JAKARTA | LIPUTAN9.id
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan tuntutan baru terkait pertanggungjawaban hukum dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK) mendesak agar proses penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran hingga verifikasi persyaratan pencalonannya diusut secara menyeluruh.
Ketua Umum DPP GMPK, Abd Aziz, menegaskan pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi akhir dari persoalan hukum yang menyertainya. Menurutnya, seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing.
“Berakhirnya kekuasaan tidak selalu berarti berakhirnya tanggung jawab. Setiap keputusan publik meninggalkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Abd Aziz dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan9news, Jumat (13/11/2026).
Abd Aziz yang juga Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) menyebut, persoalan mendasar yang harus ditelusuri adalah penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan pejabat terkait mencabutnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.
Keputusan tersebut mencabut surat penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 sekaligus menyatakan dokumen itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berlaku berdasarkan asas erga omnes.
“Ini bukan sekadar persoalan pencabutan dokumen administratif. Publik berhak mengetahui bagaimana surat tersebut diterbitkan, siapa yang memeriksa persyaratannya, dan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum,” terang Abd Aziz.
GMPK juga menyoroti tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Menurut Abd Aziz, KPU harus menjelaskan proses verifikasi persyaratan pencalonan hingga Gibran dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Presiden.
Sementara itu, Bawaslu diminta membuka penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan tersebut.
“Apabila terdapat informasi atau keberatan mengenai keabsahan dokumen, publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan dan tindakan apa yang telah diambil,” katanya.
Ia menegaskan, Kemendikbud yang menerbitkan dokumen pada 2019, KPU, dan Bawaslu tidak boleh saling melempar tanggung jawab.
Masing-masing lembaga harus menjelaskan kewenangan, prosedur, tindakan, serta dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya, Abd Aziz minta tidak berhenti pada evaluasi administratif, GMPK juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelaahan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses penerbitan dan verifikasi dokumen tersebut.
Abd Aziz mendesak Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangan masing-masing.
Jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi, atau persekongkolan melawan hukum, seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
“Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pejabat teknis. Harus ditelusuri siapa yang melakukan, memerintahkan, mengetahui, dan turut mengambil bagian dalam tindakan tersebut,” tegasnya.
GMPK juga meminta seluruh dokumen penerbitan surat penyetaraan, korespondensi kedinasan, berita acara verifikasi, serta catatan pemeriksaan diamankan sesuai prosedur hukum.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk merekonstruksi rangkaian proses penerbitan surat penyetaraan pada 2019 hingga penetapan pasangan calon pada Pemilu 2024.
Meski demikian, Abd Aziz menekankan bahwa dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan pertanggungjawaban pidana tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan maupun tekanan politik.
Dalam pernyataannya, Abd Aziz juga mengingatkan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan norma hukum yang harus diterapkan secara konsisten.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa, standar ganda, maupun pelonggaran persyaratan karena kedekatan politik dan kekuasaan.
Ia mengutip pemikiran filsuf politik John Locke dalam Second Treatise of Government, khususnya Pasal 202, yang menyatakan:
“Wherever law ends, tyranny begins.” Artinya, di mana hukum berakhir, di situlah tirani bermula, Abd Aziz menjelaskan.
Menurut Abd Aziz, pemikiran tersebut mengingatkan bahwa kewenangan pejabat negara bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Karena itu, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menutup ruang pemeriksaan terhadap proses penerbitan dan verifikasi dokumen persyaratan pencalonannya.
“Jabatan dapat berakhir, surat keterangan dapat dicabut, dan dinamika politik dapat berubah. Tetapi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangan publik tetap harus dituntaskan,” tandasnya.
Ia menegaskan, keadilan tidak diukur dari siapa yang meninggalkan jabatan, melainkan dari keberanian negara mengungkap siapa saja yang harus bertanggung jawab.
