JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Founder Owner Kaisar Bauksit Nusantara Grup (KABANTARA Grup) HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Haji Lilur memperoleh penjelasan gamblang dari Kementerian ESDM, bahwa pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau IUP bagi perusahaan yang berinvestasi membangun Smelter.
Haji Lilur menuturkan, saat ini KABANTARA Grup bekerjasama dengan sebuah Perusahaan yang sudah membebaskan lahan 800 Ha di tepi Laut di sebuah Kabupaten di Pulau Sumatera. Selanjutnya, membangun Smelter di lokasi lahan 800 Ha yang sudah selesai dibebaskan tersebut.
“ESDM menyebut pemberian prioritas penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau IUP ini sebagai Program Hilirisasi,” ujar Haji Lilur, Rabu (31/12/2025).
Pengusaha nasional asal Situbondo ini menjelaskan, sebagai informasi bahwa biaya pembangunan Smelter Bauksit membutuhkan biaya minimal 50 Triliun Rupiah.
Menurutnya, tentu untuk dan atas nama penghormatan bagi perusahaan yang berinvestasi, pemerintah harus memberikan kemudahan pada Smelter utk memperoleh kepastian kontinuitas suplai.
“Berangkat dari kerjasama dengan perusahaan Smelter dan adanya Program Hilirisasi dari ESDM RI, KABANTARA Grup meyakini mampu menjadi Kaisar Bauksit Nusantara,” terang pengusaha alumni Santri Ponpes Denanyar itu
Lebih lanjut, Haji LIlur mengatakan, jamak diketahui bahwa Smelter Nikel menjamur di Republik Indonesia. Seperti juga umum dimafhumi, bahwa pengusaha Batubara menumpuk di Indonesia.
Namun faktanya, Smelter Bauksit dan pengusaha Bauksit di Indonesia bisa dihitung dengan jari tangan. Bahkan bisa dibilang masih jarang, alias belum banyak.
“Di tengah sepinya persaingan di tambang Bauksit di negeri ini, Kabantara Grup meyakini mampu menjadi Kaisar Bauksit Indonesia,” tuturnya.
Pihaknya selaku Founder dan Owner Kabantara Grup menargetkan 17 Agustus 2026 sebagai puncak pencapaian Kabantara Grup dalam menguasai Bauksit Indonesia.
Pengusaha yang juga Founder Owner Balad Grup itu mengharapkan para pengusaha RI mampu menjadi Tuan di Negaranya sendiri. Menurutnya, sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus segera membumi.
“Tentunya dengan bukti bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia membawa kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia,” pungkasnya.
