Pendapatan yang naik tidak otomatis membuat seseorang merasa lebih sejahtera. Artikel ini menelaah penyebabnya melalui lima aspek: inflasi, selisih pendapatan nominal dan riil, daya beli, kenaikan biaya hidup, serta perubahan perilaku konsumsi (lifestyle inflation). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) hingga Oktober 2026. Hasil telaah menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan nominal mudah tergerus harga kebutuhan pokok, dan dampaknya paling terasa pada rumah tangga berpendapatan rendah karena sebagian besar anggarannya habis untuk pangan. Di sisi lain, cicilan, gaya hidup, dan kebiasaan membandingkan diri dengan kelompok yang lebih mampu membuat kebutuhan terus bergeser naik. Karena itu, kesejahteraan tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan, tetapi dari apa yang dapat dibeli, berapa yang dapat ditabung, dan seberapa aman rumah tangga menghadapi guncangan.
Kata kunci: pendapatan riil, inflasi, daya beli, biaya hidup, lifestyle inflation, kesejahteraan
1.1 Latar Belakang
Banyak orang mengalami hal yang sama: gaji naik, tetapi uang di akhir bulan tidak terasa lebih banyak. Kesan ini bukan sekadar keluhan. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), rata-rata upah buruh Indonesia pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta (BPS, 2026b) dan naik sekitar 3,08 persen menjadi Rp3,39 juta pada Mei 2026 (CNBC Indonesia, 2026). Pada saat yang sama, BPS (2026a) mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen pada Maret 2026.
Angka-angka tersebut tampak menggembirakan, tetapi gambaran lain muncul ketika kita melihat lapisan di atas garis kemiskinan. BPS (2024) mencatat jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, sementara kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) bertambah menjadi 137,5 juta orang. Laporan Mandiri Institute menunjukkan tren serupa berlanjut pada 2025, ketika kelas menengah menyusut menjadi 46,7 juta orang (Bisnis.com, 2026). Artinya, statistik yang membaik belum tentu sejalan dengan rasa aman secara ekonomi yang dirasakan rumah tangga.
1.2 Rumusan Masalah
- Bagaimana inflasi dan perbedaan pendapatan nominal dengan pendapatan riil memengaruhi daya beli masyarakat?
- Bagaimana kenaikan biaya hidup dan perubahan perilaku konsumsi membuat peningkatan pendapatan tidak terasa?
- Bagaimana hubungan antara tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat?
1.3 Tujuan Penulisan
Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengapa kenaikan pendapatan tidak selalu meningkatkan kesejahteraan, menganalisis peran inflasi, daya beli, biaya hidup, dan gaya hidup dalam fenomena tersebut, serta menunjukkan bahwa pendapatan hanyalah salah satu dimensi kesejahteraan.
2.1 Pendapatan Nominal, Pendapatan Riil, dan Inflasi
Pendapatan nominal adalah jumlah uang yang diterima dalam satuan rupiah pada waktu tertentu. Pendapatan riil adalah pendapatan nominal yang telah disesuaikan dengan perubahan harga, sehingga menggambarkan jumlah barang dan jasa yang benar-benar bisa dibeli (Mankiw, 2021). Inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus, mengecilkan nilai uang dari waktu ke waktu (Sukirno, 2016). Jika pendapatan nominal naik 5 persen sementara harga naik 4 persen, kenaikan daya beli yang sesungguhnya hanya sekitar 1 persen. Jika harga naik lebih cepat dari pendapatan, daya beli justru turun.
Kesalahan membaca kenaikan nominal sebagai kenaikan riil dikenal sebagai money illusion. Shafir, Diamond, dan Tversky (1997) menunjukkan bahwa orang cenderung menilai keuntungan dan kerugian dari angka nominalnya, bukan dari daya belinya. Ini menjelaskan mengapa kenaikan gaji sering terasa lebih besar pada hari pertama ketimbang pada hari ketika tagihan datang.
