JOMBANG | LIPUTAN9NEWS
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khususnya terkait berbagai persoalan yang muncul dalam tata kelola, pengawasan, hingga dugaan skandal yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN). PNIB menilai pemerintah tidak boleh hanya sibuk melakukan pencitraan dan memberikan klarifikasi dari satu persoalan ke persoalan lain, tetapi harus berani membuka fakta serta mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ketua Umum PNIB, Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menyampaikan bahwa program MBG memiliki tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar. Namun, dalam pelaksanaannya, negara harus memastikan program tersebut berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Program sebesar ini menggunakan anggaran publik yang tidak kecil. Maka setiap persoalan yang muncul harus dibuka secara terang benderang. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk membangun citra dan membuat klarifikasi, sementara akar masalah dan pihak yang bermain tidak pernah disentuh,” ujar Gus Wal.
PNIB menilai dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari lemahnya pengawasan, potensi penyimpangan anggaran, hingga masalah kualitas dan keamanan pangan, harus menjadi bahan evaluasi serius. Menurut PNIB, apabila ada kesalahan sistem maupun dugaan permainan kepentingan, maka harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan program nasional.
“Yang harus dicari bukan hanya siapa yang lalai di lapangan, tetapi siapa yang merancang, mengatur, dan mengambil keuntungan jika memang ada penyimpangan. Dalangnya harus diusut, bukan sekadar mencari kambing hitam,” tegas Gus Wal.
PNIB juga mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar proyek besar pemerintah, melainkan menyangkut masa depan generasi muda. Karena itu, aspek keselamatan pelajar, kualitas makanan, serta efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan politik maupun pencitraan.
Selain itu, PNIB meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali mekanisme pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Setiap lembaga yang terlibat, termasuk BGN, harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Menurut PNIB, anggaran negara harus tetap memperhatikan keseimbangan antara program MBG dengan kebutuhan dasar lain seperti pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya perencanaan dan pengawasan.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fondasi utama bangsa. Jangan sampai anggaran publik tidak dikelola secara optimal karena tata kelola yang buruk. Negara harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar terlihat berhasil di permukaan,” kata Gus Wal.
PNIB menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan BGN merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan keberanian dalam membongkar setiap dugaan penyimpangan, memperbaiki sistem, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
Bagi PNIB, keberhasilan sebuah program nasional bukan diukur dari seberapa sering diklaim berhasil, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat dan seberapa kuat negara menjaga amanah anggaran publik.
