JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Lebaran adalah momentum kembali kepada fitrah-kepada hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan persaudaraan yang tulus. Namun setiap kali perbedaan penetapan Idul Fitri muncul, kita dihadapkan pada kenyataan yang mengusik: kemenangan yang dirayakan belum sepenuhnya diiringi dengan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.
Munculnya pandangan yang memfatwakan keharaman terhadap praktik berbeda turut memperkeruh suasana. Dari ruang wacana, ia menjalar ke ruang sosial. Di Sukabumi, misalnya, dugaan penghinaan terhadap salah satu organisasi keagamaan berujung pada laporan ke kepolisian. Di daerah lain, pelaksanaan shalat Idul Fitri sempat menuai pelarangan. Bahkan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, gesekan sosial muncul akibat perbedaan tersebut. Apa yang semula merupakan khazanah ijtihad perlahan berubah menjadi persoalan sosial yang nyata.
Padahal, perbedaan dalam penetapan Idul Fitri bukanlah hal baru. Para ulama sejak dahulu telah berbeda dalam menentukan awal bulan hijriah dengan metode yang beragam. Perbedaan itu lahir dari keluasan ilmu dan kedalaman ijtihad, namun tetap dijaga dalam bingkai adab dan ukhuwah.
Dalam perspektif Sosiologi, Émile Durkheim menegaskan bahwa masyarakat yang kuat bukanlah yang seragam, melainkan yang memiliki kohesi sosial. Sebaliknya, Lewis A. Coser mengingatkan bahwa konflik dapat menjadi destruktif ketika tidak dikelola dengan baik.
Di titik ini, perbedaan Lebaran tidak lagi sekadar persoalan fikih, tetapi telah bergeser menjadi persoalan sosial. Bahkan, dalam beberapa keadaan, ia bersinggungan dengan kecenderungan komodifikasi agama—ketika identitas keagamaan dipertegas secara berlebihan. Perbedaan yang semula ijtihadi berubah menjadi simbol identitas yang kaku. Ketika agama direduksi menjadi identitas, yang muncul bukan kedalaman iman, melainkan polarisasi.
Dalam perspektif psikologi sosial, Henri Tajfel menjelaskan bagaimana individu cenderung menguatkan kelompoknya dengan membandingkan diri dengan kelompok lain. Dalam situasi ini, perbedaan tidak lagi dipahami sebagai keluasan ijtihad, tetapi sebagai batas antara “kita” dan “mereka”.
Di sinilah pentingnya menjembatani fikih dan etika publik. Fikih memberikan ruang bagi perbedaan, namun tanpa adab, perbedaan yang sah dapat berubah menjadi sumber perpecahan. Persoalannya bukan pada fikihnya, melainkan pada cara mengamalkannya dalam kehidupan sosial.
Kaidah al-ikhtilāf lā yufsidu lil-wudd menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh merusak persaudaraan. Prinsip dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ mengingatkan pentingnya mencegah kerusakan. Sementara al-‘ādah muḥakkamah menunjukkan bahwa realitas sosial memiliki tempat dalam pertimbangan hukum.
Namun, nilai-nilai ini kehilangan makna ketika tidak dihidupkan dalam etika sosial. Di sinilah tantangan kita: fikih hadir, tetapi adab belum sepenuhnya menyertai.
Pesantren menawarkan teladan penting. Ia bukan hanya pusat ilmu, tetapi juga ruang pembentukan akhlak. Di dalamnya, perbedaan tidak dihapus, melainkan dirawat sebagai bagian dari pembelajaran. Santri hidup dalam keragaman tanpa kehilangan rasa hormat dan persaudaraan.
Di tengah arus digital yang kerap mempercepat polarisasi, nilai-nilai pesantren menjadi semakin relevan. Ketika ruang publik cenderung memperkeras perbedaan, pesantren justru mengajarkan cara meredakannya.
Pada akhirnya, Lebaran bukan hanya tentang siapa yang lebih dahulu merayakan, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga hati tetap bersih di tengah perbedaan. Ukhuwah yang terjaga jauh lebih bernilai daripada keseragaman yang dipaksakan. Jika perbedaan dikelola dengan adab dan kebijaksanaan, maka di situlah makna kemenangan menemukan hakikatnya.
Teaser: Perbedaan Idul Fitri adalah bagian dari keluasan ijtihad. Yang terpenting bukan menyeragamkan, tetapi menjaga ukhuwah agar tetap utuh di tengah keragaman.
Assoc Prof Dr. KH. M. Ilyas Marwal, M.M., D.E.S.A., Dosen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Ketua Umum Persaudaraan dan Kemitraan Pesantren (PK-Tren) Indonesia, Pengasuh Ponpes Quran dan Sains Nurani Jakarta Selatan