2.2 Teori Konsumsi
Keynes (1936) memandang konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan: semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi, tetapi dengan proporsi yang menurun. Dua pengembangan teori ini relevan untuk topik kita. Pertama, hipotesis pendapatan relatif dari Duesenberry (1949) menyatakan bahwa pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh konsumsi orang di sekitarnya dan oleh standar hidup yang pernah ia capai, sehingga pengeluaran mudah naik tetapi sulit turun. Kedua, hipotesis pendapatan permanen dari Friedman (1957) menyatakan bahwa orang menyesuaikan konsumsi dengan pendapatan yang diharapkan bertahan lama. Kenaikan gaji yang dianggap permanen, misalnya setelah promosi, cenderung langsung diikuti kenaikan belanja dan komitmen cicilan.
2.3 Pendapatan dan Kesejahteraan
Easterlin (1974) mengamati bahwa pada titik tertentu, kenaikan pendapatan tidak diikuti kenaikan kepuasan hidup secara sebanding karena orang menilai kondisinya dengan membandingkan diri dengan orang lain dan dengan masa lalu. Sen (1999) menawarkan sudut pandang yang lebih luas: kesejahteraan ditentukan oleh kebebasan dan kemampuan nyata seseorang untuk menjalani hidup yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan rasa aman, dan bukan oleh pendapatan semata.
Artikel ini disusun dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif. Data yang dipakai adalah data sekunder dari publikasi resmi BPS (inflasi, upah, kemiskinan, kelas menengah) dan BI (Survei Konsumen), serta pemberitaan media yang mengutip rilis kedua lembaga tersebut. Teori diambil dari buku teks ekonomi dan karya klasik tentang konsumsi dan kesejahteraan. Data dianalisis dengan menghubungkan pergerakan pendapatan, harga, dan pola belanja untuk menjawab rumusan masalah. Perlu dicatat bahwa data yang digunakan berupa rata-rata nasional dan berasal dari periode yang tidak selalu sama, sehingga perbandingannya bersifat indikatif dan tidak menggambarkan kondisi setiap individu.
4.1 Dari Pendapatan Nominal ke Pendapatan Riil
Untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar lebih makmur, kenaikan pendapatannya harus dibandingkan dengan kenaikan harga. BPS mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, dengan Indeks Harga Konsumen naik dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 112,56 (Pontianak Post, 2026). Dengan angka itu, pekerja yang gajinya naik di bawah 3,23 persen setahun sebenarnya mengalami penurunan pendapatan riil.
Berikut ilustrasi hipotetis. Seorang karyawan bergaji Rp4.000.000 mendapat kenaikan 5 persen menjadi Rp4.200.000. Dengan inflasi 3,23 persen, nilai gajinya dalam harga tahun lalu hanya sekitar Rp4.068.600, atau naik sekitar Rp68.600 (1,7 persen).
| Sebelum | Sesudah | |
| Gaji nominal | Rp4.000.000 | Rp4.200.000 (+5%) |
| Gaji riil (harga awal) | Rp4.000.000 | ± Rp4.068.600 (+1,7%) |
Kenaikan nominal Rp200.000 yang tampak lumayan ternyata hanya menyisakan sekitar sepertiganya sebagai tambahan daya beli. Itulah mengapa kenaikan gaji sering terasa “menguap”.
Selain itu, kenaikan upah tidak merata antarsektor. Pada Mei 2026, rata-rata upah buruh di sektor pertambangan mencapai Rp5,79 juta, sedangkan buruh pertanian hanya Rp2,37 juta dan buruh akomodasi serta makan-minum Rp2,64 juta (CNBC Indonesia, 2026). Rata-rata nasional menutupi kenyataan bahwa kenaikan upah dinikmati secara berbeda oleh tiap kelompok pekerja.
4.2 Inflasi, Harga Pangan, dan Daya Beli
Inflasi nasional adalah rata-rata, padahal setiap rumah tangga memiliki keranjang belanja yang berbeda. Pada Oktober 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan 4,82 persen, lebih tinggi dari inflasi umum, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya naik 4,52 persen terutama karena emas perhiasan (DDTCNews, 2026). Komponen harga bergejolak, yang banyak diisi bahan pangan seperti cabai, tercatat naik 5,81 persen secara tahunan (CNBC Indonesia, 2026a). Inflasi inti, yang mencerminkan tekanan harga yang lebih mendasar, berada di 2,56 persen (Kontan, 2026).
