketatanegaraan pada masa awal Republik.
Latar belakang keluarga Margono juga memiliki catatan sejarah perjuangan kemerdekaan.
Ia berasal dari keluarga yang memiliki garis keturunan pejuang. Margono dikenal sebagai cicit Raden Tumenggung Banyakwide, tokoh yang menjadi pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.
Dua putranya, Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikusumo dan Taruna Soejono Djojohadikusumo, gugur dalam Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946.
Peristiwa tersebut merupakan salah satu episode perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Tangerang, ketika para taruna Akademi Militer Tangerang berhadapan dengan pasukan Jepang dalam upaya pelucutan senjata.
Nama Soebianto kemudian diabadikan dalam nama Prabowo Subianto, sedangkan nama Soejono menjadi bagian dari nama adik Prabowo, Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Catatan keluarga ini memperlihatkan bahwa perjalanan keluarga Djojohadikusumo tidak hanya berkaitan dengan dunia ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan.
Pengusulan Margono sebagai Pahlawan Nasional juga bukan semata-mata karena hubungan keluarganya dengan Presiden Prabowo.
Menurut pemberitaan ANTARA, usulan tersebut berawal dari komunitas masyarakat Banyumas yang tergabung dalam Seruan Eling Banyumas sejak Maret 2025.
Usulan masyarakat itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah dan diteruskan melalui mekanisme pengusulan di tingkat provinsi hingga Kementerian Sosial.
Pada Agustus 2026, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama komunitas Seruan Eling Banyumas juga melakukan penelusuran dan validasi sejarah Margono untuk memperkuat naskah akademik pengusulan gelar tersebut.
Penelitian dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, termasuk arsip nasional, Perpustakaan Nasional, KITLV Jakarta, serta arsip historis BNI.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pengusulan Margono didasarkan pada upaya dokumentasi dan penelitian atas kontribusinya terhadap bangsa.
Masuknya nama Margono dalam daftar 18 calon penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026 kembali mengangkat perhatian publik terhadap sosok yang berjasa membangun fondasi ekonomi Indonesia.
Di tengah perkembangan bangsa saat ini, sejarah perjuangan Margono mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui pembangunan institusi, kemandirian ekonomi, dan penguatan tata kelola negara.
Jika resmi dianugerahi gelar tersebut, Margono akan mendapatkan pengakuan negara atas pengabdiannya dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia.
Kini, publik menunggu pengumuman Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Sebuah momentum yang tidak hanya menjadi perhatian keluarga besar Djojohadikusumo, tetapi juga menjadi pengingat atas jasa para tokoh bangsa dalam membangun Indonesia.












Tercantum dalam Dokumen Sekretariat Militer Presiden













