Dalam kalender atau penanggalan Jawa, Rabu Pon awal jatuh pada tanggal 1 Februari 2023. Pon sendiri maknanya selamat, dan dalam tradisi Jawa, Rabu Pon ditafsirkan sebagai keterpaksaan. Sebagian kalangan yang kerap memperhatikan gaya politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu kental dengan tradisi Jawa, mencoba menerka-nerka kemungkinan besar Presiden Jokowi akan menjadikan Rabu Pon (1/2/2023), sebagai momentum untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini seiring dengan tradisi Jawa yang menafsirkan Rabu Pon sebagai keterpaksaan untuk mendapatkan keselamatan bersama.
Kalender Jawa ini memiliki keistimewaan, karena memadukan sistem penanggalan Islam dan Hindu, dan penanggalan Julian yang merupakan tradisi Barat. Selain itu Penanggalan Jawa ini di zaman dahulu juga selalu digunakan oleh Kesultanan Mataram. Olehnya, bisa jadi sebagian besar kalangan politisi yang kerap memperhatikan gaya Presiden Jokowi memimpin yang kental dengan tradisi Jawa inipun, mempercayainya bahwa Rabu Pon akan dijadikan momentum Reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle Kabinet untuk mengganti menteri-menteri yang tak cakap bekerja, dan menteri-menteri perwakilan Nasdem yang harus segera diganti karena terpaksa oleh sebab selain ketidak cakapannya bekerja juga oleh penghianatan partainya.
Keyakinan ini semakin mendapatkan penguatannya manakala–sebagaimana yang saya tulis di opini sebelumnya–, Surya Paloh di hari Kamis (26/1/2023) sore lalu, dipanggil ke istana negara oleh Presiden Jokowi. Sebuah sinyal kuat telah terjadi salam perpisahan koalisi disana. Dan lagi-lagi kita sebagai masyarakat biasa bertanya-tanya, siapakah figur yang layak untuk menjadi menteri dan wakil menteri yang qualified untuk menggantikan mereka yang akan direshuffle? Bukankah kita sebagai masyarakat yang peduli pada nasib dan masa depan negeri ini juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya ke Presiden Jokowi?.
Dengar-dengar dari beberapa elite partai politik pendukung Pemerintahan Jokowi pun sudah menetapkan, siapa-siapa yang sudah diusulkannya untuk menjadi menteri pada Presiden Jokowi. Dan ini bukan hanya partai besar dan partai lama, partai kecil dan barupun demikian, sudah melayangkan rekomendasinya pada Presiden Jokowi. Saya pikir hal yang demikian wajar-wajar saja, akan tetapi minim dan mungkin tiadanya menteri dari kalangan relawan yang dalam Pilpres 2014 dan 2019 mati-matian berjuang untuk memenangkan Capres Jokowi, jika dalam momentum reshuffle kali ini ada perwakilan dari mereka yang dipilih jadi menteri oleh Presiden Jokowi akan menjadi lebih sempurna bukan?.
Kenapa bisa dikatakan lebih sempurna? Ya karena menteri dari utusan relawan itu akan menjadi jangkar terkuat Pemerintahan Jokowi manakala Pemerintahan Jokowi nantinya digoyang-goyang oleh partai-partai politik besar pendukungnya. Sudah menjadi kebiasaan bukan, saat menjelang pergantian kekuasaan biasanya Presiden tidak hanya digoyang oleh lawan-lawan politiknya, melainkan oleh mitra koalisinya sendiri yang biasanya sudah siap-siap melompat ke kubu yang bersebrangan dengan pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan partai politik yang sebelumnya bermitra dengan pemerintah lalu mau berduel untuk Pemilu berikutnya, biasanya memerlukan bahan-bahan kampanye baru yang diharapkannya dapat menjadi penampung keluh kesah lawan-lawan politik atau mereka yang tidak puas dengan pemerintah.
Jadi mereka biasanya kemudian tampil seolah-olah akan menjadi partai politik atau figur politisi yang jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya atau yang saat itu berkuasa. Partai politik atau figur yang mencitrakan dirinya seolah-olah lebih aspiratif dan lebih memenuhi harapan rakyatnya. Nah, ketika goyang menggoyang pada pemerintahan yang sedang berkuasa ini sudah mulai terjadi, faksi relawan militan pendukung Sang Presidenlah yang biasanya tampil lebih prima, militan dan cerdas menyikapi keadaan untuk menopang atau mendukung Pemerintahan yang berada di ambang batas garis transisi. Maka keberadaan kelompok relawan di dalam kekuasan sangatlah menentukan sebagai kekuatan penyeimbang.
Dalam opini saya sebelumnya telah merekomendasikan Bang Haidar Alwi untuk diakomodir di kabinet Indonesia Maju. Beliau ini track recordnya sebagai koordinator ratusan organ relawan sudah sangat terlihat dan teruji. Dan nyaris sampai detik ini tak ada siapapun yang sanggup memberikan bantahan atau sanggahan yang rasional mengenai kerja keras dan tulus Bang Haidar Alwi ini. Berbagai jejak pendapat untuk menampung aspirasi organ-organ relawan pendukung Capres–kemudian jadi Presiden–Jokowi dari 2014 hingga 2019, sudah dilakukan dan hasilnya selalu memunculkan nama Bang Haidar Alwi sebagai salah satu calon menteri yang layak diakomodir oleh Presiden Jokowi. Hasil jejak pendapat ini selalu memunculkannya di nomer urut pertama, jika sudah demikian bukankah layak bagi Pak Presiden Jokowi untuk memilihnya bukan?.
Akhirul kalam, semuanya kembali pada Presiden Jokowi, karena di tangan beliaulah kewenangan konstitusi untuk memilih seseorang menjadi menteri itu berada. Wallahu’alamu bissawab.
Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Ketua Umum Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI.