Perbedaan ini penting karena rumah tangga miskin dan rentan membelanjakan porsi terbesar anggarannya untuk makanan. Garis kemiskinan BPS pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, dan 74,70 persen di antaranya adalah garis kemiskinan makanan (BPS, 2026a). Rumah tangga seperti ini merasakan inflasi yang lebih tinggi daripada angka nasional, sehingga daya belinya tergerus lebih cepat. Contoh dekatnya adalah lonjakan harga cabai merah yang menjadi pendorong utama inflasi bulanan Oktober 2026 (Katadata, 2026). Bagi rumah tangga yang belanja hariannya bergantung pada bahan pokok, kenaikan harga sejumlah komoditas saja sudah terasa seperti pemotongan gaji.
Garis kemiskinan itu sendiri ikut bergerak naik. BPS mencatat kenaikan 4,33 persen dari Rp641.443 pada September 2025 menjadi Rp669.235 pada Maret 2026 (CNN Indonesia, 2026). Ini menggambarkan bahwa biaya untuk sekadar memenuhi kebutuhan minimum terus bertambah.
4.3 Kenaikan Biaya Hidup
Biaya hidup tidak hanya soal harga barang yang sudah ada, tetapi juga soal pengeluaran yang makin banyak jenisnya. Laporan BPS tentang kelas menengah menyebutkan bahwa pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, pangan, serta pajak dan iuran meningkat dalam lima tahun terakhir (detikNews, 2024). Pos-pos ini sifatnya kaku: sulit dikurangi ketika pendapatan seret, dan cenderung terus naik ketika pendapatan bertambah.
Gambaran kerentanan terlihat dari perbandingan sederhana. Garis kemiskinan rumah tangga nasional pada Maret 2026 adalah Rp3.091.866 per bulan untuk rata-rata 4,62 anggota rumah tangga (Okezone, 2026). Jika rata-rata upah buruh Rp3,39 juta dijadikan pembanding, selisihnya tipis. Tentu banyak rumah tangga memiliki lebih dari satu pencari nafkah, tetapi perbandingan ini menunjukkan betapa dekatnya penghasilan satu pekerja dengan batas kebutuhan minimum sebuah keluarga. Kondisi yang disebut BPS sebagai kerentanan, yakni mudah turun kelas ketika terjadi gangguan, sangat relevan di sini (BPS, 2024).
Perlu dicatat pula bahwa ukuran kemiskinan resmi sering diperdebatkan. Bank Dunia, dengan ambang yang lebih tinggi, menyebut sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan versi mereka, jauh berbeda dari angka BPS (Okezone, 2026a). Perbedaan ini bukan kesalahan data, melainkan perbedaan standar kebutuhan hidup. Ia menjelaskan mengapa banyak orang yang “tidak miskin” secara statistik tetap merasa kesulitan.
4.4 Perilaku Konsumsi dan Lifestyle Inflation
Selain faktor harga, perilaku juga berperan. Lifestyle inflation adalah kecenderungan menaikkan standar belanja seiring naiknya pendapatan. Secara teori, ini sejalan dengan Duesenberry (1949): standar hidup yang sudah dicapai menjadi pijakan baru yang sulit diturunkan. Media sosial memperkuat efek pembandingan ini karena orang terus melihat konsumsi kelompok yang lebih mampu.
Mari lanjutkan ilustrasi tadi. Setelah naik gaji Rp200.000, karyawan tersebut membeli ponsel baru dengan cicilan Rp250.000 per bulan, lalu menambah langganan hiburan dan kebiasaan ngopi harian sekitar Rp150.000. Pengeluaran tetapnya naik Rp400.000, dua kali lipat kenaikan gajinya. Gajinya naik, tetapi ruang geraknya justru menyempit.
