PBNU Respon Muhammadiyah Terkait Sidang Isbat Ditiadakan

Jakarta, LIPUTAN 9
Setelah Muhammadiyah secara terbukan minta Sidang Isbat ditiadakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan sidang isbat tetap perlu diadakan. Hal ini sudah menjadi rutinitas yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

“Pertama, sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, dalam konferensi pers-nya di Gedung PBNU, Jalan Kramat 164 Jakarta Pusat, Sabtu (09/04/24).

Jadi, Gus Yahya menilai, hal itu tak mungkin terjadi. Kalau sidang isbat sampai tidak ada, PBNU akan melakukan protes kepada Kemenag.

“Kalau kemenag meniadakan mungkin kami protes juga karena tiba-tiba. Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga,” tuturnya.

Lalu, Gus Yahya merasa heran kenapa Muhammadiyah bisa punya usulan ingin menghapus sidang isbat. Padahal sepengetahuannya, dulu yang mengusul pertama kali diadakannya sidang isbat dalam penentuan bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah dari Muhammadiyah. Namun kini mereka juga yang menentangnya.

“Setau saya dulu yang usul Muhammadiyah,” tegas Gus Yahya.

Meskipun demikian, Nahdlatul Ulama (NU) tetap akan mengikuti pemerintah dalam penentuan awal Ramadan. Begitu pun dengan bulan Syawal, dan Zulhijjah.

“Tapi kami tetap berpegangan awal Ramadan menyandarkan diri kepada pemerintah. Karena ada aturan jangan mengumumkan waktu yang berbeda dari pemerintah, jadi kami menunggu hasil pemerintah,” ujarnya.

Meskipun begitu, NU memprediksi 1 Ramadan 1445 H itu jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), KH Sirril Wafa.

“Jadi langkah ikmal/istikmal Syaban sebagaimana tertulis di almanak PBNU sudah benar. Insyaallah fix 1 Ramadhan 1445 H bertepatan dengan 12 Maret 2024 M,” ujar KH Sirril Wafa seperti diberitakan NU Online, Sabtu (24/02/24).

NU mengacu pada hasil hisab posisi hilal tanggal 29 Syaban. Yaitu dengan kriteria acuannya adalah imkanur rukyat hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS).

Penetapan pastinya menunggu pengamatan hilal sesuai sidang isbat Kemenag pada 10 Maret 2024. (HZ/L9)