CIREBON | LIPUTAN9NEWS
Dalam lanskap organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), posisi Rois ‘Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bukan sekadar jabatan struktural. Ia adalah jangkar spiritual, penentu arah kebijakan tertinggi, dan penjaga marwah jam’iyah.
KH Miftachul Akhyar, yang saat ini masih mengemban amanah sebagai Rois ‘Aam PBNU (periode 2021-2026), telah menunjukkan kelayakan absolut untuk terus memimpin jam’iyah ini. Beliau bukan hanya seorang ulama karismatik, tetapi juga perwujudan dari empat pilar utama yang harus ada pada Rois Aam, yaitu Aliman (berilmu), Faqihan (ahli fikih), Zuhudan (Kesederhanaan), sekaligus Organisatoris yang andal.
Lebih dari itu, kepemimpinan Kiai Miftah—sapaan akrabnya—ditandai dengan ketegasan yang disiplin, serta membawa restu dan amanah dari para masyayikh sepuh, terutama almaghfurlah KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Berikut adalah alasan kuat mengapa KH Miftachul Akhyar layak melanjutkan kepemimpinan di PBNU.
Kedalaman Ilmu dan Pemahaman Fikih. Sebagai Rois ‘Aam, syarat mutlak adalah kedalaman ilmu (Aliman) dan kepakaran fikih (Faqihan). KH Miftachul Akhyar adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, yang menempuh rihlah ilmiah panjang. Kedalaman ilmu beliau diakui oleh para ulama sejawat.
Ketajaman fikih beliau teruji dalam merespons berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Beliau tidak hanya paham teori, tetapi mampu menerapkan Fiqh al-Waqi’ (fikih kontekstual) dalam organisasi, memastikan bahwa kebijakan PBNU selalu sejalan dengan tradisi pesantren namun tetap relevan dengan zaman.
Kiai Miftah dikenal sebagai ulama yang zuhud—jauh dari gemerlap jabatan dan popularitas duniawi. Meskipun menduduki jabatan tertinggi di NU (dan sempat menjadi Ketua Umum MUI), beliau tetap tampil sederhana dan bersahaja.
Sikap zuhud ini menjadikannya figur yang mengayomi, tidak arogan, dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keseharian beliau yang tenang namun berwibawa memberikan ketenangan bagi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.
Salah satu keunggulan utama Kiai Miftah adalah kombinasi antara kesufian dan kedisiplinan organisasi. Beliau paham betul AD/ART NU dan mekanisme jalannya organisasi. Ketegasannya terlihat saat menegaskan bahwa keputusan PBNU harus diambil melalui proses kelembagaan yang sah.
Beliau tidak segan menegur atau meluruskan pengurus yang melenceng dari garis organisasi demi disiplin jam’iyah. Ketegasan ini sangat dibutuhkan oleh NU untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal, terutama dalam menertibkan administrasi dan disiplin pengurus.
Sepanjang kiprahnya, mulai dari tingkat cabang hingga pusat, Kiai Miftah konsisten menekankan pentingnya AD/ART dan peraturan perkumpulan NU di atas kepentingan individu. Jauh sebelum memimpin PBNU, Kiai Miftah telah menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan.
Saat menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya (2000-2005) dan Rais Syuriah PWNU Jawa Timur (2007-2018), beliau dikenal tidak segan menegur pengurus yang dianggap tidak aktif atau melanggar khittah organisasi. Beliau sering mengingatkan bahwa “mengurus NU itu karena takdzim kepada muassis (pendiri NU)”, sehingga disiplin adalah wujud takdzim tersebut.
Puncak ketegasan Kiai Miftah terlihat saat menjabat sebagai Rais ‘Aam PBNU (2018-sekarang). Beliau menegaskan bahwa keputusan PBNU harus sesuai dengan aturan organisasi, bukan tindakan individual. Bukti ketegasan tersebut di antaranya pada akhir 2025, dalam konflik internal yang terjadi, Kiai Miftah memimpin langkah organisasi untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU dan menetapkan Pj Ketum baru.
Langkah tersebut diambil setelah serangkaian teguran terkait tata kelola keuangan dan akademi kepemimpinan yang dianggap melanggar aturan. Selain itu, Kiai Miftah juga menerbitkan instruksi penghentian sementara pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) dan menindaklanjuti ketidakpatuhan pengurus terhadap syuriah.
Ketegasan Kiai Miftachul Akhyar berakar pada prinsip bahwa struktur NU harus patuh pada aturan hukum (AD/ART) demi menjaga muruah (harga diri) organisasi NU di tengah masyarakat.
Mungkin alasan paling emosional dan kuat adalah restu dari almaghfurlah KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Sebelum wafat, Mbah Moen secara khusus memproyeksikan Kiai Miftah untuk memimpin NU. Doa dan dukungan Mbah Moen merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dan loyalitas Kiai Miftah.
“Doa Mbah Moen terkabul,” kata banyak kiai saat Kiai Miftah terpilih. Restu ini menegaskan bahwa Kiai Miftah bukan sekadar terpilih, tapi dipilih oleh para kiai sepuh (Ahwa) sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah keilmuan dan perjuangan, melanjutkan khittah NU.
Kiai Miftah dikenal sebagai sosok yang suyukhan (ahli/khusyuk dalam mengurus keumatan) dan rosikhan (kokoh/mendalam dalam beragama). Dalam memimpin PBNU, beliau menunjukkan kemampuan menyeimbangkan antara urusan politik kebangsaan dan pelayanan umat.
Beliau konsisten menekankan bahwa NU adalah wadah menata hidup untuk kebaikan diri, bangsa dan agama, bukan sekadar ikut hidup di dalamnya, apalagi mencari kehidupan. Keadilan dan keteguhan beliau dalam mengambil keputusan, termasuk saat tabayun dalam polemik organisasi, dan keputusan tegasnya, membuktikan kepemimpinannya yang berkeadilan.
Maka dengan perpaduan kedalaman ilmu (Aliman-Faqihan), kesederhanaan (Zuhudan), pemahaman manajemen organisasi yang kuat, ketegasan disiplin, serta amanah dan restu dari Mbah Moen, KH Miftachul Akhyar adalah figur Rois ‘Aam yang sangat layak saat ini. Jadi, melanjutkan kepemimpinan beliau adalah langkah krusial untuk menjaga stabilitas dan marwah Nahdlatul Ulama. Wallahu’alam bishawab.
KH Imam Jazuli Lc., MA., Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