Data BI mengonfirmasi bahwa tekanan cicilan nyata. Pada Oktober 2026, rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang dipakai untuk membayar cicilan atau utang mencapai 10,1 persen, naik dari 9,7 persen pada bulan sebelumnya, sementara 73,6 persen pendapatan digunakan untuk konsumsi (BI, 2026; Investortrust, 2026). Untuk kelompok pengeluaran Rp1–2 juta per bulan, 75,9 persen pendapatan habis untuk konsumsi (Investortrust, 2026). Dengan sisa yang kecil, satu kejadian tak terduga seperti sakit, kendaraan rusak, atau kenaikan harga beras bisa langsung mengganggu keseimbangan keuangan.
Meski begitu, tidak adil jika semua kesulitan dilimpahkan pada gaya hidup. Data BI juga menunjukkan bahwa porsi tabungan pada kelompok pengeluaran Rp1–2 juta mencapai 15,9 persen pada Oktober 2026 (Investortrust, 2026), yang menandakan banyak rumah tangga berusaha menahan diri. Gaya hidup memperburuk masalah bagi sebagian orang, tetapi akar utamanya tetap pendapatan riil yang tumbuh lambat dan biaya pokok yang kaku.
4.5 Hubungan Pendapatan dan Kesejahteraan
Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa pendapatan hanyalah syarat awal kesejahteraan. Ada tiga alasan mengapa kenaikannya tidak otomatis terasa. Pertama, yang menentukan adalah pendapatan riil, bukan nominal. Kedua, kesejahteraan juga bergantung pada kemampuan menabung dan menghadapi risiko; rumah tangga yang pendapatannya naik tetapi cicilannya ikut naik tetap rapuh. Ketiga, persepsi kesejahteraan bersifat relatif, seperti diamati Easterlin (1974): orang menilai dirinya dengan membandingkan diri dengan orang lain dan dengan standar lamanya sendiri.
Pandangan Sen (1999) membantu menjelaskan mengapa kesejahteraan tidak identik dengan pendapatan: pendapatan yang sama bisa menghasilkan kualitas hidup berbeda tergantung biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang harus ditanggung. Kelas menengah yang menyusut dan kelompok menuju kelas menengah yang membengkak menjadi 142,0 juta orang atau 50,4 persen penduduk pada 2025 (Bisnis.com, 2026) menunjukkan bahwa banyak orang berada tepat di atas batas kerentanan: tidak tergolong miskin, tetapi juga belum merasa aman.
Fenomena orang tetap merasa miskin meski pendapatannya naik dapat dijelaskan oleh interaksi beberapa faktor. Pertama, kenaikan pendapatan nominal sering tidak sebanding dengan kenaikan harga, terutama pangan, yang inflasinya per Oktober 2026 (4,82 persen) lebih tinggi daripada inflasi umum (3,23 persen), sehingga pendapatan riil dan daya beli hanya naik tipis atau bahkan turun. Kedua, biaya hidup yang kaku dan tekanan cicilan menyempitkan ruang gerak keuangan rumah tangga. Ketiga, lifestyle inflation dan kebiasaan membandingkan diri membuat kebutuhan bergerak naik secepat pendapatan. Keempat, kesejahteraan tidak hanya soal berapa pendapatan yang diterima, tetapi juga soal kemampuan menabung, rasa aman, dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Berdasarkan temuan ini, ada beberapa saran. Bagi individu, kenaikan pendapatan sebaiknya dinilai dengan membandingkannya terhadap inflasi, dan sebagian kenaikan dialokasikan lebih dulu untuk tabungan sebelum menambah belanja. Bagi pembuat kebijakan, stabilitas harga pangan dan penyesuaian upah yang memperhatikan inflasi perlu dijaga agar peningkatan pendapatan benar-benar bermakna. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data tingkat rumah tangga, misalnya Susenas, untuk mengukur inflasi yang dialami masing-masing kelompok pendapatan.
