LOGIS 08 Dukung Langkah Pemerintah Tetapkan Penyebaran Budaya LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Menurut Anshar Ilo, regulasi tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan pertahanan negara yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

“LOGIS 08 mendukung penuh penegakan dan implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, maka seluruh pemangku kepentingan harus menjalankannya secara konsisten sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Anshar Ilo, Sabtu (04/07/2026).

Ia menegaskan bahwa implementasi regulasi tersebut harus dilakukan melalui langkah-langkah edukatif, preventif, dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang harus dikedepankan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, pendidikan karakter, serta pengawasan terhadap berbagai bentuk penyebaran budaya yang oleh negara telah dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter,” katanya.

Mantan Waketum DPP KNPI ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri maupun diskriminasi terhadap individu.

“Penegakan aturan adalah kewenangan negara. Masyarakat harus mendukung melalui edukasi, kepatuhan terhadap hukum, dan menjaga persatuan bangsa,” tegas Eks Aktivis HMI ini.

Sebagaimana diketahui, Perpres Nomor 111 Tahun 2025 mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Dalam lampirannya, penyebaran budaya LGBTQ dicantumkan sebagai salah satu contoh ancaman nonmiliter bersama berbagai ancaman lain seperti radikalisme, perjudian daring, penyalahgunaan narkotika, serangan siber, dan ancaman sosial lainnya.

(GD/MSN)

Ancaman Dominasi Israel dan AS pada Board of Peace, Terjadi Perpecahan Sikap di Internal PBNU