JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Menjelang satu tahun aksi aspirasi pengemudi logistik di Jakarta pada 2 Juli 2025, harapan para sopir terkait kepastian regulasi Over Dimension Over Loading (ODOL) hingga kini masih belum sepenuhnya terjawab. Di tengah tuntutan penataan sektor transportasi, banyak pengemudi merasa nasib mereka masih berada dalam ketidakpastian karena aturan yang ditunggu-tunggu belum kunjung memiliki kejelasan yang konkret.
Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Ika Rostianti, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi dengan komunitas sopir di berbagai daerah seperti Medan, Riau, Palembang, Jakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyatukan aspirasi para pengemudi yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi barang dan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Para sopir bukan menolak perubahan. Kami memahami pentingnya penataan ODOL demi keselamatan dan ketertiban transportasi nasional. Namun sampai hari ini, banyak pengemudi masih merasa berjalan tanpa kepastian. Regulasi yang dijanjikan belum juga benar-benar terlihat bentuk dan arahnya, sementara para sopir setiap hari tetap harus bekerja di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat,” ujar Ika dalam keterangannya baru-baru ini.
RBPI menilai pemerintah perlu mempercepat proses penyusunan regulasi agar para pengemudi tidak terus berada dalam posisi serba sulit. Menurutnya, keterlambatan kepastian kebijakan membuat banyak sopir dihantui kekhawatiran mengenai masa depan pekerjaan mereka, terutama menjelang rencana penerapan Zero ODOL pada Januari 2027.
Di sisi lain, muncul pula perasaan kecemburuan sosial di kalangan sopir logistik yang menilai perhatian pemerintah terhadap sektor mereka belum sebesar perhatian yang diberikan kepada pengemudi ojek online (ojol). Para sopir merasa persoalan yang mereka hadapi kerap berjalan lambat, padahal peran logistik sangat vital dalam menjaga stabilitas distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami melihat teman-teman ojol cukup sering mendapatkan ruang dialog dan perhatian ketika menyampaikan aspirasi. Kami tentu ikut senang jika pekerja transportasi diperhatikan pemerintah. Namun di saat yang sama, para sopir logistik juga berharap bisa diperlakukan setara karena kami pun memiliki kontribusi besar bagi roda perekonomian nasional,” kata Ika.
Menurut RBPI, pengemudi logistik selama ini menjadi kelompok pekerja yang bekerja jauh dari keluarga, menghadapi risiko tinggi di jalan, serta menanggung tekanan biaya operasional yang terus meningkat. Namun di tengah peran penting tersebut, banyak sopir merasa suara mereka belum sepenuhnya terdengar dalam proses pengambilan kebijakan.
“Ketika kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar, di balik itu ada ribuan sopir yang bekerja siang dan malam. Karena itu kami berharap pemerintah dapat lebih hadir, mendengar kondisi nyata di lapangan, dan melibatkan komunitas sopir dalam penyusunan solusi,” lanjutnya.
Selain persoalan ODOL, RBPI juga menyoroti berbagai kendala distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin membebani pengemudi, mulai dari masalah barcode hingga kuota solar yang kerap menimbulkan hambatan operasional di lapangan. Kondisi tersebut disebut berdampak langsung terhadap penghasilan sopir dan kelancaran distribusi logistik.
Seiring belum adanya kepastian konkret atas sejumlah persoalan tersebut, RBPI mengungkapkan bahwa aspirasi untuk kembali menggelar aksi penyampaian pendapat pada Juli 2026 mulai menguat di kalangan komunitas sopir di berbagai daerah. Meski demikian, organisasi menegaskan bahwa langkah tersebut masih mengedepankan pendekatan persuasif dan terbuka terhadap dialog dengan pemerintah.
“Kami pada dasarnya tidak ingin turun ke jalan jika ruang komunikasi benar-benar dibuka dan ada progres nyata. Namun suara di akar rumput saat ini memang mulai menginginkan adanya aksi bersama sebagai bentuk pengingat bahwa persoalan sopir logistik belum selesai,” ujar Ika.
RBPI berharap pemerintah dapat memanfaatkan momentum menjelang Juli 2026 untuk memperkuat komunikasi dan mempercepat pembahasan regulasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurut organisasi tersebut, penyelesaian persoalan transportasi tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif komunitas pengemudi yang memahami kondisi lapangan secara langsung.
Meski menyuarakan berbagai keluhan, RBPI menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog dan siap menjadi mitra pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan bersama. Organisasi tersebut berharap pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas pengemudi dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang realistis dan manusiawi.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, RBPI juga mengajak seluruh pengemudi logistik di berbagai daerah untuk tetap menjaga solidaritas dan persatuan. Menurut Ika, hanya dengan kebersamaan para sopir dapat saling menguatkan sekaligus memperjuangkan aspirasi secara tertib dan bermartabat.
“Jangan sampai sesama sopir terpecah karena keadaan. Kita semua menghadapi persoalan yang sama dan memiliki harapan yang sama, yakni ingin bekerja dengan tenang, dihargai, dan memiliki kepastian untuk masa depan keluarga. Persatuan adalah kekuatan utama pengemudi logistik,” pungkasnya.
