JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik, kita bersyukur Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin terciptanya situasi nasional yang kondusif. Situasi nasional yang bersatu, damai dan stabil, baik ekonomi dan politik adalah harga tidak ternilai yang patut kita syukuri.
“Ketika situasi di berbagai belahan dunia sedang kacau atau tidak pasti. Tentu menjadi kewajiban moral kita tanpa terkecuali’ untuk menjaga situasi tersebut untuk keselamatan bersama,” kata Haris Rusly Moti selaku Pemrakarsa 98 Resolution Network kepada media, Rabu (8/4/2026) di Jakarta.
Haris menggambarkan dalam upaya menjaga persatuan dan menjamin situasi damai dan stabil. Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Harian DPP Gerindra Prof. Sufmi Dasco Ahmad’ bahkan sering mengajak dialog dengan sejumlah kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Prof. Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis, dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog,” ujar Haris sapaan akrabnya.
Menurutnya, baik Presiden Prabowo maupun Prof. Dasco, keduanya tidak menganut aliran politik “devide et impera,” yang membenturkan secara horisontal masyarakat’ untuk tujuan memperkuat kekuasaan. Bahkan segala bentuk warisan konflik horisontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan.
Pancasila yang menjadi dasar filosofi bangsa kita memang berpedoman pada “peaceful management,” managemen persaudaraan, managemen kerjasama dan gotong royong.
“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa diantaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah. Seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya, yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” jelas Haris.
Koreksi tersebut katanya, telah didengar dan telah diakomodir oleh pemerintah, yang ditunjukan dengan sejumlah perbaikan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Presiden Prabowo telah memerintahkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Naniek Deang, untuk menginvestigasi dan telah menutup ribuan dapur MBG yang melakukan penyimpangan.
“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” tegas Haris.
Haris membandingkan, sejumlah program kerakyatan yang telah berjalan cukup lama seperti BLT, Bansos Beras, Subsidi Pupuk, Gas dan Solar subsidi, dll. Tampak jelas masih saja terjadi penyimpangan tata kelola dan penyalahgunaan anggaran. Sehingga terus membutuhkan perbaikan tata kelolanya hingga hari saat ini.
“Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih. Tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola,” terangnya.
Haris juga menggambarkan situasi banyak negara di dunia yang terdampak benturan geopolitik, mengalami krisis energi, rakyat antri berebut BBM. Bahkan di beberapa negara rakyat terpaksa berjalan kaki karena tidak beroperasinya transportasi akibat tidak adanya pasokan energi.
“Namun, di dalam negeri, kita bersyukur kepada Tuhan, berkat kerja keras Presiden Prabowo berhasil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah berhasil diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun,” ujar Haris.
Kata Haris, bisa dibayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di sejumlah negara. Maka dampaknya bisa menghambat distribusi pangan, sembako, dll. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita.
“Mereka yang menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis energi dan krisis pangan, anak-anak dan keluarga kita juga terkena dampak. Kita memohon kepada Tuhan yang maha Kuasa agar malapetaka seperti itu tidak terjadi pada bangsa kita,” lanjut Haris.
Haris menjelaskan, Presiden Prabowo di awal pemerintahannya telah memperkirakan akan terjadi guncangan geopolitik yang berdampak pada kelangkaan energi dan pangan. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dibuat untuk menjaga bangsa kita terhindar dari krisis energi dan krisis pangan.
“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan. Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekuatiran kelangkaan beras, itu juga karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Kita tidak lagi bergantung pada impor pangan, ketika banyak negara di dunia berebut sumber pangan,” tegas Haris.
Haris menegaskan bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah bersatu menjaga situasi ekonomi yang stabil dan menjamin pasokan kebutuhan pokok, agar rakyat kita terhindar dari kelaparan, agar sekolah anak anak kita tidak terganggu akibat tidak beroperasinya transportasi.
“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau,” jelas Haris.
Ia menambahkan, oleh karena itu, tanpa mengabaikan kemerdekaan setiap warga negara dalam berserikat dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Dirinya tetap mengajak untuk kedepankan kepentingan bersama sebagai sesama anak bangsa.
“Kita mestinya dapat berjuang bersama agar selamat secara bersama sama dalam menghadapi situasi destabilisasi geopolitik dan ancaman perang dunia,” seru Haris.
Menurutnya, kita membutuhkan persatuan dan kerjasama bukan untuk melindungi kekuasaan yang telah dibatasi periodesasinya (5 – 10 tahun) di era reformasi. Tapi untuk menjaga bangsa dan negara kita dari musibah dan malapetaka ekonomi dan politik.
“Malapetaka yang dapat mengancam keselamatan rakyat, keselamatan anak anak kita dan keselamatan kita bersama. Sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi situasi geopolitik yang sangat kejam,” ujar aktivis 1998 ini.
Haris juga mengingatkan secara keras kepada seluruh pemangku kepentingan, baik ASN, TNI dan Polri untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dimana tidak menyalahgunakan niat baik Presiden Prabowo.
“Jangan sampai ada yang sengaja bermain-main mengacaukan tata kelola untuk mengeruk rente,” katanya mengingatkan.
Haris menjelaskan melalui sejumlah program prioritas, Presiden Prabowo bermaksud melakukan pemerataan kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pemerataan pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, swasembada energi, dll. adalah program-program yang sangat progresif menjawab ketimpangan ekonomi.
“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo – Gibran, akan bertanggungjawab mengawal, memperkuat dan memastikan agar program-program prioritas Presiden Prabowo. Dimana dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan dapat mencegah kebocoran, yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo. Kami juga mengapresiasi koreksi dukungan dari berbagai pihak, agar program tersebut berjalan dan bermanfaat pada rakyat,” tutupnya.
