Yudi Latif: Penyimpangan Normalitas

Jakarta, LIPUTAN 9
Dua minggu lagi menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu, (14/02/24), Yudi Latif menulis postingan menarik dalam akun IGnya @yudilatif_official, dengan tajuk Penyimpangan Normalitas, yang diposting pada hari Rabu, (31/01/24).

Yudi Latif memulai tulisannya dengan kalimat, Saudaraku, istilah ‘normal’ sesungguhnya berasal dari kata dasar ‘norm’ (norma). Situasi normal artinya menggambarkan kondisi kelaziman keteraturan. Masalahnya, kelaziman keteraturan itu bisa terperangkap ke dlm normalitas yg keliru (a false sense of normalcy).

Yudi mengungkapkan, bahwa dalam rutinitas hidup bisa jadi masyarakat cenderung membenarkan yang biasa ketimbang membiasakan yang benar. Korupsi dianggap kelaziman. Politik uang sbg kewajaran. Nepotisme sbg privilese. Pemilu mahal sbg ketakterelakan. Kekuasaan (fasilitas) negara dipandang sebagai milik pribadi.

“Selama pelayanan bisa dipersulit, mengapa hrs dipermudah; selama masih bisa membeli, mengapa harus memproduksi sendiri; selama bisa membeli produk asing, mengapa hrs membeli produk dalam negeri,” tulis Yudi.

Menurut Yudi, normalitas penyimpangan itu menguat seiring dengan merebaknya tujuh dosa sosial yg disebut Mohandas K. Gandhi: politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan peribadatan tanpa pengorbanan’.

“Kehidupan kota/negara (polis) terjerumus ke dalam apa yg disebut Machiavelli sebagi “kota korup” (citta corrottisima), atau yg disebut Al-Farabi sebagai “kota jahiliyah” (almudun al-jahiliyyah),” Yudi menuturkan.

Lebih jauh, Yudi Latif menyatakan, di republik korup dan jahil, persahabatan madani sejati hancur. Warga dan elit penguasa berlomba mengkhianati sesama dan negaranya; rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan. Katanya, hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam perluasan korupsi. Ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela. Akhirnya timbul kematian dan pengasingan: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

“Praktik politik di negeri ini telah direduksi sekadar menjadi perjuangan kuasa (demi kuasa) ketimbang sebagai proses pencapaian kebajikan bersama. Menurutnya, politik dan etika terpisah spt air dengan minyak. Kebajikan dasar republik seperti keadaban, responsibilitas, keadilan dan integritas runtuh,” paparnya.

Pada akhir paragrafnya, Kemudian Yudi menegaskan kalimat penutup, sebuah negeri dengan normalitas penyimpangan menisbikan tuntunan etis. Tanpa fundamen etis, komunitas politik kehilangan sandaran rasa saling percaya. Tanpa trust sebagai semen kohesi sosial, sebuah negara berada di tubir jurang. (Belajar Merunduk). (ASR)