• Latest
  • Trending
  • All
  • Politik
Abd Aziz

UU Perampasan Aset Disahkan, Abd Aziz Ingatkan Bahaya Kesewenang-Wenangan

November 21, 2026
Paradigma Ekonomi Islam sebagai Alternatif Sistemik di Tengah Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme (Foto: Ilustrasi)

Paradigma Ekonomi Islam sebagai Alternatif Sistemik di Tengah Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme

November 21, 2026
Di balik layar ponsel yang menyala menjelang tengah malam, banyak dari kita merayakan 'keberhasilan berhemat' padahal baru saja membelanjakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak pernah direncanakan

Jebakan “Gratis Ongkir” dan Ilusi Hemat: Mengapa Kita Sering Boros Tanpa Merasa Rugi?

November 21, 2026

Komitmen Berantas Mafia Solar Jangan Berhenti di Atas Kertas! Dugaan Lapak BBM Bersubsidi di Taktakan Disorot, Polda Banten dan Polresta Serang Kota Ditantang Buktikan Ketegasan

November 20, 2026
Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

November 20, 2026
Ekonomi Islam Bukan Sekadar Bebas Riba: 6 Fondasi yang Perlu Kamu Tahu

Ekonomi Islam Bukan Sekadar Bebas Riba: 6 Fondasi yang Perlu Kamu Tahu

November 20, 2026
Amsar A. Dulmanan, NU dan Politik Transaksional: Telaah Kritis atas Relasi Ulama dan Negara

Penyadapan sebagai Instrumen Kekuasaan: Negara, Kontrol Sosial, dan Problematika Demokrasi

November 20, 2026
Dark Patterns dalam Transaksi Digital: Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam

Dark Patterns dalam Transaksi Digital: Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam

November 20, 2026
Apresiasi Densus 88 Tangkap 15 Tersangka di Enam Provinsi, Gus Wal: Jangan Sampai Bangsa Sibuk Bertikai, Ancaman Terorisme Justru Berkembang

PNIB Wanti-Wanti Kebangkitan Terorisme di Tengah Panasnya Peta Politik Nasional

November 20, 2026
FOMO, Flexing, dan Gaya Hidup Konsumtif: Saatnya Gen Z Mengenal Ekonomi Islam

FOMO, Flexing, dan Gaya Hidup Konsumtif: Saatnya Gen Z Mengenal Ekonomi Islam

November 20, 2026
Kiai Samsul Maarif

PWNU DKI Jakarta Tetapkan Konferwil XXI pada 3–4 Desember 2026

November 19, 2026
  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang
Sunday, November 22, 2026
  • Login
Liputan9 Sembilan
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
Liputan9 Sembilan
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, Abd Aziz Ingatkan Bahaya Kesewenang-Wenangan

Ketua Umum GMPK: Jangan Sampai Semangat Memberantas Korupsi Justru Melahirkan Kekuasaan Baru yang Mengancam Hak Milik Warga Negara

liputan9news by liputan9news
November 21, 2026
in Nasional
A A
0
Abd Aziz

Abd. Aziz, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) (Foto: Dokpri AA)

495
SHARES
1.4k
VIEWS

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum dan pegiat antikorupsi. Regulasi yang telah diperjuangkan selama sekitar 18 tahun tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan aset hasil kejahatan.

Namun, di balik harapan besar tersebut, muncul pekerjaan rumah serius terkait kesiapan aparat penegak hukum, perlindungan hak milik warga negara, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abd Aziz, mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip negara hukum.

Pandangan tersebut disampaikan Abd Aziz melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi Liputan9.id, Sabtu (21/11/2026). Ia juga menyampaikan pandangannya dalam kapasitas sebagai Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU).

BeritaTerkait:

Abd Aziz Tantang Buka Ijazah Seluruh Wakil Rakyat

Pasca Gibran Mundur, GMPK Desak KPU, Bawaslu dan Kemendikdasmen Diusut

Gibran Mundur, GMPK: Polemik Harus Berakhir, DPR dan MPR Wajib Tuntaskan Konsekuensi Konstitusional

Dugaan Makar: Benarkah Ada Upaya Menggoyang Pemerintahan Prabowo?

Dalam pernyataannya bertajuk UU Perampasan Aset: Antara Keberanian Memberantas Korupsi dan Ancaman Kesewenang-Wenangan, Abd Aziz menilai pengesahan regulasi tersebut merupakan momentum penting. Namun, keberhasilan sebuah undang-undang tidak cukup diukur dari proses pengesahannya, melainkan dari bagaimana kewenangan yang diberikan benar-benar dijalankan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Negara harus berani mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa kehilangan kewajiban melindungi hak warga negara,” ujarnya dalam satu pokok pemikiran Abd Aziz dalam pernyataan tertulisnya.

