Pesatnya digitalisasi mengubah praktik keuangan dan kedermawanan umat Islam, tetapi klaim manfaatnya belum selalu dinilai secara kritis dari sisi kepatuhan syariah. Artikel ini menelaah integrasi fintech syariah, filantropi Islam digital, serta blockchain dan smart contract di Indonesia melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi memperluas inklusi dan transparansi, tetapi kepatuhan formal pada akad belum tentu mewujudkan tujuan syariah. Tantangan yang berulang dalam literatur adalah regulasi yang belum seragam, literasi digital yang rendah, serta keamanan dan privasi data. Artikel ini menyarankan penilaian inovasi pada dua lapis, yaitu bentuk akad dan capaian tujuan syariah, serta penelitian empiris lanjutan.
Kata kunci: fintech syariah; filantropi Islam digital; blockchain; smart contract; kepatuhan syariah
Digitalization is reshaping Islamic financial and philanthropic practices, yet claims about its benefits are not always assessed critically in terms of sharia compliance. This article examines the integration of Islamic fintech, digital Islamic philanthropy, and blockchain-based smart contracts in Indonesia through a literature review. The findings suggest that digitalization can expand inclusion and transparency, but formal compliance with a contract does not guarantee that the objectives of sharia are met. Recurring challenges in the literature are non-uniform regulation, low digital literacy, and data security and privacy. The article recommends a two-layer assessment of innovations, covering contract form and sharia outcomes, and further empirical research.
Keywords: Islamic fintech; digital Islamic philanthropy; blockchain; smart contract; sharia compliance
Transformasi digital mengubah cara masyarakat menabung, membayar, meminjam, dan berderma. Fintech syariah mencakup layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan antarpihak (peer-to-peer lending), crowdfunding syariah, dan dompet digital (Jannah & Abidin, 2025). Di Indonesia, pengaturannya merujuk pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Arini, 2024). Pada ranah filantropi, Nabillah dan Wardana (2026) melaporkan bahwa penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) masih jauh di bawah potensinya, dengan indeks inklusi keuangan syariah yang dilaporkan hanya 12,88%.
Kajian terdahulu telah membahas bagian-bagian dari topik ini: platform crowdfunding Kitabisa.com (Harahap, 2025), kolaborasi lembaga zakat dan nazhir wakaf (Zahroh & Wardana, 2026), smart contract (Zulkepli et al., 2026), dan regulasi pembiayaan antarpihak (Arini, 2024). Wasyith (2019) juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi telah menjadi perhatian peneliti ekonomi dan keuangan syariah. Di antara sumber yang ditelusuri, kajian-kajian tersebut umumnya membahas satu ranah secara terpisah. Artikel ini menyandingkan ketiga ranah dan menelaah secara kritis kesenjangan antara klaim manfaat dan kepatuhan syariah.
Tujuan penelitian ini adalah memetakan peluang dan tantangan integrasi teknologi digital dalam ekonomi Islam, menelaah kesenjangan antara klaim manfaat dan kepatuhan syariah, serta merumuskan rekomendasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka (library research). Data sekunder berupa tujuh artikel jurnal ilmiah yang terbit pada 2019–2026, dipilih berdasarkan kesesuaian tema dan kelengkapan informasi bibliografisnya, serta regulasi dan fatwa yang dirujuk dalam sumber tersebut. Analisis dilakukan secara tematik, kemudian dilanjutkan dengan telaah kritis yang membandingkan klaim manfaat pada tiap sumber dengan prinsip syariah. Kerangka analisisnya adalah larangan riba, gharar, dan maysir (Arini, 2024) serta pandangan bahwa teknologi adalah alat (wasilah) untuk mencapai tujuan kemaslahatan, bukan tujuan itu sendiri (Wasyith, 2019). Penelitian ini tidak memakai data primer dan jumlah sumbernya terbatas, sehingga temuannya bersifat konseptual.
3.1 Fintech Syariah
Jannah dan Abidin (2025), melalui studi pustaka terhadap enam jurnal, menyimpulkan bahwa inovasi digital berperan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan syariah. Namun, adopsinya masih menghadapi ketidakseragaman regulasi, persoalan kepatuhan syariah, rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan ancaman keamanan data. Mereka menekankan kolaborasi regulator, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.
Pada pembiayaan antarpihak, Arini (2024) mencatat bahwa penerapan larangan riba dan gharar berpotensi membatasi inovasi dan pilihan pinjaman yang kompetitif. Ia menyarankan regulasi yang lebih fleksibel, kolaborasi regulator, industri, dan otoritas keagamaan, serta edukasi pengguna secara berkelanjutan.