- Bank Indonesia. (2026). Survei Konsumen Oktober 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Oktober-2026.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2024, 25 Oktober). Indonesia’s middle class: A crucial pillar for national economic stability. https://www.bps.go.id/en/news/2024/10/25/622/kelas-menengah-indonesia-
- Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Agustus). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html
- Badan Pusat Statistik. (2026b, 5 Mei). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen, rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-68-persen–rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah.html
- Bisnis.com. (2026, 9 Februari). Kelas menengah susut, begini potret ketimpangan ekonomi RI. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260209/9/1951434/kelas-menengah-susut-begini-potret-ketimpangan-ekonomi-ri
- CNBC Indonesia. (2026, 5 Agustus). BPS catat upah buruh naik! Tertinggi di 5 sektor usaha ini. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260805141123-4-756778/bps-catat-upah-buruh-naik-tertinggi-di-5-sektor-usaha-ini
- CNBC Indonesia. (2026a, 3 November). Inflasi bahan makanan tembus 5,61% Oktober 2026. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261103091030-4-781777/inflasi-bahan-makanan-tembus-561-oktober-2026
- CNN Indonesia. (2026, 5 Agustus). Batas garis kemiskinan RI naik jadi Rp669 ribu per orang per bulan. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260805140916-92-1388894/batas-garis-kemiskinan-ri-naik-jadi-rp669-ribu-per-orang-per-bulan/amp
- DDTCNews. (2026, 2 November). Harga pangan dan bensin dorong inflasi Oktober 2026 ke 3,23 persen. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823774/harga-pangan-dan-bensin-dorong-inflasi-oktober-2026-ke-323-persen
- detikNews. (2024). Jumlah kelas menengah Indonesia dinyatakan turun, apa penyebabnya? https://news.detik.com/abc-australia/d-7528069/jumlah-kelas-menengah-indonesia-dinyatakan-turun-apa-penyebabnya
- Duesenberry, J. S. (1949). Income, saving, and the theory of consumer behavior. Harvard University Press.
- Easterlin, R. A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. Dalam P. A. David & M. W. Reder (Eds.), Nations and households in economic growth (hlm. 89–125). Academic Press.
- Friedman, M. (1957). A theory of the consumption function. Princeton University Press.
- Investortrust. (2026). BI catat proporsi pendapatan untuk konsumsi turun pada Oktober 2026 saat tabungan meningkat. https://investortrust.id/macro/121971/bi-catat-proporsi-pendapatan-untuk-konsumsi-turun-pada-oktober-2026-saat-tabungan-meningkat
- Katadata. (2026, 2 November). BPS catat inflasi Oktober 0,22%, lonjakan harga cabai jadi biang kerok. https://katadata.co.id/finansial/makro/6ae81269611f5/bps-catat-inflasi-oktober-0-22-lonjakan-harga-cabai-jadi-biang-kerok
- Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.
- Kontan. (2026, 2 November). Inflasi RI Oktober 2026 (infografik). https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/285/Inflasi-Oktober-2026-Mencapai-323-Secara-Tahunan
- Mankiw, N. G. (2021). Principles of economics (9th ed.). Cengage Learning.
- Okezone. (2026). Angka kemiskinan Indonesia turun, sisa 22,93 juta orang miskin. https://economy.okezone.com/read/2026/08/05/320/3234294/angka-kemiskinan-indonesia-turun-sisa-22-93-juta-orang-miskin?page=all
- Okezone. (2026a). Soal data Bank Dunia 64,2 persen penduduk RI miskin, ini penjelasan lengkap BPS. https://economy.okezone.com/read/2026/09/04/320/3239999/soal-data-bank-dunia-64-2-persen-penduduk-ri-miskin-ini-penjelasan-lengkap-bps-nbsp
- Pontianak Post. (2026, 2 November). Inflasi Oktober 2026 capai 3,23 persen: Harga beras naik, pemerintah andalkan bansos dan diskon. https://pontianakpost.jawapos.com/ekonomi/2611020086/inflasi-oktober-2026-capai-323-persen-harga-beras-naik-pemerintah-andalkan-bansos-dan-diskon
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Shafir, E., Diamond, P., & Tversky, A. (1997). Money illusion. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 341–374.
- Sukirno, S. (2016). Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi ketiga). Rajawali Pers.
Zahrotul Mufidah Salim, Mahasiswa STIMIK Bogor

