Kewenangan Besar Harus Diimbangi Pengawasan Ketat

Selanjutnya, Abd Aziz mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk melacak, membekukan, menyita, hingga merampas aset merupakan kewenangan yang sangat sensitif.

Tanpa pengawasan memadai, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan menjadi alat pemerasan, kriminalisasi, transaksi kekuasaan, bahkan perlindungan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran filsuf Prancis, Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pemegangnya.

Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi tidak boleh melahirkan konsentrasi kekuasaan yang sulit dikontrol.

“Keberhasilan sesungguhnya bukan ketika negara mampu merampas sebanyak-banyaknya aset, melainkan ketika negara mampu mengembalikan sebanyak-banyaknya keadilan,” menjadi penegasan utama dalam pandangan Abd Aziz.

Soroti Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Selain itu, salah satu ketentuan yang menjadi perhatian Abd Aziz adalah mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu.

Dalam Pasal 6 ayat (1), mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 6 ayat (2) juga menetapkan kriteria nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Menurut Abd Aziz, ketentuan tersebut harus diterapkan secara hati-hati. Mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengambil alih kekayaan seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.

Ia menekankan pentingnya pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, pemeriksaan pengadilan, serta kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.

Abd Aziz juga mengingatkan pemikiran John Locke, filsuf Inggris, yang menempatkan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi negara.

Tujuh Persoalan yang Harus Menjadi Perhatian

Dalam analisisnya, Abd Aziz mengidentifikasi tujuh persoalan penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan UU Perampasan Aset.

Pertama, kesiapan aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga terkait harus memiliki kemampuan penelusuran aset, audit forensik, analisis transaksi digital, serta pelacakan kepemilikan manfaat hingga ke luar negeri.

Kedua, integritas dan pengawasan kewenangan. Kewenangan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harus disertai pengawasan etik, transparansi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar tidak disalahgunakan.

Ketiga, perlindungan hak milik. Negara harus mampu membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Kekayaan seseorang tidak boleh dirampas semata-mata karena dianggap tidak sebanding dengan penghasilan yang dimilikinya.

Keempat, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Pasangan, anak, mitra usaha, kreditur, maupun pihak lain yang memperoleh hak secara sah harus mendapatkan perlindungan hukum. Hubungan administratif dengan seseorang yang sedang berperkara tidak otomatis membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan.

Kelima, pengelolaan aset sitaan dan rampasan. Aset yang telah disita atau dirampas harus dikelola secara profesional agar tidak kehilangan nilai ekonomi dan tidak menjadi sumber penyimpangan baru. Abd Aziz menekankan perlunya inventarisasi, penilaian independen, audit berkala, serta mekanisme pelelangan transparan.

Keenam, pengaturan kekayaan tidak wajar. Abd Aziz menyoroti belum adanya pengaturan khusus yang secara tersendiri menjadikan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai dasar perampasan dalam undang-undang tersebut.

Menurutnya, persoalan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat publik perlu menjadi bahan evaluasi. Namun, pengaturannya harus tetap menjamin standar pembuktian yang proporsional agar ketidakwajaran kekayaan tidak otomatis dianggap sebagai bukti tindak pidana.

Lalu, yang Ketujuh, pembatasan penerapan terhadap tindak pidana masa lalu. Pasal 72 mengatur bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi membatasi penggunaan mekanisme baru untuk memulihkan aset dari tindak pidana yang terjadi sebelumnya.

Abd Aziz mendorong pemerintah dan DPR mengkaji kemungkinan solusi melalui perangkat hukum yang konstitusional, dengan tetap menghormati prinsip nonretroaktif dalam hukum pidana.

Selain substansi pengaturan, Abd Aziz menyoroti kesiapan kelembagaan dan masa transisi pelaksanaan undang-undang.

Pasal 73 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan.

Sementara Pasal 74 mengatur pemberlakuan undang-undang setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana dipersyaratkan.

Menurut Abd Aziz, masa transisi tersebut harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia, sistem informasi, kelembagaan, serta koordinasi antarlembaga.

Pemerintah juga perlu memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga lain yang berkaitan dengan penelusuran dan pengelolaan aset.

Lima Langkah Mendesak yang Ditawarkan

Untuk memastikan UU Perampasan Aset berjalan sesuai tujuan, Abd Aziz menawarkan lima langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.