3.2 Filantropi Islam Digital
Nabillah dan Wardana (2026) menyimpulkan bahwa digitalisasi ZISWAF dapat menjadi pintu masuk bagi kelompok unbanked dan underbanked ke ekosistem keuangan syariah, tetapi keberhasilannya membutuhkan sinergi lembaga filantropi, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Harahap (2025) memandang Kitabisa.com sebagai model inovatif digitalisasi filantropi Islam. Zahroh dan Wardana (2026) mengidentifikasi tantangan era digital berupa regulasi yang lemah, transparansi yang rendah, akuntabilitas yang kurang, dan masalah privasi data.
3.3 Blockchain dan Smart Contract
Zulkepli et al. (2026) menyimpulkan bahwa smart contract berpotensi besar dan umumnya sesuai syariah, tetapi aspek teknis seperti syarat kontrak, pengodean, eksekusi, dan konsensus protokol masih memerlukan kajian lanjutan. Mereka menekankan pentingnya komite atau penasihat syariah. Jannah dan Abidin (2025) juga mencatat perlunya pengawasan ketat terhadap smart contract dengan melibatkan ulama dan pakar syariah.
3.4 Telaah Kritis
Tabel 1 membandingkan klaim manfaat yang lazim muncul dengan catatan kritis dari literatur yang dikaji.
Tabel 1. Klaim manfaat dan catatan kritis
| Klaim | Catatan kritis | Sumber |
| Digitalisasi memperluas inklusi | Keberhasilan bergantung pada sinergi banyak pihak; literasi digital, infrastruktur, dan keamanan data masih menjadi hambatan | Nabillah & Wardana (2026); Jannah & Abidin (2025) |
| Layanan berlabel syariah otomatis patuh | Kepatuhan harus substantif dan bergantung pada pengawasan; larangan riba dan gharar dapat membatasi pilihan produk | Arini (2024) |
| Blockchain dan smart contract menjamin kepatuhan | Aspek teknis akad dan kode belum tuntas dikaji; perlu pengawasan komite syariah | Zulkepli et al. (2026); Jannah & Abidin (2025) |
| Filantropi digital meningkatkan akuntabilitas | Regulasi lemah, transparansi rendah, akuntabilitas kurang, dan privasi data masih menjadi tantangan | Zahroh & Wardana (2026) |
Sumber: sintesis penulis dari sumber yang tercantum pada tabel.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa klaim manfaat sebaiknya dibaca sebagai potensi bersyarat. Sejalan dengan pandangan Wasyith (2019), teknologi adalah alat, sehingga penilaiannya perlu melihat apakah tujuan kemaslahatan benar-benar tercapai, tidak berhenti pada kepatuhan bentuk akad.
Integrasi teknologi digital dalam ekonomi Islam berpotensi memperluas inklusi dan meningkatkan transparansi, tetapi manfaat itu bersyarat pada regulasi yang selaras, literasi yang memadai, perlindungan data, dan pengawasan syariah yang substantif. Disarankan agar regulator dan lembaga fatwa menilai inovasi pada dua lapis, yaitu bentuk akad dan capaian tujuan syariah, dan agar peneliti selanjutnya menguji kesenjangan antara klaim dan praktik melalui studi empiris, misalnya survei pengguna atau studi kasus platform.
- Arini, A. D. (2024). Legal literature review of peer to peer lending in Indonesia: Building sharia fintech ecosystem. Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 16(1), 36–57.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Harahap, R. P. (2025). Digitalisasi filantropi Islam: Meningkatkan kepedulian filantropi lewat platform crowdfunding Kitabisa.com. JISFIM: Journal of Islamic Sosial Finance Management, 6(2), 185–193.
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi digital dalam keuangan syariah: Analisis konseptual dan implikasi untuk masa depan. Jurnal Sahmiyya, 4(1), 244–251.
- Nabillah, Z., & Wardana, G. K. (2026). Pengaruh transformasi digital dalam filantropi Islam terhadap inklusi keuangan syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 4(9), 236–244. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/28010
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Wasyith. (2019). Does technology matter?: Literature review adopsi teknologi dalam riset ekonomi keuangan syariah. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 3(2), 117–136. https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp117-136
- Zahroh, F., & Wardana, G. K. (2026). Strategi kolaborasi lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital. Maliki Interdisciplinary Journal, 4(11), 1859–1868.
- Zulkepli, M. I. S., Muneem, A., Mohd Noh, M. S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2026). Automated transaction of smart contract: Technology and sharia discourse. Al-Ahkam, 36(1), 191–228. https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.1.26307
Dinda Nurhaliza Siregar, Mahasiswa STMIK Tazkia Bogor, Semester 3 – Prodi Teknik Informatika

























