Generasi Muda sebagai Penafsir Baru Pancasila: Hermeneutika Politik Menuju Indonesia Emas 2045

Sejarah mencatat, sejak Proklamasi 1945 hingga Reformasi 1998, pemuda selalu menjadi motor perubahan bangsa. Dari Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin yang masih belia memimpin kabinet, hingga mahasiswa 1966 dan 1998 yang mengguncang rezim, kaum muda selalu tampil di garis depan sejarah. Kini, setelah 27 tahun Reformasi, pemuda hadir dalam kepemimpinan nasional: di DPR, pemerintahan daerah, hingga sektor ekonomi dan sosial.

Menurut Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini, generasi muda saat sekarang perlu melakukan Hermeneutika Politik Pancasila—menafsirkan kembali nilai dasar bangsa untuk menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Hermeneutika ini bukan sekadar kajian filsafat, melainkan perlawanan terhadap penindasan, kemiskinan, korupsi, kesewenangan, budaya patriarki, oligarki politik, hingga radikalisme yang mengancam Pancasila dan keutuhan NKRI,” tandas Syafrudin Budiman Politisi Muda Partai Amanat Nasional (PAN) dalam diskusi menyikapi problemanatika generasi muda hari ini, Kamis (10/08/2025) di Jakarta.

Lebih lanjut, Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini menekankan bahwa generasi muda harus tampil sebagai Intelektual Organik yang memberi jawaban atas problem sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

“Pancasila harus dimurnikan kembali. Bukan hanya jargon politik, melainkan menjadi gerakan nyata untuk membangun karakter bangsa, memperkuat moralitas, dan menegakkan keadilan sosial,” ujar Syafrudin yang juga Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08.

Dalam konteks ekonomi, ia menekankan pentingnya orientasi pada Ekonomi Kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pemuda harus memperjuangkan UMKM, koperasi, dan ekonomi mikro agar mampu menciptakan kesejahteraan. “Tidak akan ada kemajuan ekonomi tanpa keadilan sosial, dan tidak ada keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang berpihak pada rakyat,” kata Syafrudin.

Ia juga menyerukan agar generasi muda aktif dalam partai politik kader, membangun konsolidasi antar kelompok strategis seperti perempuan, disabilitas, media, dan pelaku usaha. Dengan strategi yang energik dan inovatif, kader muda diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh.

“Negara Indonesia bukan sekuler, bukan pula negara agama. Indonesia adalah negara berketuhanan yang berlandaskan nilai profetik, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pemuda harus menjaga hal ini,” tambahnya.

Di akhir pernyataan, Syafrudin mengingatkan bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi penting: realita, idealisme, dan fleksibilitas.

Generasi muda, katanya, harus mampu menghidupkan kembali Pancasila dalam tindakan nyata dari politik hingga ekonomi agar cita-cita Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.

(GD)