Memahami Makna Politik Identitas, Meluruskan Gus Yaqut

LIPUTAN9.ID – Gus Yaqut Cholil Qoumas, menteri Agama RI, jauh dari kata ideal sebagai nakhoda kementerian. Sebagai figur publik yang menjadi cermin masyarakat, seorang negarawan harus menjadi teladan, bukan target cibiran dan cemoohan.

Sebagai pembantu presiden, tutur kata dan sikap seorang Menag mestinya selaras dengan visi besar Jokowi Widodo, yang telah lama memperjuangkan kebersamaan, persatuan, dan politik anti-pecah belah. Ini yang bapak presiden lakukan sejak mengajak para rival dalam pemerintahan.

Presiden Jokowi sejatinya telah berhasil mendamaikan kubu “cebong” dan “kampret”, yang memecah belah bangsa. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diberi posisi yang mapan dalam kabinet. Namun, mengapa Menaq Gus Yaqut harus bertindak seperti arahan Pak Jokowi ?

Pertama sekali terjadi pada tahun 2020, ketika mantan Fachrul Razi diberhentikan, dan kemudian Gus Yaqut diangkat sebagai pengganti Razi. Entah keceplosan entah disengaja, Gus Yaqut mengatakan bahwa Kemenag adalah jatah untuk ormas NU. Betapa sungguh menyakitkan kata-kata sarkas semacam itu bagi golongan lain di luar NU?

Kejadian paling parah dilakukan setelah Koalisi Perubahan mengusung AMIN (pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar). Gus Yaqut dalam kapasitasnya sebagai menteri agama berkampanye terang-terangan, mengajak publik untuk tidak memilih “AMIN”, karena bid’ah.

Satu dua kali keceplosan dan bercanda masih bisa ditolerir. Tetapi, kesalahan ketiga tidak bisa diampuni begitu saja. Menag Gus Yaqut memainkan politik identitas dengan mengungkit Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2014 dan 2019.

Gus Yaqut mengatakan “Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu. Ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan”.

Jika Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah praktik politik identitas, yang mengantarkan Anies Baswedan keluar sebagai pemenang, maka itu sama artinya dengan mengatakan adalah kesalahan. Pendukung Anies kala itu bukan saja PKS, tetapi juga Gerindra dan Prabowo.

Jika Pemilu 2019 juga praktek politik identitas, namun Presiden Joko Widodo merangkul Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Gerindra dalam pemerintahan, maka itu sama artinya dengan mengatakan bahwa Jokowi melakukan kesalahan. Pemerintahan kedua Jokowi, 2019-2024, adalah pemerintahan yang diisi orang-orang pengusung politik identitas.

Makna Politik Identitas

Dengan mengamati cara berpikir dan bertutur kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tampaknya salah paham tentang arti politik identitas.

Definisi klasik, politik identitas adalah penggunaan identitas-identitas tertentu untuk tujuan mendapatkan kekuasaan. Namun, definisi klasik ini dirasa tidak cukup. Karenanya, pengertian baru terus diformulasikan.

Para advokat politik identitas kontemporer sudah menggunakan apa yang mereka sebut sebagai “perspektif interseksional”, yaitu cara pandang yang kompleks tidak tunggal. Karenanya, banyak sudut pandang harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif.

Misalnya, setelah menang dalam Pemilu 2019, Jokowi ingin mengakhiri perpecahan di tengah masyarakat. Karena itulah, jalan yang ditempuh dengan menggandeng Prabowo dan Sandiaga dalam pemerintahan. Ini sudut pandang presiden.

Jika sudut pandang presiden seperti itu tidak dipahami, maka hanya akan ada satu sudut pandang, yang mungkin mengatakan bahwa Jokowi menerima para aktor politik identitas di dalam tubuh kabinetnya. Tentu saja, sudut pandang tunggal ini tidak bisa diterima siapapun.

Tidak soal perspektif interseksional, tetapi syarat lain bisa disebut praktek politik identitas adalah adanya tekanan (oppression) yang membahayakan hidup orang lain (person’s life), yang bersumber dari keragaman identitas.

Syarat kedua ini terpenuhi dalam ucapan Gus Yaqut sebagai Menteri Agama ketika mengatakan bahwa Kemenag adalah jatah bagi ormas NU. Pernyataan semacam ini mengancam perasaan kelompok lain di luar NU, merusak citra Kemenag sebagai institusi publik, dan menciderai nama baik orang Nahdliyyin yang terkenal moderat, toleran.

Bisa dikatakan bahwa Menag Gus Yaqut adalah pelaku politik identitas itu sendiri, tepatnya politik identitas yang sempit. Sebab, tidak semua politik identitas itu salah. Selagi mengandung nilai-nilai universal dan nilai-nilai universal tersebut adalah identitas bersama maka politik identitas adalah kewajiban.

Seluruh partai politik yang hidup di Indonesia harus mempromosikan politik identitas yang universal, misalnya: demokrasi, pluralitas, gotong-royong, keadilan dan lainnya. Sebab, demokrasi adalah pilihan identitas terbaik bagi bangsa dan negara kita, pada saat negara-negara lain memilih untuk komunis, seperti China, Korea Utara dan lainnya.

Pluralitas juga identitas yang melekat pada bangsa-bangsa yang majemuk, seperti Indonesia, pada saat negara-negara lain yang mengaku demokratis tetapi terjebak dalam politik rasial. Jadi, mempromosikan identitas yang plural melalui praktik politik adalah kewajiban.

Hemat penulis, Gus Yaqut tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai pejabat publik, dan intelektualitas yang mumpuni untuk memimpin bangsa yang plural. Tindakannya menentang praktek politik identitas menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang politik identitas itu sendiri. Semoga ini segera berakhir.

Artikel ini tayang juga di Disway.id dengan judul Memahami Makna Politik Identitas, Meluruskan Gus Yaqut, pada hari Rabu, 04 Otober 2023.