PNIB: Saatnya Elite dan Pemerintah Duduk Bersama Rakyat, Demo Anarkis Bukan Solusi Persoalan Bangsa

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Situasi demo penyampaian aspirasi rakyat yang berujung ricuh mengetuk rasa keprihatinan seluruh lapisan masyarakat. Bentrokan dengan aparat keamanan hingga berujung jatuhnya korban jiwa menjadi resiko dari sebuah aksi jalanan. Siapapun berpotensi menjadi korban ketika situasi tidak terkendali karena gesekan kepentingan di ruang terbuka.

Keprihatinan tersebut disampaikan oleh ormas kebangsaan, lintas Agama, suku dan budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui ketua umumnya AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) kepada awak media yang menghubunginya.

“Aksi demo menolak kebijakan yang tidak sejalan dengan situasi bangsa dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kedaulatan menyampaikan aspirasi. Suara rakyat bukan sebuah ancaman bagi negara sehingga harus dihalangi atau ditindak secara represif. Mereka hanya ingin duduk bersama dengan para wakil rakyat dan Pemerintah. Berdiskusi menyikapi ketimpangan kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat” jelas Gus Wal dalam keterangannya, Sabtu (30/08/2025).

Beberapa kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak dan harga bahan pokok memicu kegelisahan yang butuh dicari solusinya. Masyarakat kelas ekonomi bawah yang jumlahnya lebih dari separuh populasi paling merasakan dampaknya.

BeritaTerkait:

Kiai Cholil Nafis Ungkap Hasil Muktamar NU: Pajak Harus Berkeadilan Jangan Bebani Rakyat Miskin

Muktamar NU Memanas! Simpatisan Gus Yusuf Demo, Sidang Pleno IV Diskors Gara-Gara Aturan Masa Jeda

Di Hadapan Presiden Prabowo, Gus Yahya Tegaskan Sinergi Total PBNU dengan Pemerintah

Kualitas Udara Di Provinsi Jambi Memburuk, Korwil Bem PTNU Jambi Segera Bentuk Tim Satgas Desak Pemerintah Tanggapi Serius

“Rakyat yang tidak mampu menerima kebijakan pajak dan kenaikan harga hanya bisa berkeluh kesah kepada wakil rakyatnya yang duduk di DPR. Ketidakpedulian para anggota DPR otomatis akan memantik kemarahan masyarakat yang hanya menginginkan keadilan. Tuntutan penghapusan berbagai tunjangan dan fasilitas mewah anggota Dewan seharusnya tidak disikapi secara arogan. Rakyat sudah paham bahwa gaji dan tunjangan mereka berasal dari uang rakyat juga. Karenanya mempertanyakan uang mereka sendiri adalah hak prerogratif rakyat” lanjut Gus Wal.

Gus Wal dan PNIB selama ini konsisten berjuang di jalan rakyat. Menyuarakan toleransi sebagai perekat persatuan bangsa dari serangan kepentingan asing.

“Perilaku anggota DPR yang arogan adalah bentuk intoleransi di kelas elite. Mereka yang seharusnya duduk bersama rakyat bukan saling memaki. Mereka tidak pantas menjadi wakil rakyat ketika berjarak dengan rakyat. Ingat, rakyat yang memperjuangkan haknya dengan nurani tidak pernah bisa dikalahkan. Sejarah mencatat bangsa ini mampu mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Jangan sampai anggota Dewan dianggap penjajah bagi bangsa sendiri. Rakyat yang sudah lama diam akan bangkit bergerak dan menang”, Terang Gus Wal.

Gus Wal meminta Anggota DPR, Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya Untuk bertanggung jawab atas pernyataan dan sikapnya yang memantik amarah rakyat dan berakhir timbul kerusuhan diberbagai daerah hingga menimbulkan rusaknya fasilitas negara, fasilitas umum, hilangnya nyawa rakyat, banyak korban luka luka baik dari aparat ataupun dari rakyat, kami meminta aparat penegak hukum untuk #UsutTuntas Tragedi yang tidak kita inginkan ini, segera Proses Hukum Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya itu wujud kepekaan Aparat Keamanan sebagai pengayom, pelindung dan pelayan rakyat, pungkas Gus Wal.

(GW)