JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum dan pegiat antikorupsi. Regulasi yang telah diperjuangkan selama sekitar 18 tahun tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan aset hasil kejahatan.
Namun, di balik harapan besar tersebut, muncul pekerjaan rumah serius terkait kesiapan aparat penegak hukum, perlindungan hak milik warga negara, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abd Aziz, mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip negara hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Abd Aziz melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi Liputan9.id, Sabtu (21/11/2026). Ia juga menyampaikan pandangannya dalam kapasitas sebagai Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU).
Dalam pernyataannya bertajuk UU Perampasan Aset: Antara Keberanian Memberantas Korupsi dan Ancaman Kesewenang-Wenangan, Abd Aziz menilai pengesahan regulasi tersebut merupakan momentum penting. Namun, keberhasilan sebuah undang-undang tidak cukup diukur dari proses pengesahannya, melainkan dari bagaimana kewenangan yang diberikan benar-benar dijalankan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Negara harus berani mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa kehilangan kewajiban melindungi hak warga negara,” ujarnya dalam satu pokok pemikiran Abd Aziz dalam pernyataan tertulisnya.
Selanjutnya, Abd Aziz mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk melacak, membekukan, menyita, hingga merampas aset merupakan kewenangan yang sangat sensitif.
Tanpa pengawasan memadai, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan menjadi alat pemerasan, kriminalisasi, transaksi kekuasaan, bahkan perlindungan terhadap kepentingan kelompok tertentu.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran filsuf Prancis, Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pemegangnya.
Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi tidak boleh melahirkan konsentrasi kekuasaan yang sulit dikontrol.
“Keberhasilan sesungguhnya bukan ketika negara mampu merampas sebanyak-banyaknya aset, melainkan ketika negara mampu mengembalikan sebanyak-banyaknya keadilan,” menjadi penegasan utama dalam pandangan Abd Aziz.
Selain itu, salah satu ketentuan yang menjadi perhatian Abd Aziz adalah mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu.
Dalam Pasal 6 ayat (1), mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Pasal 6 ayat (2) juga menetapkan kriteria nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Menurut Abd Aziz, ketentuan tersebut harus diterapkan secara hati-hati. Mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengambil alih kekayaan seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.
Ia menekankan pentingnya pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, pemeriksaan pengadilan, serta kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.
Abd Aziz juga mengingatkan pemikiran John Locke, filsuf Inggris, yang menempatkan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi negara.
Dalam analisisnya, Abd Aziz mengidentifikasi tujuh persoalan penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan UU Perampasan Aset.
Pertama, kesiapan aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga terkait harus memiliki kemampuan penelusuran aset, audit forensik, analisis transaksi digital, serta pelacakan kepemilikan manfaat hingga ke luar negeri.
Kedua, integritas dan pengawasan kewenangan. Kewenangan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harus disertai pengawasan etik, transparansi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar tidak disalahgunakan.
Ketiga, perlindungan hak milik. Negara harus mampu membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Kekayaan seseorang tidak boleh dirampas semata-mata karena dianggap tidak sebanding dengan penghasilan yang dimilikinya.
Keempat, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Pasangan, anak, mitra usaha, kreditur, maupun pihak lain yang memperoleh hak secara sah harus mendapatkan perlindungan hukum. Hubungan administratif dengan seseorang yang sedang berperkara tidak otomatis membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan.
Kelima, pengelolaan aset sitaan dan rampasan. Aset yang telah disita atau dirampas harus dikelola secara profesional agar tidak kehilangan nilai ekonomi dan tidak menjadi sumber penyimpangan baru. Abd Aziz menekankan perlunya inventarisasi, penilaian independen, audit berkala, serta mekanisme pelelangan transparan.
Keenam, pengaturan kekayaan tidak wajar. Abd Aziz menyoroti belum adanya pengaturan khusus yang secara tersendiri menjadikan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai dasar perampasan dalam undang-undang tersebut.
Menurutnya, persoalan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat publik perlu menjadi bahan evaluasi. Namun, pengaturannya harus tetap menjamin standar pembuktian yang proporsional agar ketidakwajaran kekayaan tidak otomatis dianggap sebagai bukti tindak pidana.
Lalu, yang Ketujuh, pembatasan penerapan terhadap tindak pidana masa lalu. Pasal 72 mengatur bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi membatasi penggunaan mekanisme baru untuk memulihkan aset dari tindak pidana yang terjadi sebelumnya.
Abd Aziz mendorong pemerintah dan DPR mengkaji kemungkinan solusi melalui perangkat hukum yang konstitusional, dengan tetap menghormati prinsip nonretroaktif dalam hukum pidana.
Selain substansi pengaturan, Abd Aziz menyoroti kesiapan kelembagaan dan masa transisi pelaksanaan undang-undang.
Pasal 73 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan.
Sementara Pasal 74 mengatur pemberlakuan undang-undang setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana dipersyaratkan.
Menurut Abd Aziz, masa transisi tersebut harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia, sistem informasi, kelembagaan, serta koordinasi antarlembaga.
Pemerintah juga perlu memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga lain yang berkaitan dengan penelusuran dan pengelolaan aset.
Untuk memastikan UU Perampasan Aset berjalan sesuai tujuan, Abd Aziz menawarkan lima langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.
- Menyusun aturan pelaksanaan yang jelas. Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan perampasan, hingga pengembalian aset memiliki prosedur yang terukur dan memberikan kepastian hukum.
- Mengintegrasikan koordinasi antarlembaga. Diperlukan sistem yang menghubungkan aparat penegak hukum, PPATK, otoritas perpajakan, kepabeanan, pertanahan, dan sektor keuangan.
- Memperkuat pengawasan pengadilan. Setiap pihak harus memperoleh kesempatan mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, mendapatkan bantuan hukum, dan memperoleh putusan yang adil.
- Mengevaluasi ketentuan yang berpotensi menimbulkan persoalan. Termasuk ambang batas perampasan, kekayaan tidak wajar, penerapan terhadap tindak pidana masa lalu, serta independensi badan pengelola dan pengawas.
- Memastikan pemulihan aset dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dan pengembalian aset harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan hak korban, disertai laporan berkala yang dapat diawasi masyarakat.
Kemudian Abd Aziz menegaskan, UU Perampasan Aset harus menjadi momentum pembenahan sistem penegakan hukum Indonesia, bukan sekadar penambahan kewenangan bagi aparat negara.
Ia mengingatkan kembali dua pemikiran penting dari Montesquieu dan John Locke. Kekuasaan harus dibatasi agar tidak disalahgunakan, sementara hak milik warga negara harus tetap mendapatkan perlindungan hukum.
Menurutnya, pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam negara hukum.
Negara memang harus memiliki keberanian untuk mengambil kembali kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana. Namun, keberanian tersebut harus disertai integritas, transparansi, mekanisme pengawasan, dan kepastian hukum.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip negara hukum. Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk mengembalikan keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan baru,” pungkasnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan semata-mata berapa banyak kekayaan yang berhasil dirampas negara, melainkan seberapa besar kerugian akibat kejahatan dapat dipulihkan tanpa mengorbankan hak warga negara.
Negara harus berani melawan korupsi, tetapi juga harus berani membatasi kekuasaannya sendiri.
























