JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Menjelang pelaksanaan Munas-Konbes NU di Pondok pesantren Alfalah Ploso 21-22 Juni 2026, beredar di media sosial usulan sembilan nama kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) PBNU di Muktamar ke-35 NU pada Agustus mendatang.
Nama-nama itu diklaim berdasarkan usulan yang mengatasnamakan Pengurus Wilayah NU dan Pengurus Cabang dan Cabang Istimewa NU. Namun belum diketahui pasti, apakah usulan tersebut merupakan usulan seluruh PWNU dan PCNU yang telah sepakat, atau hanya usulan dari sebagian PWNU dan PCNU yang ada.
Sembilan kiai sepuh yang namanya beredar itu adalah KH Mustofa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ma’ruf Amin, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Said Aqil Siraj, KH Asep Syaifuddin Chalim, dan KH Nasaruddin Umar.
Dikonfirmasi secara terpisah terkait daftar usulan Ahwa yag beredar, Sekjen PBNU dan Ketua Panitia Muktamar NU, H Syaifullah Yusuf belum berkenan memberikan tanggapan.
Sementara itu, salah seorang ketua PWNU di Jawa, yang tidak berkenan disebutkan namanya, membenarkan beberapa usulan nama-nama AHWA tersebut sekaligus usulan pemberlakuan AHWA untuk Ketua Umum.
Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026 harus memilih sistem yang membuat NU lebih bermartabat. Ukurannya bukan siapa menang, tetapi apakah setelah Muktamar organisasi memiliki wibawa ulama yang lebih kuat, demokrasi yang lebih sehat, dan tanfidziyah visioner yang tunduk pada haluan syuriyah. Pemilihan bersih melahirkan pemimpin yang bekerja tanpa utang transaksi. Pemilihan kotor dan merusak akan melahirkan kepemimpinan yang sibuk membayar ongkos politik.
Sistem pemilihan yang baik harus menjadi rem atas nafsu kuasa. NU tidak kekurangan tokoh, jaringan, atau massa. Yang sering kurang adalah perangkat yang membuat tokoh tunduk pada konstitusi, nilai, dan prinsip perjuangan NU sebagai organisasi ulama. Karena itu, Muktamar ke-35 perlu meletakkan tata tertib dan kontrak jam’iyyah sebagai keputusan moral dan kesepakatan muktamirin. Setiap tahapan harus dapat diuji. Setiap suara harus terlindungi. Setiap calon harus dapat diperiksa. Setiap keberatan harus diberi ruang. Forum tertinggi tidak boleh menyerahkan masa depan organisasi kepada lobi hotel, daftar transfer, dan janji pembagian kursi.
NU terlalu besar untuk dikelola dengan pola dagang suara. NU terlalu penting untuk diserahkan kepada transaksi forum. Pemilihan AHWA dan Ketua Umum harus menjadi ikhtiar menjaga amanah ulama, martabat jamaah, dan masa depan jamiyyah di abad kedua NU. Oleh karenanya, sumber pembiayaan kandiat wajib hukumnya dilaporkan secara terbuka sebelum proses pemilihan dimulai.
Bila Muktamar ke-35 mampu menutup politik uang, menegakkan supremasi ulama, memperkuat demokrasi musyawarah, menata representasi Jawa dan non Jawa secara adil, serta menyatukan mandat Rais Aam dan Ketua Umum dalam satu bangunan kelembagaan, NU memasuki abad kedua dengan tubuh yang lebih tegak, semakin kuat dan jaya.
