JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah keras adanya keterkaitan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU dengan penggunaan uang hasil korupsi.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang mengklaim telah menyerahkan dana Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur, pada Agustus 2026.
Gus Ipul menegaskan, Nahdlatul Ulama tidak boleh begitu saja diseret ke dalam persoalan hukum berdasarkan pengakuan atau tuduhan yang belum dibuktikan.
Ia meminta setiap pihak yang menyampaikan klaim tersebut membuka bukti secara transparan. Apabila ditemukan pihak yang terbukti menerima atau menggunakan uang hasil tindak pidana, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti, itu sama dengan fitnah,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional. Tindakan seseorang yang mengatasnamakan NU tidak otomatis dapat dianggap sebagai tindakan resmi organisasi.
Klaim tersebut bukan sekadar isu yang berkembang di media sosial. Fahd menyampaikannya langsung kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dikutip dari pemberitaan CNN Indonesia, Rabu (18/11/2026), Fahd bahkan menyebut KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd.
Pengakuan itu melanjutkan keterangannya dalam pemeriksaan sebelumnya pada Selasa (10/11/2026).
Saat itu, Fahd mengungkapkan bahwa dirinya sempat dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Menurut pengakuannya, permintaan tersebut disampaikan melalui telepon sejak 25 Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak pada 25 dan 26 Agustus.
Namun, pada 27 Agustus, Fahd mengaku kembali dihubungi Arif yang disebut membawa nama seorang petinggi. Fahd kemudian mengaku bersedia memberikan Rp70 miliar sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU.
Pernyataan tersebut merupakan pengakuan Fahd yang masih harus diuji melalui penyidikan. Belum dapat disimpulkan bahwa dana tersebut benar-benar diterima PBNU, panitia Muktamar, atau pihak lain yang mewakili organisasi.
Sebelumnya, Gus Ipul telah memberikan penjelasan kepada NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa apabila ada seseorang yang mengatasnamakan NU untuk mencari dana, terlebih jika dana tersebut berasal dari hasil korupsi, tindakan itu tidak otomatis berkaitan dengan organisasi.
“Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi, itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” tegas Gus Ipul.
Ia juga menyatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang kemungkinan terungkap dalam persidangan.
Menurutnya, apabila benar terdapat pihak yang menggunakan uang hasil korupsi untuk kepentingan Muktamar, pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sepenuhnya.
Gus Ipul mengingatkan agar pernyataan yang belum didukung bukti konkret tidak berkembang menjadi opini yang merugikan nama baik jam’iyyah.
Disisi lain, desakan agar kasus ini ditelusuri secara menyeluruh juga datang dari Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman.
Dalam keterangannya kepada Media Indonesia, Rabu (18/11/2026), Zaenur meminta KPK tidak begitu saja menerima pengakuan Fahd mengenai peruntukan uang Rp70 miliar tersebut.
Menurut Zaenur, penyidik harus mengungkap secara terang asal-usul uang, siapa yang mengumpulkan, bagaimana mekanisme penyerahannya, serta siapa pihak yang menerima.
Ia juga menekankan pentingnya memeriksa bukti transaksi dan rekening pihak terkait, termasuk rekening bendahara NU apabila memang terdapat dugaan aliran dana ke organisasi tersebut.
Zaenur mengingatkan bahwa pengakuan Fahd mengenai dana pribadi memiliki konsekuensi hukum berbeda apabila terbukti benar. Karena itu, sumber uang harus dipastikan sebelum menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak lain.
“5W+1H-nya itu harus lengkap semua,” ucap Zaenur sebagaimana dikutip Media Indonesia.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penelusuran tidak boleh berhenti pada pengakuan pemberi dana, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen dan aliran transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polemik dana Rp70 miliar ini harus diselesaikan melalui pembuktian hukum, bukan sekadar perdebatan pernyataan di ruang publik.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:
- Benarkah uang Rp70 miliar tersebut telah diserahkan?
- Dari mana sumber dana yang diklaim Fahd?
- Siapa pihak yang meminta dan menerima uang tersebut?
- Apakah dana benar-benar digunakan untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU?
- Apakah terdapat bukti transaksi, dokumen, atau pertanggungjawaban penggunaan dana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah klaim Fahd memiliki dasar faktual atau justru merupakan pernyataan yang belum dapat dibuktikan.
PBNU berhak menjaga nama baik organisasi dari tuduhan yang tidak berdasar. Namun, perlindungan terhadap nama baik organisasi juga tidak boleh menghalangi proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana.
Pada akhirnya, Rp70 miliar bukan angka kecil. Kebenaran mengenai sumber, aliran, dan penggunaannya harus dibuka secara transparan.
NU tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, organisasi juga tidak boleh dicemarkan oleh klaim yang belum teruji kebenarannya.

