  1. Menyusun aturan pelaksanaan yang jelas. Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan perampasan, hingga pengembalian aset memiliki prosedur yang terukur dan memberikan kepastian hukum.
  2. Mengintegrasikan koordinasi antarlembaga. Diperlukan sistem yang menghubungkan aparat penegak hukum, PPATK, otoritas perpajakan, kepabeanan, pertanahan, dan sektor keuangan.
  3. Memperkuat pengawasan pengadilan. Setiap pihak harus memperoleh kesempatan mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, mendapatkan bantuan hukum, dan memperoleh putusan yang adil.
  4. Mengevaluasi ketentuan yang berpotensi menimbulkan persoalan. Termasuk ambang batas perampasan, kekayaan tidak wajar, penerapan terhadap tindak pidana masa lalu, serta independensi badan pengelola dan pengawas.
  5. Memastikan pemulihan aset dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dan pengembalian aset harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan hak korban, disertai laporan berkala yang dapat diawasi masyarakat.

Kemudian Abd Aziz menegaskan, UU Perampasan Aset harus menjadi momentum pembenahan sistem penegakan hukum Indonesia, bukan sekadar penambahan kewenangan bagi aparat negara.

Ia mengingatkan kembali dua pemikiran penting dari Montesquieu dan John Locke. Kekuasaan harus dibatasi agar tidak disalahgunakan, sementara hak milik warga negara harus tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Menurutnya, pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam negara hukum.

Negara memang harus memiliki keberanian untuk mengambil kembali kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana. Namun, keberanian tersebut harus disertai integritas, transparansi, mekanisme pengawasan, dan kepastian hukum.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip negara hukum. Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk mengembalikan keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan baru,” pungkasnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan semata-mata berapa banyak kekayaan yang berhasil dirampas negara, melainkan seberapa besar kerugian akibat kejahatan dapat dipulihkan tanpa mengorbankan hak warga negara.

Negara harus berani melawan korupsi, tetapi juga harus berani membatasi kekuasaannya sendiri.

(Abd/Msn)

Tags: Abd. AzizAsetKalam NUKetua Umum GMPKPROGRESIF LAWRUU Perampasan Aset
Share198Tweet124SendShare
liputan9news

liputan9news

Media Sembilan Nusantara Portal berita online yang religius, aktual, akurat, jujur, seimbang dan terpercaya

BeritaTerkait

Abd Aziz
Nasional

Abd Aziz Tantang Buka Ijazah Seluruh Wakil Rakyat

by liputan9news
November 15, 2026
0

Polemik Dokumen Pendidikan Wapres Jadi Momentum Evaluasi Nasional, KPU Diminta Perketat Verifikasi Ijazah Calon Legislatif

Read more
Pasca Gibran Mundur, GMPK Desak KPU, Bawaslu dan Kemendikdasmen Diusut

Pasca Gibran Mundur, GMPK Desak KPU, Bawaslu dan Kemendikdasmen Diusut

November 13, 2026
Abd Aziz

Gibran Mundur, GMPK: Polemik Harus Berakhir, DPR dan MPR Wajib Tuntaskan Konsekuensi Konstitusional

November 11, 2026
Abd Aziz

Dugaan Makar: Benarkah Ada Upaya Menggoyang Pemerintahan Prabowo?

November 10, 2026
Load More

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Gus Yahya

PBNU Respon Rais Am JATMAN yang telah Demisioner dan Teken Sendirian Surat Perpanjangan Kepengurusan

November 26, 2024
Akhmad Said Asrori

Bentuk Badan Hukum Sendiri, PBNU: JATMAN Ingin Keluar Sebagai Banom NU

December 26, 2024
Jatman

Jatman Dibekukan Forum Mursyidin Indonesia (FMI) Dorong PBNU Segera Gelar Muktamar

November 22, 2024
Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

2633
KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

760
KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

143
Paradigma Ekonomi Islam sebagai Alternatif Sistemik di Tengah Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme (Foto: Ilustrasi)

Paradigma Ekonomi Islam sebagai Alternatif Sistemik di Tengah Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme

November 21, 2026
Di balik layar ponsel yang menyala menjelang tengah malam, banyak dari kita merayakan 'keberhasilan berhemat' padahal baru saja membelanjakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak pernah direncanakan

Jebakan “Gratis Ongkir” dan Ilusi Hemat: Mengapa Kita Sering Boros Tanpa Merasa Rugi?

November 21, 2026
Abd Aziz

UU Perampasan Aset Disahkan, Abd Aziz Ingatkan Bahaya Kesewenang-Wenangan

November 21, 2026
Logo Liputan9
Logo Liputan9.id

Tentang Kami

  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang

Alamat dan Kontak

Alamat: Jl. Antara No.12, RT 07/RW 01, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Telepon: (021) 3506766
WA : 081212711146

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Media Sembilan Nusantara

Copyright © 2024 Liputan9news.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Wisata-Travel
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Dunia Islam
    • Filantropi
    • Amaliah NU
    • Al-Qur’an
    • Tasawuf
    • Muallaf
    • Sejarah
    • Ngaji Kitab
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Seputar Haji
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Pendidikan
    • Sejarah
    • Buku
    • Tokoh
    • Seni Budaya

Copyright © 2024 Liputan9news.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In